Arab Saudi Tolak Keras Deportasi Warga Gaza, Sama Saja Mengusir dari Tanah Air Mereka Sendiri

NEW YORK, KOMPAS.TV - Hari Senin, (16/10/2023), Arab Saudi di PBB menolak keras upaya deportasi warga Palestina keluar dari wilayah Gaza walaupun untuk urusan keselamatan, karena sama saja mengusir warga negara dari tanahnya sendiri.

Dalam sidang di PBB, Arab Saudi mendesak agar gencatan senjata segera diberlakukan di Gaza, mengutuk penargetan warga sipil, menolak perintah  untuk "pengusiran warga Palestina dari Gaza," dan menyatakan bahwa pendudukan Israel di Palestina dan provokasi yang "berulang dan sistematis" terhadap situs suci telah memperpanjang konflik ini.

Pangeran Faisal bin Khalid, sekretaris kedua Misi PBB Arab Saudi di New York, juga mendesak penghapusan sanksi dan blokade di Gaza, serta penyediaan bantuan kemanusiaan yang penting, dengan menekankan bahwa menghentikan pasokan kebutuhan dasar ini kepada warga Palestina adalah pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti yang dilaporkan oleh Arab News, Selasa, (17/10/2023).

Dia  berbicara dalam pertemuan pleno dalam Sidang Umum Komite Ekonomi dan Keuangan untuk membahas "Kedaulatan permanen rakyat Palestina di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan penduduk Arab di Dataran Tinggi Golan yang diduduki atas sumber daya alam mereka."

Pangeran Faisal memulai pidato dengan menyesuaikan diri dengan pernyataan yang dibuat oleh Yordania atas nama kelompok Arab, dan Oman yang mewakili negara-negara Dewan Kerjasama Teluk, serta Kuba yang berbicara atas nama Kelompok 77 dan China.

Dia menyatakan keprihatinan Arab Saudi mengenai pendudukan Israel dan dampak ekonomi pada kehidupan warga Palestina dan warga Suriah di Dataran Tinggi Golan.

"Masalah Palestina adalah, dan masih tetap, menjadi isu sentral bagi dunia Arab dan Muslim, dan merupakan prioritas tertinggi Kerajaan Arab Saudi dalam kebijakan luar negerinya," kata Pangeran Faisal.

Baca Juga: Bantuan Kemanusiaan Tertahan di Perbatasan Gaza-Mesir, Nyawa Warga Palestina Terancam

Ditambahkan Arab Saudi secara konsisten mendukung rakyat Palestina dalam perjuangan untuk tanah mereka, hak-hak sah mereka, dan pembentukan negara berdaulat independen sesuai dengan batas tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya, sesuai dengan keputusan internasional, Inisiatif Perdamaian Arab, dan resolusi yang diakui secara global.

Dia juga sangat mengecam langkah-langkah sepihak yang merusak solusi dua negara, dan mendesak untuk menghentikan tindakan semacam itu dengan segera.

Pangeran Faisal menekankan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan di Wilayah yang Diduduki secara intrinsik terkait dengan pencapaian keadilan, perdamaian, dan keamanan.

Sebuah solusi yang adil dan komprehensif terhadap isu Palestina sangat penting untuk memenuhi tuntutan sah rakyat Palestina dan Suriah di Dataran Tinggi Golan, termasuk kedaulatan penuh atas tanah dan sumber daya mereka, sesuai dengan keputusan internasional, katanya.

Pangeran Faisal menyoroti dukungan substansial Arab Saudi untuk rakyat Palestina melalui bantuan kemanusiaan dan program pengembangan.

Kerajaan baru-baru ini menyumbang 1,2 miliar Dollar AS kepada Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Pengungsi Palestina di Timur Tengah, dan $27 juta tahun lalu.

Selain itu, Kerajaan mendukung proyek-proyek pembangunan di Palestina melalui Dana Pembangunan Arab Saudi, dengan menyediakan hampir $109 juta untuk proyek-proyek infrastruktur, listrik, sanitasi, komunikasi, dan konstruksi jalan.

Pangeran Faisal kembali menyerukan kepada komunitas internasional untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam mencapai perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.