Kisah Sebuah Kota yang Ditelantarkan usai Khadafi Digulingkan, Infrastruktur Hancur, Ribuan Tewas

TRIPOLI, KOMPAS.TV - Badai yang menewaskan ribuan orang dan membuat ribuan lainnya hilang di Libya adalah pukulan terbaru bagi negara yang hancur akibat tahun-tahun kekacauan dan perpecahan usai penggulingan dan pembunuhan pemimpinnya, Muammar Khadafi, oleh Barat.

Banjir tersebut merupakan bencana lingkungan paling fatal dalam sejarah modern negara ini. Tahun-tahun perang dan ketidakhadiran pemerintahan pusat meninggalkan Libya dengan infrastruktur yang hancur dan rentan terhadap hujan deras. Libya saat ini adalah satu-satunya negara yang belum mengembangkan strategi iklim, menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Melansir Associated Press, negara di Afrika Utara ini terbagi antara pemerintahan yang saling bersaing dan konflik milisi sejak pemberontakan Musim Semi Arab yang didukung oleh NATO menggulingkan pemimpin Libya Muammar Kadhafi tahun 2011.

Kota Derna di timur negara ini mengalami kerusakan paling parah, ketika sebagian besar bangunan di tepi sungai lenyap, hanyut setelah dua bendungan pecah.

Video-video setelahnya menunjukkan air mengalir melalui gedung-gedung tinggi yang tersisa di kota pelabuhan tersebut, mobil terbalik, dan kemudian, jenazah ditata rapi di trotoar yang ditutupi selimut, siap untuk dimakamkan. Warga mengatakan satu-satunya tanda bahaya yang sempat terdengar adalah suara keras dari retakan bendungan. Tak ada sirene tanda bahaya atau sistem peringatan, pun rencana evakuasi.

Berikut adalah gambaran mengapa badai ini begitu merusak, dan hambatan apa yang menghalangi bantuan untuk sampai kepada mereka yang paling membutuhkannya:

Baca Juga: 5.300 Jenazah Korban Banjir Libya Ditemukan, Jumlahnya Diperkirakan Bertambah hingga 2 Kali Lipat

Dua Pemerintah, Dua Perdana Menteri

Sejak tahun 2014, Libya terbagi antara dua pemerintahan yang saling bersaing, masing-masing didukung oleh patron internasional dan banyak milisi bersenjata di lapangan.

Di Tripoli, Perdana Menteri Abdul Hamid Dbeibah memimpin pemerintahan Libya yang diakui secara internasional. Di Benghazi, perdana menteri saingan, Ossama Hamad, memimpin administrasi timur, yang didukung oleh panglima militer berpengaruh Khalifa Haftar.

Baik pemerintah-pemerintah tersebut maupun komandan timur berjanji secara terpisah untuk membantu upaya penyelamatan di daerah-daerah yang terdampak banjir, tetapi mereka tidak memiliki catatan kerja sama yang berhasil.

Parlemen-parlemen saingan selama bertahun-tahun gagal bersatu meskipun ada tekanan internasional, termasuk pemilihan yang direncanakan tahun 2021 yang tidak pernah diadakan.

Sebaran konflik ini pada tahun 2020, kedua belah pihak berada dalam perang habis-habisan. Pasukan Haftar mengepung Tripoli dalam kampanye militer yang gagal selama setahun untuk mencoba merebut ibu kota, menewaskan ribuan orang. Kemudian pada tahun 2022, pemimpin timur sebelumnya, Fathi Basagah, mencoba mendirikan pemerintahnya di Tripoli sebelum bentrokan antara milisi saingan memaksa dia mundur.

Dukungan dari kekuatan regional dan dunia lebih lanjut menguatkan perpecahan ini. Pasukan Haftar didukung oleh Mesir, Rusia, Yordania, dan Uni Emirat Arab, sementara pemerintahan Libya barat didukung oleh Turki, Qatar, dan Italia.

Uni Emirat Arab, Mesir, dan Turki semuanya membantu upaya penyelamatan di lapangan. Tetapi pada Selasa (12/9/2023), operasi penyelamatan masih kesulitan untuk mencapai Derna.

Claudia Gazzini, seorang analis Libya senior di International Crisis Group, mengatakan, masalahnya jalan masuk bagi logistik ke kota pelabuhan itu terputus oleh badai. Tetapi, perselisihan politik juga memainkan peran.