Warga Israel Ramai-Ramai Unjuk Rasa Minta Demokrasi, Tapi Cuek terhadap Pendudukan Palestina

YERUSALEM, KOMPAS.TV - Israel sedang dihantam protes massal menuntut demokrasi tetap terjaga. Di sisi lain,  mereka tidak menyuarakan pesan soal penguasaan militer Israel terhadap jutaan warga Palestina.

Kontradiksi ini mencerminkan keyakinan yang umum di kalangan warga Israel keturunan Yahudi bahwa konflik dengan warga Palestina merupakan masalah yang sulit diatasi. Bahkan,  pada beberapa cara, hal itu dianggap terpisah dari persoalan internal Israel, seperti laporan Associated Press, Kamis, (3/8/2023).

Tidak heran kritik terhadap gerakan protes, termasuk warga Palestina, menyatakan hal ini adalah kelemahan yang signifikan dan advokasi selektif akan cita-cita demokrasi.

Hal ini  menunjukkan terputusnya hubungan Israel dari realitas pahit yang dialami oleh mereka yang tinggal di bawah pendudukan Israel.

“Sangat ironis mereka berbicara dan berprotes untuk demokrasi, sementara pada saat yang sama, Palestina diperintah oleh sebuah rezim diktator selama 75 tahun,” kata Diana Buttu, seorang komentator Palestina. “Mereka takut hak dan keistimewaan mereka akan terpengaruh, tetapi mereka tidak membuat kaitan dengan pendudukan,” lanjutnya.

Para pengunjuk rasa menentang upaya pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang dinilai melemahkan kekuasaan yudisial dengan membatasi pengawasan yudisial terhadap pengambilan keputusan resmi dan legislasi.

Gerakan protes ini menyatakan pesan terbatasnya yang menentang revisi yudisial,  menyatukan salah satu gerakan protes terbesar dan paling berkelanjutan yang pernah terjadi di Israel, dengan puluhan ribu orang turun ke jalan selama 30 minggu terakhir.

Pemerintahan Netanyahu, yang terdiri dari partai ultra-nasionalis dan ultra-agama yang memiliki hubungan erat dengan gerakan pemukim di Tepi Barat, mengatakan revisi ini akan mengembalikan kekuasaan kepada wakil-wakil terpilih dan membatasi sistem yudisial yang dianggap terlalu intervensi.

Baca Juga: Israel Krisis RUU Reformasi Hukum: Ribuan Tentara Cadangan Ancam dan Tolak Bertugas

Para kritikus melihat dorongan legislatif ini, terutama karena didorong oleh partai sayap kanan dan konservatif agama, sebagai serangan terhadap prinsip-prinsip demokrasi Israel dan sistem pengawasan yang lemah.

Mereka mengatakan ini akan membuka pintu bagi pelanggaran serius terhadap kebebasan pribadi dan hak-hak perempuan, komunitas LGBTQ+, dan minoritas, yang akan membawa Israel ke jalan menuju otoritasi.

Para pengunjuk rasa berasal dari beragam lapisan masyarakat Israel meneriakkan  "demokrasi atau pemberontakan!" dan membawa spanduk yang bertuliskan "Israel akan tetap menjadi sebuah negara demokrasi," serta menampilkan salinan besar deklarasi kemerdekaan negara itu, yang berfungsi sebagai undang-undang hak asasi manusia non resmi, dalam berbagai acara.

Namun, hal yang banyak diabaikan dari protes yang gemuruh ini adalah referensi yang berarti terhadap pendudukan Israel selama 56 tahun atas wilayah yang diinginkan oleh warga Palestina sebagai negara masa depan mereka. Sejumlah kecil aktivis yang membawa bendera Palestina juga turut ambil bagian, tetapi tetap berada di pinggiran.

Dalam beberapa kasus, bahkan mereka diberangus oleh penyelenggara yang khawatir menyebutkan tentang pendudukan akan mengurangi esensi gerakan protes ini. Warga Palestina Israel, yang menyumbang sekitar satu perlima dari populasi, tidak ikut serta dalam protes ini karena gerakan demonstrasi ini mengabaikan isu pendudukan.

"Protes ini menentang pengurangan ruang demokrasi bagi orang Yahudi. Sebagian besar warga Yahudi di Israel tidak memiliki masalah dengan penguasaan rezim apartheid Israel di Tepi Barat," kata Dror Etkes, seorang aktivis anti-pendudukan yang berpengalaman.

Meskipun memiliki keprihatinan tersebut, Etkes tetap ikut berpartisipasi dalam protes tersebut. Ia melihat ketiadaan tema yang berhubungan dengan pendudukan sebagai sebuah strategi untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda dalam menghadapi ancaman yang lebih mendesak. Ia mengatakan jika pemerintah mencapai tujuannya, "orang-orang seperti saya tidak akan dapat berprotes" terhadap pendudukan.

Associated Press menghubungi beberapa pemimpin protes, namun mereka menolak untuk berkomentar atau tidak merespons pertanyaan tentang kontradiksi ini.

Baca Juga: Guncang Israel dengan Demonstrasi Besar-Besaran, RUU Reformasi Hukum akan Jelas Hari Ini

Israel merebut Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, wilayah yang diharapkan oleh warga Palestina sebagai negara merdeka mereka, dalam perang Timur Tengah tahun 1967. Israel menarik diri dari Jalur Gaza pada tahun 2005 dan, bersama dengan Mesir, memberlakukan blokade atas wilayah tersebut. Lebih dari 700.000 pemukim sekarang tinggal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Warga Palestina di Tepi Barat hidup dengan otonomi terbatas, tetapi Israel mengendalikan sebagian besar aspek kehidupan mereka, termasuk pergerakan dan perjalanan, izin konstruksi di beberapa wilayah, dan bagian-bagian besar ekonomi. Tentara Israel juga sering kali menargetkan daerah-daerah Palestina dengan dalih untuk mencegah militansi.

Sistem hukum berlapis juga berlaku di Tepi Barat, di mana sebagian besar hukum Israel berlaku bagi para pemukim Yahudi dan warga Palestina tunduk pada hukum militer Israel. Warga Palestina tidak bisa memilih dalam pemilihan Israel. Pemimpin mereka sendiri, yang didirikan sebagai bagian dari perjanjian perdamaian sementara pada tahun 1990-an, berulang kali menunda pemilu Palestina.

Realitas yang berbeda tersebut membuat kelompok hak asasi manusia menyatakan sistem apartheid tumbuh di wilayah tersebut. Israel dengan tegas menolak tuduhan semacam itu. Israel menyatakan Tepi Barat adalah wilayah yang diperebutkan dan nasibnya harus ditentukan melalui negosiasi, yang mandek selama waktu yang lama.

Setelah bertahun-tahun konflik mematikan dengan warga Palestina, banyak warga Israel keturunan Yahudi yang melihat pendudukan sebagai hasil yang tak terhindarkan dari situasi keamanan yang putus asa. Orang lain menuduh warga Palestina menolak tawaran perdamaian yang murah hati — tudingan yang ditolak oleh warga Palestina.

Pandangan semacam itu mencegah banyak pengunjuk rasa Israel untuk menyadari kontradiksi dalam perjuangan mereka, kata Amichai Cohen, seorang peneliti senior di Institut Demokrasi Israel, sebuah lembaga pemikir di Yerusalem.

Namun, ia dan orang lain mengatakan pendudukan perlahan-lahan masuk ke dalam protes-protes tersebut, memberikan peluang untuk pemahaman yang lebih baik. Salah satunya, pendukung utama perombakan hukum adalah pemukim Tepi Barat yang ekstrem, yang berusaha untuk memperluas dan mengokohkan dominasi Israel atas wilayah-wilayah Palestina dengan melemahkan pengawasan pengadilan atas tindakannya.

Baca Juga: Biadab, Menteri Israel Serbu Masjid Al-Aqsa, Bocah Palestina 14 Tahun Tewas Dibunuh

Protes ini juga bersamaan dengan lonjakan kekerasan antara Israel dan Palestina, selama periode tersebut, pemukim radikal menyerang kota-kota Palestina, terutama Hawara, membakar mobil dan rumah dengan tanggapan minim dari aparat keamanan Israel. Seruan protes yang menonjol "Di mana kalian berada di Hawara?" muncul sebagai protes terhadap brutalitas polisi yang dirasakan terhadap para pengunjuk rasa.

Avner Gvaryahu, yang memimpin Breaking the Silence, sebuah kelompok pengungkap rahasia militer yang terdiri dari mantan prajurit, adalah salah satu peserta tetap dalam protes tersebut.

Dia menyaksikan dengan frustrasi ketika anggota militer cadangan menolak untuk terus bertugas untuk memprotes apa yang mereka anggap sebagai kehancuran demokrasi Israel, tetapi tetap diam tentang pendudukan.

Namun, protes oleh anggota militer cadangan meruntuhkan tabu terhadap penolakan militer, alat yang menurutnya mungkin akan digunakan di masa depan oleh para prajurit terhadap pendudukan.

"Masyarakat umum mulai terbangun," katanya.

Namun, warga Palestina tetap skeptis. Shawan Jabarin, kepala kelompok hak asasi manusia Palestina Al-Haq, mengatakan dia menganggap protes ini sebagai perjuangan internal Israel untuk menjaga status quo yang hanya memperkuat pendudukan.

"Tentang demokrasi apa yang Anda bicarakan?" katanya. "Demokrasi tidak bisa berjalan bersamaan dengan pendudukan."