Parlemen AS Minta Biden Hukum Afrika Selatan, Dianggap Dukung Rusia dan Ancam Kepentingan Nasional

WASHINGTON, KOMPAS.TV – Sebuah kelompok bipartisan anggota parlemen Amerika Serikat (AS) meminta pemerintahan Biden menghukum Afrika Selatan atas apa yang mereka anggap sebagai ancaman atas kepentingan nasional AS dan dukungan Afrika Selatan terhadap perang Rusia di Ukraina dengan memindahkan konferensi perdagangan utama yang direncanakan akan diadakan di Afrika Selatan pada tahun 2023 ke negara lain.

Melansir New York Times, Selasa (13/6/2023), permintaan yang dikirim dalam sebuah surat pekan lalu itu merupakan upaya konkret pertama anggota pemerintahan AS untuk melakukan pembalasan terhadap pandangan yang semakin berkembang di Washington. Pandangan itu menyebut bahwa hubungan Afrika Selatan dengan Rusia bergerak dalam arah yang mengancam kepentingan nasional AS.

Surat tersebut, yang diperoleh oleh The New York Times, berpusat pada forum tahunan African Growth and Opportunity Act, atau AGOA. Undang-undang ini memberikan akses bebas bea untuk pasar perdagangan AS kepada sekitar tiga puluh enam negara Afrika.

Afrika Selatan, salah satu ekonomi terbesar di benua itu, adalah penerima manfaat terbesar, mengekspor barang senilai sekitar US$3 miliar atau sekitar Rp42,09 triliun ke AS melalui AGOA tahun lalu.

Pejabat AS mengatakan intelijen memberi indikasi bahwa Afrika Selatan mungkin membantu memasok senjata ke Rusia untuk perang tersebut.

Pejabat Afrika Selatan mengatakan negara mereka "tidak terikat" dalam konflik tersebut, dan menyangkal menjual senjata kepada Rusia.

Baca Juga: Menlu Rusia dan China Bertemu di Afrika Selatan, Ada Apa?

Anggota parlemen AS dan pemerintahan Biden berselisih pendapat mengenai bagaimana merespons kecurigaan tersebut.

Sementara anggota Partai Republik dan Partai Demokrat di gedung parlemen AS mengatakan sudah saatnya bagi Afrika Selatan, yang biasanya menjadi sekutu kuat AS untuk menghadapi konsekuensi, Gedung Putih mengambil pendekatan menunggu dan melihat untuk memungkinkan Presiden Cyril Ramaphosa memenuhi janjinya untuk menyelidiki apakah senjata benar-benar telah disuplai ke Rusia.

Forum AGOA, yang bergantian lokasi antara AS dan negara Afrika setiap tahun, dirancang untuk memperdalam hubungan diplomatik dan ekonomi antara AS dan benua tersebut.

Selain forum tersebut, keprihatinan yang lebih serius bagi Afrika Selatan adalah kemungkinan kehilangan aksesnya ke AGOA secara keseluruhan, yang menurut Amerika Serikat akan menjadi pukulan menyakitkan bagi negara yang mengandalkan AS sebagai mitra perdagangan terbesar kedua.

Surat para anggota parlemen menggambarkan Afrika Selatan sebagai "berada dalam bahaya kehilangan manfaat AGOA".

Persyaratan untuk bergabung dengan AGOA, yang menargetkan terutama negara-negara berpendapatan rendah, diatur oleh Kongres.

Baca Juga: Menlu BRICS Ingin Menjauh dari Barat, Gunakan Mata Uang selain Dolar AS dalam Perdagangan Dunia

Regulasi federal memberi wewenang kepada presiden untuk menambahkan atau menghapus negara-negara dari AGOA, proses yang dikelola melalui Kantor Perwakilan Perdagangan AS. Perwakilan perdagangan juga mengoordinasikan forum tahunan tersebut.

Hubungan Afrika Selatan dengan AS semakin tegang sejak Rusia memulai perang di Ukraina.

Pejabat AS mengatakan mereka tidak mempersoalkan hak Afrika Selatan untuk menjaga persahabatan dengan Rusia atau menolak mengutuk invasi tersebut.

Namun mereka mengatakan Afrika Selatan mungkin telah melampaui batas dan memberikan dukungan materiil untuk perang tersebut.

Mereka menunjukkan pada kapal kargo Rusia yang berada di bawah sanksi AS, Lady R, yang berlabuh di pangkalan angkatan laut dekat Cape Town pada Desember 2022.

"Intelijen mengindikasikan pemerintah Afrika Selatan menggunakan kesempatan ini untuk diam-diam memasok senjata dan amunisi ke Rusia yang dapat digunakan dalam perang ilegalnya di Ukraina," kata surat dari para anggota parlemen.

Baca Juga: Akhirnya, Dubes AS Minta Maaf Usai Tuduh Afrika Selatan Jual Senjata ke Rusia

Sebagai bukti bahwa Afrika Selatan tidak netral dalam perang tersebut, anggota parlemen AS juga menunjukkan latihan militer bersama yang diadakan dengan Rusia dan Tiongkok pada bulan Februari;

Selain itu, pesawat kargo Rusia yang berada di bawah sanksi AS yang diizinkan mendarat di pangkalan angkatan udara Afrika Selatan pada bulan April; dan rencana Afrika Selatan untuk menjadi tuan rumah sebuah pertemuan internasional yang dikenal sebagai Brics pada bulan Agustus yang mungkin akan dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.

"Kami sangat prihatin bahwa penyelenggaraan Forum AGOA 2023 di Afrika Selatan akan menjadi dukungan tersirat terhadap dukungan merugikan Afrika Selatan terhadap invasi Rusia di Ukraina," kata surat tersebut.

Surat itu ditandatangani oleh Senator Chris Coons, anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat; dan Senator Jim Risch dari Idaho, anggota senior Partai Republik di komite tersebut.

Surat tersebut juga ditandatangani oleh anggota senior Partai Republik dan Partai Demokrat di komite urusan luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam sebuah pernyataan, juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengulangi pentingnya AGOA dan forum tersebut, tetapi tidak menjelaskan bagaimana pemerintahan Biden berencana untuk merespons permintaan para anggota parlemen.

Baca Juga: Saat AS Membabi Buta, Kini Tuduh Afrika Selatan Pasok Senjata ke Rusia

"Kami memahami kekhawatiran Kongres mengenai hubungan keamanan Afrika Selatan dengan Rusia," kata pernyataan tersebut.

Vincent Magwenya, juru bicara Ramaphosa, mengatakan kantornya akan memberikan komentar setelah AS membuat keputusan mengenai forum AGOA.

Magwenya mencatat Ramaphosa akan memimpin delegasi kepala negara-negara Afrika yang berusaha untuk memediasi perjanjian perdamaian antara Rusia dan Ukraina.

Sebelum ketegangan meletus mengenai perang di Ukraina, sudah muncul pertanyaan apakah Afrika Selatan harus tetap punya akses bebas ke pasar perdagangan AS mengingat tingkat kemajuan pembangunannya, menurut pejabat Afrika Selatan dan AS.

Perselisihan mengenai Rusia hanya semakin memperkuat spekulasi bahwa Afrika Selatan bisa dikeluarkan dari AGOA ketika Undang-Undang tersebut dijadwalkan akan diperbaharui pada tahun 2025.

Tahun lalu, AS mengeluarkan Ethiopia, Guinea, dan Mali dari AGOA, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran lainnya terhadap kondisi program tersebut.