Sekjen PBB Desak Israel Taati Aturan Perang, Kecam Pemindahan Paksa Warga Gaza dari Utara ke Selatan

NEW YORK, KOMPAS.TV - Memindahkan lebih dari satu juta warga Palestina melalui zona perang yang penuh sesak dan dalam keadaan terkepung ke wilayah yang kekurangan makanan, air, dan tempat berteduh akan "sangat berbahaya dan sama sekali tidak mungkin". Hal itu diungkapkan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Antonio Guterres, Jumat (13/10/2023) di New York, Amerika Serikat (AS).

Namun, ia tidak secara tegas mendesak Israel untuk menghentikan serangannya di wilayah yang terkepung. Guterres hanya menyebut, "Bahkan dalam perang pun ada aturan."

Lembaga kemanusiaan mendesak Israel untuk mencabut ultimatum yang disampaikan pada Jumat (13/10). Dalam ultimatum itu, Israel memerintahkan lebih dari 1,2 juta warga Palestina untuk pindah dari Gaza utara ke selatan dalam waktu 24 jam. 

Lembaga kemanusiaan mengecamnya sebagai hukuman kolektif terhadap warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia, yang melanggar hukum internasional.

Para ahli PBB juga mengutuk perintah evakuasi tersebut. Paula Gaviria Betancur, seorang pelapor khusus PBB tentang hak asasi manusia orang-orang mengungsi secara internal mengatakan, "Pemindahan penduduk secara paksa merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan hukuman kolektif dilarang oleh hukum humaniter internasional."

Guterres meminta agar akses kemanusiaan segera diberikan kepada seluruh Gaza sehingga makanan, air, dan bahan bakar dapat mencapai mereka yang paling membutuhkan.

"Dalam peperangan pun ada aturan yang berlaku," katanya sebelum pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas situasi di Gaza. Ia mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk menghormati prinsip hukum humaniter internasional dan hak asasi manusia, termasuk persyaratan bahwa "warga sipil harus dilindungi dan tidak boleh digunakan sebagai perisai".

Lebih dari satu juta orang di Gaza utara diperintahkan untuk dievakuasi ke selatan saat perang antara Israel dan Hamas memasuki hari ketujuh pada Jumat. Israel tampaknya sedang mempersiapkan serangan darat. Hamas mendesak warga untuk tetap tinggal.

Perintah ini membuat panik warga sipil dan pekerja kemanusiaan yang sudah berjuang di bawah serangan udara Israel dan blokade wilayah yang dikuasai Hamas.

Baca Juga: Pasukan Israel Klaim Bunuh Komandan Unit Elite Hamas, Hamas Klaim 9 Sandera Tewas akibat Bom Israel

Kelompok bantuan internasional memperingatkan tentang krisis kemanusiaan yang semakin memburuk setelah Israel mencegah masuknya persediaan dari Mesir ke 2,3 juta warga Gaza.

Perang terbaru antara Israel dan Hamas telah menewaskan lebih dari 3.000 orang di kedua belah pihak dalam satu minggu sejak Hamas melancarkan serangan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada 7 Oktober.

Badan anak-anak PBB, UNICEF, menyerukan gencatan senjata segera dan akses kemanusiaan ke Jalur Gaza, dengan mengatakan ratusan ribu anak dan keluarga mereka telah mulai melarikan diri dari Gaza utara.

UNICEF mengatakan anak-anak dan keluarga di Gaza hampir kehabisan makanan, air, listrik, obat, dan akses aman ke rumah sakit setelah berhari-hari konflik dan pemutusan seluruh jalur pasokan.

"Situasinya sangat buruk, dengan serangan bom yang tak berhenti dan peningkatan besar dalam pengungsian anak-anak dan keluarga. Tidak ada tempat yang aman," kata Direktur Eksekutif UNICEF Catherine Russell.

UNICEF mengatakan staf mereka terus merespons kebutuhan kritis anak-anak di seluruh Jalur Gaza, tetapi akses semakin sulit dan berbahaya.

Badan ini mengatakan staf UNICEF akan tetap berada di selatan Gaza untuk terus memberikan dukungan bagi anak-anak yang membutuhkan.