Sikap Indonesia atas Peta Kontroversial China, Tabrak Batas Beberapa Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Republik Indonesia turut angkat bicara soal peta terbaru China yang mengklaim sebagian besar Laut China Selatan, menabrak wikayah maritim zona ekonomi eksklusif (ZEE) beberapa negara. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menegaskan Indonesia berpegang teguh pada United Nations Conventuon of Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Pemerintah China sendiri menerbitkan peta baru pada 28 Agustus lalu. Dalam peta itu, klaim wilayah Laut China Selatan Beijing mencakup sebagaian ZEE beberapa negera seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, India, dan Indonesia. 

Baca Juga: Malaysia Ngamuk ke China, Tolak Peta Baru Keluaran Beijing Atas Klaim Laut China Selatan

"Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten," kata Retno Marsudi di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

"Bahwa penarikan garis apa pun, klaim apa pun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982. Sudah. Itu posisi Indonesia yang selalu konsisten disampaian," ujarnya dikutip Kompas.com.

Selain menabrak batas ZEE negara-negara Asia Tenggara, peta terbaru China juga mengklaim sebagian Arunachal Pradesh dan dataran tinggi Asai Chin yang berada di India. China juga mengklaim kepulauan Taiwan dalam peta terbaru ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Wang Wenbin menyebut edisi terbaru peta China adalah "praktik rutin melaksanakan kedaulatan China sesuai hukum."

"Kami harap pihak-pihak terkait bisa teta objektif dan tenang, dan menahan diri untuk tidak menafsirkan secara berlebihan isu ini," kata Wang dikutip Manila Times.

Pihak India, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam telah menyampaikan protes sehubungan klaim terbaru China tersebut. Malaysia, dengan perairan Sabah dan Sarawak yang diklaim Beijing, mengaku akan menyampaikan nota protes.

"Itulah tindakan yang akan diambil," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Zambry Abdul Kadir dikutip The Star.

Baca Juga: Menkes Lobi China untuk Dapat Pinjaman Mobil Pemantau Kualitas Udara