Tegangnya Pertemuan Menlu AS dan Negara Arab, Amerika Tolak Desak Israel Gencatan Senjata di Gaza

AMMAN, KOMPAS.TV - Para menteri luar negeri negara Arab gagal mendesak Amerika Serikat agar gencatan senjata atas serangan Israel terhadap Gaza segera dilakukan, karena Menlu AS, Antony Blinken menolak permintaan tersebut.

Adapun alasan Blinken karena menganggap tindakan semacam itu bisa kontraproduktif dan justru mendorong kelompok Hamas konsolidasi kekuatan.

Negara-negara Arab sangat murka atas kematian hampir 10.000 warga sipil Palestina di Gaza dalam konflik Israel-Hamas.

Setelah berbicara dengan para diplomat dari Mesir, Yordania, Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab, serta seorang pejabat Palestina senior, Blinken bersama rekan-rekannya dari Yordania dan Mesir menyampaikan keinginan bersama untuk melindungi warga sipil di Gaza dan meningkatkan aliran bantuan ke wilayah yang terkepung.

Perbedaan pandangan ini sangat terlihat, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, pada hari Minggu 5 November 2023.

Menlu negara Arab berkali-kali mendesak agar pertempuran dihentikan segera dan mengutuk taktik perang yang digunakan oleh Israel.

"Kita tidak bisa menerima pembenaran yang diberikan atas dasar hak bela diri, dan hukuman kolektif yang diterapkan terhadap warga Palestina di Gaza," ujar Menlu Mesir Sameh Shoukreh, "Ini sama sekali tidak dapat dianggap sebagai tindakan bela diri yang sah."

Blinken tetap bersikukuh dengan posisi AS bahwa gencatan senjata akan merugikan hak dan kewajiban Israel untuk melindungi warganya setelah serangan tak terduga Hamas pada 7 Oktober di selatan Israel.

Blinken menyatakan komitmen pemerintahan Biden terhadap hak Israel untuk membela diri tetap tidak berubah. "Menurut pandangan kami, gencatan senjata hanya akan membuat Hamas tetap berada di posisi yang sama, dapat berkumpul kembali, dan mengulangi apa yang sudah dilakukan sebelumnya," ujar Blinken.

Baca Juga: Turki Bergerak Seret Israel ke Pengadilan Pidana Internasional atas Tuduhan Kejahatan Perang

Dia menyatakan AS mendukung "jeda kemanusiaan" dalam operasi militer Israel untuk memungkinkan aliran bantuan yang lebih baik dan peningkatan pergerakan warga asing keluar dari Gaza dan masuk ke Mesir. Namun, rekan-rekan Blinken dari Yordania dan Mesir merasa langkah tersebut belum cukup.

Dalam perbandingan lain, pejabat Arab menyatakan saat ini masih terlalu dini untuk membahas salah satu agenda utama Blinken, yaitu masa depan Gaza setelah perang. Mereka berpendapat yang paling mendesak adalah menghentikan pertumpahan darah dan memulihkan aliran bantuan kemanusiaan yang stabil.

"Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana kita bisa mempertimbangkan apa yang akan terjadi selanjutnya?" kata Ayman al-Safadi dari Yordania. "Kita belum punya semua data yang diperlukan untuk memulai perbincangan mengenai itu. Yang paling penting saat ini adalah menetapkan prioritas dengan benar."

Namun, saat mereka muncul di depan kamera dan wartawan, ketiganya setidaknya memberikan kesan kesatuan. Blinken mengakui kekhawatiran Arab mengenai korban sipil di Gaza dan menyoroti risiko yang ditimbulkan oleh perang terhadap posisi Israel di negara-negara tetangga yang telah menjalin hubungan diplomatik selama beberapa dekade.

Shoukreh dan al-Safadi mengatakan mereka setuju terus bekerja sama dengan Blinken dan pihak lainnya untuk mencapai tujuan akhir mengakhiri perang, memulihkan sebagian normalitas di Gaza, dan memberikan rakyat Palestina alasan untuk berharap akan kemerdekaan mereka di masa depan.

Dari Beirut, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengatakan kepada wartawan bahwa Blinken "harus menghentikan agresi dan tidak boleh mengemukakan ide-ide yang tidak dapat diwujudkan."

Hamdan mengatakan masa depan Gaza akan ditentukan oleh rakyat Palestina, dan menteri luar negeri Arab seharusnya memberi tahu diplomat AS bahwa "dia tidak dapat membentuk koalisi Arab yang menentang rakyat Palestina."

Baca Juga: Korban Tewas Serangan Israel Lampaui 9.400 Orang, Tel Aviv Disebut Sengajar Sasar Rumah Sakit

Pertemuan pertama Blinken di Yordania adalah dengan Perdana Menteri Lebanon, Najib Mikati, yang negaranya menjadi tuan rumah bagi Hizbullah, sebuah kekuatan yang didukung oleh Iran dan bermusuhan dengan Israel. AS sangat khawatir Hizbullah akan mengambil peran yang lebih aktif dalam konflik antara Israel dan Hamas.

Pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, hari Jumat memberikan pidato utama pertamanya sejak serangan oleh Hamas, tetapi tidak memberi pertanda akan keterlibatan lebih besar kelompoknya.

Blinken berterima kasih kepada Mikati atas kepemimpinannya dalam "mencegah Lebanon terlibat dalam perang yang tidak diinginkan oleh rakyat Lebanon," kata Departemen Luar Negeri AS.

Blinken kemudian bertemu dengan menteri luar negeri Qatar, yang negaranya telah menjadi perantara paling berpengaruh dengan Hamas.

Qatar berperan penting dalam negosiasi pembebasan terbatas para sandera yang ditahan oleh Hamas serta membujuk Hamas untuk mengizinkan warga negara asing meninggalkan Gaza dan masuk ke Mesir.

Blinken juga melakukan pembicaraan dengan kepala badan PBB yang bertanggung jawab atas bantuan pengungsi Palestina UNRWA, dan ia berterima kasih kepada Philippe Lazzarini atas "pekerjaan luar biasa badan tersebut dalam membantu rakyat Palestina di Gaza, meskipun dengan ongkos besar." Badan ini kehilangan sekitar 72 stafnya akibat dibunuh Israel dan mengalami kekurangan pasokan penting seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.

Baca Juga: Erdogan Umumkan Putus Semua Kontak dengan PM Israel Netanyahu: Dia Sudah Tak Bisa Lagi Diajak Bicara

Saat berada di Amman, Blinken akan bertemu dengan Raja Abdullah II Yordania, yang sudah menarik pulang duta besar dari Israel dan memerintahkan utusan Israel untuk tidak kembali ke Yordania hingga krisis Gaza berakhir.

Pada hari Minggu, Blinken akan ke Turki untuk bertemu Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pejabat tingkat tinggi lainnya pada hari Senin, kata Departemen Luar Negeri AS. Pada hari Sabtu, Turki mengikuti langkah yang dilakukan Yordania dengan mengumumkan mereka menarik pulang duta besar mereka dari Israel.

Negara-negara Arab menolak saran Amerika Serikat agar mereka berperan lebih besar dalam krisis di Timur Tengah, dan mereka menyatakan kemarahan terhadap tingginya korban sipil akibat operasi militer Israel, sementara memandang Gaza sebagai masalah yang sebagian besar disebabkan oleh Israel.

Namun, pejabat AS percaya dukungan dari negara-negara Arab, sekecil apapun, akan sangat penting dalam upaya untuk memperbaiki kondisi yang semakin memburuk di Gaza dan menciptakan dasar untuk apa yang akan menggantikan Hamas sebagai pemerintah wilayah tersebut, jika dan ketika Israel berhasil mengatasi kelompok ini.

Namun, ide-ide tentang tata pemerintahan Gaza di masa depan masih sangat sedikit. Blinken dan pejabat AS lainnya menawarkan kerangka yang kabur, yang mungkin melibatkan kombinasi Otoritas Palestina yang diperbarui, yang tidak punya kehadiran di Gaza sejak tahun 2007, dengan keterlibatan organisasi internasional dan mungkin pasukan penjaga perdamaian. Pejabat AS mengakui bahwa ide-ide ini belum mendapatkan dukungan yang kuat.