Majelis Umum PBB Sidang Darurat Bahas Serangan Israel ke Warga Sipil Gaza, Penuh Kutukan

NEW YORK, KOMPAS.TV – Majelis Umum PBB mengadakan sesi darurat di markas besar New York membahas agresi Israel terhadap Gaza yang berkelanjutan, Kamis (26/10/2023).

Adapun hingga saat ini agresi tersebut telah membunuh lebih dari 7.000 warga sipil Palestina. Sebagian besar dari mereka adalah warga sipil, anak-anak, dan perempuan.

Presiden Majelis Umum PBB Dennis Francis menuntut gencatan senjata segera dan tanpa syarat di Gaza, serta jalur aman untuk pengiriman bantuan kemanusiaan yang cepat.

Francis menyatakan, "kami berkumpul di tengah eskalasi kekerasan dan permusuhan paling serius di Timur Tengah dalam beberapa dekade. Mungkin yang paling dramatis dan sulit dihadapi adalah serangan ke Rumah Sakit Baptis al-Ahli yang menewaskan ratusan orang dalam satu insiden, ini adalah kejahatan yang tidak dapat kita terima."

Francis mengutuk penargetan sembrono terhadap warga sipil dan orang tak berdosa di Gaza serta menyatakan keprihatinan atas serangan Israel yang tak henti-hentinya dan penghancuran besar-besaran yang telah ditimbulkannya pada infrastruktur kunci.

Presiden Majelis Umum PBB menegaskan, hak untuk bela diri tidak membenarkan tindakan pembalasan yang sembrono dan tidak proporsional, yang mengakibatkan kematian, luka, dan pengusiran ribuan perempuan, anak-anak, lansia, dan mereka yang rentan.

Francis juga menyoroti keprihatinan mengenai habisnya persediaan medis yang penting, menekankan hukum perang memerintahkan perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil, tanpa memandang biayanya.

Dia juga meratapi kehilangan 35 staf Perserikatan Bangsa-Bangsa akibat dibunuh serangan udara Israel, di mana staf-staf yang terbunuh itu sangat penting dalam memberikan dukungan kemanusiaan dan layanan dasar kepada jutaan warga Palestina dalam keadaan genting ini.

Baca Juga: Korban Jiwa Serangan Israel ke Jalur Gaza Tembus 7.000, Termasuk 3.000 Anak-Anak

Presiden Majelis Umum PBB menegaskan perlunya kepatuhan terhadap hukum humaniter internasional, penciptaan kondisi yang mendukung pembukaan koridor kemanusiaan.

Termasuk memastikan pengiriman bantuan penyelamatan nyawa yang mendesak kepada mereka yang membutuhkan, dan transportasi persediaan penting.

Dia juga menekankan pentingnya memberikan jalur aman bagi personel medis dan kemanusiaan, baik di sektor medis maupun sektor kemanusiaan.

Mewakili kelompok Arab, Wakil Perdana Menteri Yordania Ayman Safadi dalam pidatonya di sidang darurat Majelis Umum PBB pada Kamis (26/10/2023) mengatakan, "tidak ada ruang untuk area abu-abu."

"Kita harus mendukung perdamaian, nilai-nilai kemanusiaan, dan Piagam PBB," ujarnya.

"Sejarah akan menghakimi kita. Katakan tidak untuk perang. Katakan tidak untuk pembunuhan. Sebutkan kejahatan perang."

Saat pembunuhan terus berlangsung, ia mengatakan, Pemerintah Israel memiliki anggota kabinet yang menyatakan akan "menghapus Palestina dari muka bumi ini."

"Israel membuat Gaza menjadi neraka di bumi," katanya.

"Trauma ini akan menghantui generasi yang akan datang."

Israel harus menjunjung nilai-nilai, katanya.

"Hak untuk bela diri bukan hak untuk impunitas; Israel tidak dapat berada di luar hukum," katanya.

"Biarkan senjata berhenti bersuara dan biarkan keinginan untuk hidup mendominasi. Mari pulihkan kepercayaan pada proses perdamaian sebagai satu-satunya jalan untuk mengakhiri konflik ini sekali dan untuk selamanya."

Safadi mengatakan Yordania, atas nama Kelompok Arab, akan mengajukan rancangan resolusi setelah Dewan Keamanan PBB gagal menyepakati resolusi hari Rabu, (24/10/2023).