Dewan Keamanan PBB Kembali Tunda Voting Resolusi Bantuan untuk Gaza, AS Nyatakan Siap Dukung

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) kembali menunda voting atau pemungutan suara resolusi bantuan yang sangat dibutuhkan oleh Gaza, Kamis (21/12/2023) waktu New York, Amerika Serikat (AS). Teks resolusi itu dipandang sudah dilembutkan dalam revisi yang didukung oleh AS, sementara negara lain mendukung teks yang lebih kuat dan keras yang akan mencakup desakan jeda kekerasan antara Israel dan Hamas yang kini sudah dihapus dalam teks resolusi tersebut.

Rancangan resolusi yang direvisi, dibahas di balik pintu tertutup selama lebih dari satu jam oleh anggota dewan tidak lama setelah disebarluaskan.

Karena terdapat perubahan yang signifikan, banyak yang mengatakan mereka perlu berkonsultasi dengan pemerintah mereka masing-masing sebelum pemungutan suara, yang kini diharapkan berlangsung pada Jumat (22/12/2023) waktu New York. 

Melansir Associated Press, Jumat (22/12), Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield mengatakan kepada wartawan setelah konsultasi bahwa pemerintahnya mendukung teks yang baru, dan jika diputuskan untuk voting, AS akan mendukungnya.

Penyebaran naskah baru ini mengakhiri satu setengah minggu negosiasi tingkat tinggi yang terkadang melibatkan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan rekan-rekan Arab dan Baratnya.

Sebagai tanda upaya intens AS, Presiden Joe Biden pada Rabu mengatakan para diplomat di PBB terlibat dalam negosiasi mengenai "resolusi yang mungkin kita bisa sepakati". Pemungutan suara, yang awalnya dijadwalkan hari Senin, telah ditunda setiap hari sejak saat itu.

Thomas-Greenfield membantah resolusi ini dilemahkan, dengan mengatakan, "Rancangan resolusi ini adalah resolusi yang sangat kuat yang sepenuhnya didukung oleh kelompok Arab dan mencantumkan apa yang menurut mereka diperlukan untuk mendapatkan bantuan kemanusiaan di lapangan."

Namun, ketentuan kunci yang memiliki dampak dihapus, yakni panggilan untuk "penangguhan segera dari pertikaian untuk memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tidak terhalangi, serta langkah-langkah mendesak menuju penangguhan pertikaian yang berkelanjutan."

Baca Juga: Janji Mengerikan Komandan Militer Israel, Bakal Ratakan Gaza dan Cari Pembenaran atas Pembantaian

Sebagai gantinya, panggilan itu berbunyi, "Langkah-langkah mendesak untuk segera memungkinkan akses kemanusiaan yang aman dan tidak terhalangi, serta menciptakan kondisi untuk penangguhan pertikaian yang berkelanjutan."

Langkah-langkah tersebut tidak didefinisikan, tetapi diplomat mengatakan, jika diadopsi, ini akan menjadi referensi pertama DK PBB terkait penangguhan pertikaian.

Pada titik sengketa kunci mengenai pengiriman bantuan, naskah baru ini menghapus permintaan sebelumnya kepada PBB "untuk secara eksklusif memantau semua pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza yang disediakan melalui jalur darat, laut, dan udara" oleh pihak luar untuk memastikan sifat kemanusiaannya.

Sebagai gantinya, meminta Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menunjuk "koordinator kemanusiaan dan rekonstruksi senior yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi, mengoordinasikan, memantau, dan memverifikasi" apakah pengiriman bantuan ke Gaza yang bukan berasal dari pihak yang terlibat dalam konflik adalah barang kemanusiaan. Naskah itu meminta koordinator untuk membentuk "mekanisme" untuk mempercepat bantuan dan menuntut agar pihak yang terlibat dalam konflik, Israel dan Hamas, bekerja sama dengan koordinator.

Thomas-Greenfield mengatakan AS bernegosiasi mengenai naskah baru ini dengan Uni Emirat Arab, perwakilan Arab di dewan yang mensponsori resolusi ini, dan dengan Mesir, yang berbatasan dengan Gaza.

Hal ini mengabaikan 13 anggota dewan lainnya, beberapa di antaranya keberatan karena dikesampingkan, menurut diplomat yang berbicara dengan kondisi anonim karena konsultasi bersifat pribadi.

Duta Besar AS mengatakan resolusi yang direvisi "akan mendukung prioritas yang dimiliki Mesir untuk memastikan kita punya mekanisme di lapangan yang akan mendukung bantuan kemanusiaan."

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengatakan Gaza menghadapi "bencana kemanusiaan" dan keruntuhan total sistem dukungan kemanusiaan akan menyebabkan "runtuhnya ketertiban umum dan peningkatan tekanan untuk pemindahan massal ke Mesir."

Menurut laporan yang dirilis Kamis oleh 23 agensi PBB dan kemanusiaan, seluruh populasi Gaza yang berjumlah 2,2 juta mengalami krisis pangan atau yang lebih buruk dan 576.600 berstatus kelaparan "katastrofik."

Dengan pasokan ke Gaza terputus kecuali sejumlah kecil, Program Pangan Dunia PBB mengatakan 90% populasi secara teratur tidak mendapatkan makanan selama satu hari penuh.

Baca Juga: Dewan Keamanan PBB Tunda Voting Resolusi Pengiriman Bantuan untuk Gaza agar AS Tidak Jatuhkan Veto

Sudah lebih dari 20.000 warga Palestina tewas dibunuh Israel sejak serangan, menurut Kementerian Kesehatan Gaza. Selama serangan 7 Oktober, militan Hamas membunuh sekitar 1.200 orang di Israel dan membawa sekitar 240 sandera kembali ke Gaza.

Biden telah memperingatkan bahwa Israel kehilangan dukungan internasional karena "pengeboman sembarangan" Gaza, dan pejabat AS berkali-kali menyatakan kekhawatiran mereka tentang besarnya jumlah kematian warga sipil Palestina.

Pekan ini, Menteri Pertahanan Lloyd Austin mendesak Israel untuk beralih dari operasi intensitas tinggi ke operasi yang ditargetkan untuk membunuh pemimpin Hamas, menghancurkan terowongan, dan menyelamatkan sandera.

Dalam perubahan besar lainnya, rancangan resolusi yang didukung AS menghilangkan kecaman terhadap "segala pelanggaran hukum kemanusiaan internasional, termasuk semua serangan sembarangan terhadap warga sipil dan objek sipil, semua kekerasan dan pertikaian terhadap warga sipil, dan semua tindakan terorisme."

Resolusi naskah ini menuntut pelepasan segera dan tanpa syarat dari semua sandera dan mengulangi kewajiban pihak-pihak berdasarkan hukum internasional, termasuk melindungi warga sipil dan infrastruktur yang kritis untuk kelangsungan hidup mereka.

Ini juga akan mengulangi "komitmen teguh Dewan Keamanan terhadap visi solusi dua negara di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dalam perdamaian dalam batas yang aman dan diakui," dan menekankan "pentingnya menyatukan Jalur Gaza dengan Tepi Barat di bawah Otoritas Palestina."

Resolusi Dewan Keamanan penting karena bersifat mengikat secara hukum, tetapi dalam praktiknya banyak pihak memilih untuk mengabaikan. Resolusi Majelis Umum tidak bersifat mengikat secara hukum, meskipun merupakan barometer opini dunia yang signifikan.

Pada tindakan bersatu pertamanya pada 15 November, dengan AS memilih abstain, Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang menyerukan "jeda kemanusiaan yang mendesak dan diperpanjang" dalam pertikaian, pengiriman bantuan yang tidak terhalangi kepada warga sipil, dan pelepasan tanpa syarat dari semua sandera.

Pada 8 Desember, AS memveto resolusi Dewan Keamanan, yang didukung oleh hampir semua anggota dewan dan puluhan negara lain, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza. Majelis Umum 193 anggota secara mendukung menyetujui resolusi serupa pada 12 Desember dengan perbandingan 153-10, dengan 23 abstain.