Indonesia Tuntut Tanggung Jawab Israel atas Kekejaman di Gaza: Tidak Ada Negara yang Kebal Hukum

NEW YORK, KOMPAS.TV - Indonesia mendesak Israel untuk bertanggung jawab atas kekejaman yang terjadi di Gaza, seraya menegaskan bahwa tidak ada negara yang kebal hukum.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi menghadiri Open Debate atau Debat Terbuka Dewan Keamanan (DK) PBB di New York City, Amerika Serikat, Selasa (23/1/2024).

Dalam debat tersebut, Retno menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung perjuangan Palestina.

Selain itu, Retno juga mendesak agar DK PBB tidak berdiam diri melihat genosida yang dilakukan Israel di Gaza.

Sejak 7 Oktober 2023, Israel melancarkan serangan besar-besaran di Jalur Gaza untuk membalas serangan lintas batas oleh kelompok perlawanan Palestina, Hamas.

Tel Aviv menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti sebelum membersihkan Hamas di Gaza.

Akibat agresi militer yang dilakukan Israel itu, menurut otoritas kesehatan Palestina, setidaknya 25.490 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak. Sementara, 63.354 orang lainnya mengalami luka-luka.

Meski banyak desakan dari dunia internasional, pasukan Israel hingga saat ini masih terus melakukan gempuran dan belum ada tanda-tanda terjadinya gencatan senjata.

Atas berbagai kekejaman yang dilakukan, Indonesia pun menuntut tanggung jawab Israel.

Menurut Retno, tidak ada negara yang kebal hukum di dunia dan harus mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di Gaza.

Baca Juga: Israel Ingin Hilangkan Palestina dari Peta Dunia, Indonesia Desak DK PBB Lakukan 3 Hal Ini

"Saya tegaskan bahwa Israel harus bertanggung jawab atas aksinya, termasuk kekejaman yang mereka lakukan di Gaza," kata Retno dalam pernyataanmya, Rabu (24/1/2024).

"Saya tegaskan juga bahwa tidak ada negara yang kebal hukum," ujarnya.

Dalam debat terbuka tersebut, Menlu Retno menutup pernyataannya bahwa "Indonesia akan melakukan semua langkah yang memungkinkan untuk terus mendukung Palestina."

Setelah menghadiri Debat Terbuka DK PBB terkait konflik Israel-Palestina, Indonesia juga akan akan menyampaikan pernyataan lisan untuk memberikan advisory opinion kepada Mahkamah Internasional atas pertanyaan yang diajukan oleh Sidang Majelis Umum PBB.

Di sela-sela pertemuan DK PBB, Menlu Retno juga melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan Menlu Lebanon, Rusia, Norwegia, Aljazair, Palestina, Austria, Yordania, dan Presiden Palang Merah Internasional (ICRC).

Pertemuan bilateral tersebut dilakukan guna membahas situasi di Gaza, termasuk mendorong gencatan senjata segera dan pengiriman bantuan kemanusiaan.

Selanjutnya, Retno juga bertemu dengan Menlu Rusia dan Menlu Norwegia untuk membahas mengenai kerja sama ekonomi. 

"Kita berkomitmen untuk mempercepat negosiasi FTA (Free Trade Agreement atau perjanjian perdagangan bebas, red) antara Indonesia dengan Eurasian Economic Union," tutur Retno.

"Dengan Menlu Norwegia, saya bahas implementasi kerja sama Just Energy Transition Partnership. Norwegia telah berkomitmen memberikan dana sebesar USD 250 juta melalui Norfund. Saya juga apresiasi Norwegia yang mengakui upaya Indonesia dalam mengurangi deforestasi dan penggunaan lahan," ujarnya.

Terakhir, Menlu Retno juga bertemu dengan Presiden Palang Merah Internasional (ICRC), untuk membahas mengenai upaya kemanusiaan di Myanmar dan Afghanistan. 

Baca Juga: Uni Eropa: Palestina Merdeka Jalan Perdamaian di Timur Tengah, Penolakan Netanyahu Mengkhawatirkan