Ini Deretan Kemungkinan Dampak Berhentinya Operasional Pemerintah Amerika Serikat, Bakal Shutdown?

WASHINGTON, KOMPAS.TV - Pemerintah Amerika Serikat (AS) akan berhenti beroperasi atau shutdown pada Minggu (1/10/2023) besok lantaran anggota Kongres gagal meloloskan undang-undang untuk mendanai pemerintah setelah 30 September ini.

Jutaan karyawan pemerintah federal akan dihentikan sementara dan layanan pemerintah bakal tertunda atau bahkan dihentikan karena lembaga federal terpaksa beroperasi dengan kapasitas terbatas.

Dampaknya akan dirasakan di seluruh dunia, dengan banyak pekerja di sektor kebijakan luar negeri dan keamanan nasional diberhentikan sementara atau diperintahkan untuk bekerja tanpa bayaran.

Penutupan pemerintah juga dapat merusak reputasi AS pada saat pemerintahan Joe Biden mencoba meyakinkan banyak negara untuk berpihak padanya daripada saingannya, China, dan bersatu mendukung Ukraina dalam melawan Rusia.

Berikut adalah panduan mengenai beberapa dampaknya, seperti yang dilaporkan oleh Straits Times, Sabtu (30/9/2023).

Dampak Shutdown-nya Amerika Serikat

Kebijakan Luar Negeri AS

Kedutaan dan konsulat AS akan tetap buka dan pemrosesan paspor dan visa akan berlanjut selama masih ada dana yang mencukupi untuk membiayai operasional. Perjalanan resmi yang tidak penting, pidato, dan acara-acara lain akan dibatasi.

Beberapa program bantuan luar negeri juga bisa kehabisan dana atau mengalami kesulitan dalam menjalankan misi mereka.

Juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan dengan keterbatasan staf yang tersedia untuk mengimplementasikan dan memantau program-program tersebut, bisa saja terjadi keterlambatan dalam menanggapi krisis, termasuk kelambatan bantuan kesehatan untuk program-program malaria, tuberkulosis, atau HIV-AIDS, atau memberikan bantuan keamanan.

"Pekerjaan kami akan jelas terdampak oleh ini," kata Menteri Luar Negeri Antony Blinken. "Hal ini akan membuat lebih sulit untuk melakukan semua yang kami lakukan untuk mencoba memajukan keamanan nasional."

Dan, meskipun Departemen Luar Negeri mengatakan akan menggunakan dana yang tersedia untuk membayar staf yang bekerja secara lokal selama mungkin, sebagian besar staf lokal di misi-misi luar negeri tunduk pada hukum lokal yang melarang pemutusan hubungan kerja (furlough) atau pekerjaan tanpa bayaran.

Ini bisa membuat departemen rentan terhadap tuntutan hukum, termasuk di Indonesia dimana staf lokal dipayungi hukum dan kedaulatan Indonesia.

Baca Juga: Waduh, Pemerintahan AS Terancam Ditutup, Ini yang Jadi Penyebabnya

Militer Amerika Serikat

Dua juta personel militer AS akan tetap bertugas, dan sekitar setengah dari 800.000 pegawai sipil Pentagon akan diberhentikan, dengan yang lain tetap bekerja tetapi tanpa dibayar.

Kontrak yang diberikan sebelum penutupan akan tetap berlanjut, dan Pentagon bisa melakukan pemesanan baru untuk persediaan atau layanan yang diperlukan untuk melindungi keamanan nasional Amerika Serikat.

Kontrak-kontrak baru lainnya, termasuk perpanjangan atau perluasan, tidak akan diberikan. Pembayaran kepada kontraktor pertahanan seperti Boeing, Lockheed Martin, dan RTX, yang sebelumnya dikenal sebagai Raytheon, bisa mengalami keterlambatan.

Wewenang untuk mengambil persediaan senjata AS untuk Ukraina tetap utuh, tetapi beberapa pengiriman perlengkapan pertahanan bisa melambat atau dihentikan, dengan banyak pekerja diberhentikan.

Administrasi Keamanan Nuklir Nasional Departemen Energi akan terus menjaga senjata nuklir.

Lembaga Intelijen

CIA dan lembaga spionase lainnya belum secara publik membagikan rencana mereka untuk penutupan pemerintah. Namun, dalam kasus sebelumnya, staf yang terlibat dalam operasi, analisis, dan aktivitas siber dianggap kritis untuk keamanan nasional dan diperintahkan untuk tetap bekerja, mungkin tanpa bayaran.

Karyawan yang tidak penting akan dikirim pulang dan perjalanan yang tidak kritis akan dibatalkan atau ditunda.

Pemerintah Amerika Serikat terancam tidak beroperasi karena pembangkangan dari sejumlah anggota Partai Republik di Kongres AS yang menolak rancangan undang-undang (RUU) pendanaan sementara yang diajukan partai tersebut.

Penolakan tersebut juga merupakan pukulan telak bagi Ketua Kongres AS, Kevin McCarthy yang berasal dari Partai Republik.

Pada pemungutan suara Kongres Jumat (29/9) kemarin, sebanyak 21 anggota Kongres dari Partai Republik memilih menentang RUU tersebut, yang akan mendanai pemerintahan untuk 30 hari ke depan.

Sebanyak 232 anggota Kongres menolak legislasi tersebut, sedangkan 198 lainnya memberikan dukungan. Hasil ini jelas mempermalukan McCarthy, sekaligus memperumit prospek kesepakatan untuk menghindari penutupan pemerintah.