Belanda Resmi Akui 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia!

DEN HAAG, KOMPAS.TV - Belanda secara resmi mengakui "sepenuhnya dan tanpa syarat" bahwa Indonesia merdeka dari Belanda pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Mark Rutte di Parlemen Belanda, seperti laporan media NOS Belanda hari Kamis (15/6/2023).

Pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah Jepang menyerah, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, tetapi Belanda tidak pernah secara resmi mengakui momen tersebut, hanya mengakui 27 Desember 1949 sebagai hari penyerahan kedaulatan Belanda kepada Republik Indonesia.

Tahun 2005, Menteri Luar Negeri Belanda saat itu, Ben Bot, mengatakan menurut Belanda, kemerdekaan Indonesia "secara de facto" dimulai tahun 1945, tetapi secara resmi Belanda masih menggunakan tanggal 27 Desember 1949 saat terjadi serah terima kedaulatan dan Belanda melepaskan klaimnya atas Indonesia.

Antara tahun 1945 dan 1949 Belanda mengobarkan perang untuk mendapatkan kembali wilayah jajahan di Hindia Belanda yang saat itu sudah merdeka menjadi Republik Indonesia. Akhirnya, di bawah tekanan terutama dari Amerika Serikat, Belanda harus mundur.

Menanggapi pertanyaan dari partai GroenLinks dan D66, Rutte berjanji akan berdiskusi dengan rekannya di Indonesia, presiden Joko Widodo, untuk mencapai pemahaman bersama tentang perayaan Hari Kemerdekaan tersebut.

Namun, Rutte menekankan ia sendiri sering hadir dalam perayaan di Kedutaan Besar Indonesia pada tanggal 17 Agustus dan Raja Belanda telah mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Jakarta selama bertahun-tahun pada hari tersebut.

Baca Juga: Belanda Minta Maaf atas Kekejaman Saat Perang Kemerdekaan, Indonesia Nyatakan Akan Pelajari Dokumen

Pengakuan Tidak Berlaku secara Hukum

Juru bicara Perdana Menteri Rutte menyatakan, setelah perdebatan, pengakuan tanggal kemerdekaan Indonesia itu tidak berlaku untuk urusan hukum. Juru bicara tersebut mengacu pada kontrak dan perjanjian yang dibuat oleh Belanda antara tahun 1945 dan 1949 terkait urusan di Indonesia. Hal itu tidak berubah. Menurutnya, PBB juga masih menggunakan tanggal 1949.

Menurut juru bicara tersebut, perbedaan ini tidak berhubungan dengan pertanyaan apakah Belanda pada saat itu berperang selama empat tahun melawan negara yang merdeka.

Mayoritas di Parlemen Belanda sepenuhnya mendukung "permintaan maaf mendalam" yang disampaikan oleh pemerintah Belanda kepada Indonesia atas kekerasan yang ekstrem selama perang kemerdekaan antara tahun 1945 dan 1949.

Namun, beberapa partai berpendapat masih ada "pemahaman yang salah" tentang peran sebagian besar tentara Belanda yang bertugas saat itu.

Hari Rabu (14/6/2023), Parlemen Belanda mendiskusikan laporan dari tiga lembaga penelitian terkemuka, termasuk NIOD, Institut untuk Studi Perang, Holokaus, dan Genosida.

Laporan-laporan tersebut menyimpulkan pihak Belanda melakukan "kekerasan sistematis dan berlebihan" selama proses dekolonisasi. Desa-desa dibakar, rakyat mengalami penyiksaan, dan dieksekusi mati tanpa proses pengadilan.

Lebih dari 75 tahun sejak saat itu, perpisahan dengan apa yang dulu disebut Hindia Belanda masih menyentuh perasaan dalam masyarakat, dan hal itu juga terjadi di Parlemen Belanda.

Beberapa anggota parlemen yang berbicara mengacu pada pengalaman keluarga mereka yang tinggal di Indonesia (dulu Hinda Belanda) atau bertugas sebagai tentara disana.

Misalnya, Roelof Bisschop dari partai SGP menjadi terharu ketika ia bercerita tentang ayahnya yang sebagai tentara wajib militer menjadi saksi eksekusi yang dilakukan seorang sersan Belanda yang menurutnya menegangkan karena semua adalah tindakan perang.