PM Spanyol dan Belgia Mengutuk Pembantaian Massal Warga Sipil Gaza oleh Israel, Tel Aviv Berkelit

RAFAH, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, hari Jumat (24/11/2023) di Rafah, Mesir, mengutuk keras pembunuhan massal tanpa pandang bulu terhadap warga sipil Palestina yang tidak bersalah, termasuk ribuan anak-anak dan perempuan, oleh pasukan zionis Israel. Sanchez menuduh Tel Aviv dengan sengaja melanggar batas-batas hukum kemanusiaan.

Ketika berada di Rafah, Mesir, di perbatasan dengan Gaza, pemimpin Spanyol mengungkapkan kecaman keras terhadap tindakan Israel yang dianggapnya melanggar norma kemanusiaan.

"Pembunuhan sembarangan terhadap warga sipil tak bersalah, termasuk ribuan anak laki-laki dan perempuan, adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat diterima," kata Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez.

"Kekerasan hanya akan menghasilkan lebih banyak kekerasan," ujar Sanchez kepada wartawan hari Jumat, seraya mendesak "pengakuan oleh komunitas internasional dan Israel terhadap negara Palestina."

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh PM Belgia, Alexander De Croo, yang menegaskan, "Penghancuran Gaza tidak dapat diterima. Kita tidak dapat menerima bahwa suatu masyarakat dihancurkan seperti yang sedang terjadi."

De Croo menambahkan respons Israel terhadap serangan mematikan Hamas di Jalur Gaza pada 7 Oktober harus "menghormati hukum humaniter internasional." dan menekankan, "Pembunuhan warga sipil harus dihentikan."

Namun, pernyataan ini memicu tanggapan tajam dari Eli Cohen, Menteri Luar Negeri Israel, yang menulis, "Kami mengutuk klaim palsu dari Perdana Menteri Spanyol dan Belgia yang mendukung terorisme."

Baca Juga: Benarkah Israel Lakukan Genosida atas Rakyat Palestina? Ini Penjelasan Lengkap Konsep Genosida

Cohen menegaskan bahwa Israel bertindak sesuai hukum internasional dan melawan organisasi teroris pembunuh yang lebih buruk dari ISIS, yang melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pihak Spanyol merasa terkejut dengan respons menteri luar negeri Israel. Menteri Luar Negeri Jose Manuel Albares dalam pernyataan pada Jumat malam mengutuk "tuduhan palsu, keliru, dan tidak dapat diterima" yang disampaikan oleh Israel.

Albares menegaskan bahwa respons Israel terhadap perdana menteri Spanyol, yang juga memimpin Dewan Uni Eropa, dan perdana menteri Belgia, yang akan mengambil alih peran yang sama pada 1 Januari, sangat serius.

Perselisihan diplomatik ini pecah pada hari yang sama ketika Hamas melepaskan 24 sandera yang telah ditahan di Jalur Gaza, sementara Israel membebaskan 39 tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang akan berlangsung selama empat hari.

Mengacu pada gencatan senjata sementara setelah enam minggu pengeboman tanpa henti terhadap Gaza, Cohen menulis, "Setelah jeda, kita akan melanjutkan operasi tempur hingga pemerintahan Hamas di Jalur Gaza dihilangkan dan semua sandera dilepaskan."

Negara-negara Uni Eropa dan anggota G7 bersatu dalam mengutuk Hamas dan serangan 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.200 warga Israel. Namun, mereka berselisih mengenai sejauh mana tekanan yang harus diberikan kepada Israel untuk menghentikan serangannya dan memungkinkan bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza.

Spanyol secara konsisten berbicara untuk Palestina, dan pada hari Jumat, Sanchez meminta Uni Eropa untuk secara resmi mengakui negara Palestina.

Baca Juga: Palestina Ungkap Israel Incar Pembersihan Etnis Seluruh Gaza lewat Perang Pemusnahan dan Genosida

Menteri Luar Negeri Spanyol menegaskan bahwa negaranya mengutuk Hamas, menyatakan solidaritas dengan korban Israel, dan meminta pelepasan tanpa syarat untuk semua sandera yang ditahan oleh kelompok yang menguasai Gaza. Namun, ia menyatakan bahwa hal tersebut "tidak bertentangan" dengan panggilan Madrid agar warga sipil Palestina dilindungi.

Pedro Sanchez juga mengungkapkan bahwa Uni Eropa, Liga Arab, dan Organisasi Kerjasama Islam telah mendesak diselenggarakannya konferensi perdamaian internasional secepat mungkin untuk menemukan solusi konflik.

Pada hari Jumat, Israel memanggil duta besar Belgia dan Spanyol untuk "memberikan teguran keras secara diplomatik", setelah kepala pemerintahan mereka mengutuk "penghancuran Gaza" dari Mesir dan meminta Israel untuk "mengakui Negara Palestina".

Menlu Israel, Eli Cohen, "memerintahkan untuk memanggil duta besar kedua negara ini untuk memberikan teguran yang keras", demikian diumumkan oleh kantornya. Menurutnya, dua pemimpin tersebut "mendukung terorisme".

Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu "mengutuk dengan keras" pernyataan mereka, menuduh mereka gagal "menganggap Hamas sepenuhnya bertanggung jawab atas kejahatan kemanusiaan yang dilakukannya dengan membantai warga kami dan menggunakan warga Palestina sebagai perisai manusia."

Sejak awal perang pada 7 Oktober, Belize dan Bolivia memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel. Turki, Kolombia, Cile, dan Honduras telah menarik pulang duta besar mereka untuk berkonsultasi. Pada akhir November, Israel memanggil pulang duta besarnya dari Afrika Selatan, menyusul pemanggilan kembali seluruh diplomatnya di Israel oleh Pretoria.