Apa Itu Gerakan Fatah dan Kelompok Hamas yang Ada di Palestina?

Di bawah Yasser Arafat, dan setelah Perang Arab-Israel 1967, Fatah menjadi partai dominan dalam Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang terdiri dari berbagai partai politik Palestina. PLO dibentuk tahun 1964 dengan tujuan memerdekakan Palestina, dan saat ini bertindak sebagai perwakilan rakyat Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah dipaksa keluar dari Yordania dan Lebanon tahun 1970-an dan 1980-an, gerakan ini mengalami perubahan mendasar, memilih untuk bernegosiasi dengan Israel.

"Pada dasarnya, orang Arab membantu memaksa Fatah setuju untuk mengambil rute diplomatik, setelah dipaksa keluar dari Beirut," kata Nashat al-Aqtash, seorang analis politik berbasis di Tepi Barat, kepada Al Jazeera.

Pada tahun 1990-an, PLO yang dipimpin oleh Fatah secara resmi menolak perlawanan bersenjata dan mendukung Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 242, yang menyerukan negara Palestina berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, yaitu Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Gaza, berdampingan dengan negara Israel.

PLO kemudian menandatangani Perjanjian Oslo, yang mengarah pada pembentukan Otoritas Nasional Palestina, atau Otoritas Palestina, badan pemerintahan swadaya sementara yang dimaksudkan untuk menuju negara Palestina yang merdeka.

Baca Juga: Sejarah Konflik Israel-Palestina: Intifada Kedua, Perang Saudara dan Perang Gaza yang On Off (III)

Bagaimana Perbedaan Tujuan Fatah dan Hamas?

Dengan dirilisnya dokumen politik Hamas pada tahun 2017, tujuan kedua partai tersebut efektif sama, yaitu menciptakan negara Palestina berdasarkan perbatasan tahun 1967.

"Tidak ada nilai dari klausul di mana Hamas mengatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan Palestina," kata al-Aqtash, analis politik. "Hamas menerima kompromi politik dan mereka tidak bisa mundur dari ini."

Apa strategi mereka

Perbedaan terbesar antara kedua gerakan saat ini adalah sikap mereka terhadap Israel. Sementara Hamas tetap pada perlawanan bersenjata, Fatah percaya dalam bernegosiasi dengan Israel dan sepenuhnya menolak menggunakan serangan.

Perjanjian Oslo memberikan Israel kendali penuh atas ekonomi Palestina serta masalah sipil dan keamanan di lebih dari 60 persen Tepi Barat.

Dalam perjanjian tersebut, Otoritas Palestina harus berkoordinasi dengan pendudukan Israel mengenai keamanan dan serangan perlawanan bersenjata yang direncanakan terhadap warga Israel. Ini dianggap sangat kontroversial dan dilihat oleh beberapa orang sebagai kolaborasi Otoritas Palestina dengan pendudukan Israel.

Mahmoud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, secara rutin dan terang-terangan mengutuk setiap operasi perlawanan bersenjata yang dilakukan oleh warga Palestina terhadap warga Israel.

Isu perlawanan bersenjata menimbulkan keraguan apakah kesepakatan persatuan yang dicapai minggu ini akan berhasil.

"Otoritas Palestina tidak percaya pada legitimasi perlawanan bersenjata Hamas. Ini berarti Otoritas Palestina ingin mengakhiri perlawanan bersenjata Hamas di Gaza dan Hamas menolak itu. Dan jika Fatah menerima perlawanan di Gaza, Israel akan mengambil tindakan melawan Otoritas Palestina," kata Abdulsattar Qassem, seorang analis politik yang berbasis di Nablus, kepada Al Jazeera.

"Ini pasti akan mengarah pada hancurnya pemerintahan persatuan."

Baca Juga: Putin: Kapal Induk AS ke Palestina Untuk Menakuti Siapa? Disana Semua Orang Sudah Tidak Takut Apapun

Bagaimana hubungan Otoritas Palestina dengan Israel?

Secara tampilan, Otoritas Palestina memiliki semua atribut sebuah negara, dengan kementerian-kementerian dan layanan sipil. Tetapi Israel yang memegang kekuasaan sebenarnya, mengendalikan pendapatan pajak, dan mengendalikan akses ke wilayah-wilayah yang semakin menyempit, status quo yang sering dibandingkan dengan Bantustan zaman apartheid di Afrika Selatan.

Israel sering melangkahi Otoritas Palestina, menginvasi wilayah yang seharusnya berada di bawah kendali Otoritas Palestina, seperti kamp pengungsi Jenin, yang diserbu tiga kali oleh tentara Israel, 20 warga Palestina tewas dalam serbuan sebelum pertempuran antara Hamas dan Israel pecah pada hari Sabtu.

Otoritas Israel juga memberlakukan jaringan pembatasan yang sangat rumit terhadap semua aspek kehidupan warga Palestina, termasuk kemana mereka dapat bepergian, dimana mereka boleh tinggal, dan membangun.

Otoritas Palestina secara aktif membantu Israel menjaga kendali ketat atas penduduk Palestina. Banyak yang menganggap badan tersebut sebagai alat dari aparat keamanan Israel, dengan pasukan yang dilatih AS tidak hanya menargetkan orang yang dicurigai merencanakan serangan terhadap warga Israel, tetapi juga menangkap tokoh serikat, jurnalis, dan kritik di media sosial.

Namun, setelah serbuan pada bulan Juli di Jenin, badan tersebut mengumumkan mereka akan menghentikan kerjasama keamanan dengan Israel.

Upaya sebelumnya untuk menghentikan kerjasama sering tidak berlangsung lama. Pada Mei 2020, sebagai tanggapan atas pernyataan Israel bahwa akan menggabungkan sebagian besar Tepi Barat, Otoritas Palestina menghentikan hubungan dengan pasukan Israel selama enam bulan.