Gagal Pilih Presiden Baru, Lebanon Masuk Jurang Krisis, Gaji PNS Bulan Juni Tak Dibayar

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah parlemen tak berhasil memilih presiden baru sepeninggal Michel Aoun yang berakhir pada 31 Oktober 2022 lalu, Lebanon masuk ke dalam jurang krisis yang makin dalam. Yang terbaru, gaji bagi Pegawai Negari Sipil (PNS) tak bisa dicairkan.

Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati pada Selasa (13/6) mengatakan bahwa pemerintahannya tidak akan mampu membayar gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada akhir Juni 2023. "Pemerintah tidak akan bisa membayar gaji jika parlemen tidak menyetujui alokasi tambahan untuk upah," kata Mikati dalam pernyataan usai rapat kabinet.

Baca Juga: Serangan Israel di Timur Lebanon Tewaskan 5 Milisi Palestina, Luka 10 Orang

Sebanyak 46 anggota di DPR yang memiliki 128 kursi menolak mengelar sidang majelis di tengah kegagalan pemilu presiden sejak akhir masa jabatan Michel Aoun.

Sementara berdasarkan undang-undang, presiden menjadi satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk meminta penyelenggaraan sidang parlemen. 

Di sisi lain, Lebanon tidak dapat memilih pengganti Aoun karena  perbedaan pandangan di kalangan rival politik yang sangat tajam. Perpecahan mendalam parlemen antara Hizbullah yang didukung Iran dan sekutunya, berhadapan dengan para legislator reformis terus meningkat. Bahkan, tidak ada kandidat mayoritas atau konsensus di Parlemen yang muncul.

Kisruh politik ini harus dibayar mahal. Setelah April pemerintah menyetujui keputusan untuk menaikkan gaji sektor publik, lalu menaikkan tunjangan transportasi publik namun membuat kondisi terus memburuk.

Dikutip dari Antara, nilai mata uang Lebanon terhadap dolar merosot dari 1.506 lira (sekitar Rp1.491) pada akhir 2019 menjadi sekitar 95.000 lira (sekitar Rp94.065) selama tahun ini.

Tingkat inflasi tahunan Lebanon meroket tinggi menjadi 269 persen pada April, tertinggi di dunia, menurut Bank Dunia.

Baca Juga: Pelatih Lebanon Akui Timnya Raih Kemenangan Sulit atas Timnas U22 Indonesia

Lebanon menghadapi krisis ekonomi yang melumpuhkan sejak 2019, yang menurut Bank Dunia merupakan salah satu yang terparah di zaman modern ini.