Kedutaan Besar Qatar di Khartoum Diserang, Pengeboman Udara dan Saling Tembak Artileri Guncang Sudan

KHARTOUM, KOMPAS.TV – Serangan udara dan pertukaran artileri mengguncang ibu kota Sudan hari Sabtu (20/5/2023), sementara para pria bersenjata menyerang kedutaan Qatar ketika para jenderal yang terlibat dalam pertempuran terus berjuang untuk merebut kekuasaan.

Penduduk Khartoum, seperti yang dikutip oleh France24, Minggu (21/5/2023), mengatakan pertempuran sengit terus berlangsung meskipun adanya seruan internasional yang berulang kali meminta gencatan senjata kemanusiaan.

Saksi mata mengatakan salah satu lokasi yang diserang adalah area sekitar gedung televisi negara di kota saudara Khartoum, yaitu Omdurman.

Hari Sabtu (20/5/2023), kedutaan Qatar menjadi misi diplomatik terbaru yang diserang, dan hal ini menuai kecaman dari Doha.

"Pemerintah Qatar mengutuk dengan tegas serangan dan perusakan gedung kedutaannya di Khartoum oleh pasukan bersenjata yang tidak teratur," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Qatar.

"Staf kedutaan sebelumnya telah dievakuasi dan... tidak ada diplomat atau staf kedutaan yang mengalami cedera," kata kementerian tersebut.

Qatar kembali menyerukan "penghentian segera pertempuran di Sudan, mengendalikan diri secara maksimal... dan melindungi warga sipil dari akibat pertempuran".

Baca Juga: Kepala Militer Sudan Bekukan Rekening Bank Kelompok Rival dalam Pertempuran Mengendalikan Negara

Qatar tidak secara khusus menyebutkan RSF yang dipimpin oleh Daglo sebagai pelaku, tetapi pernyataan dari pihak yang mendukung Burhan menyalahkan pasukan paramiliter tersebut.

Kedutaan Yordania, Arab Saudi, dan Turki juga telah menjadi target serangan dalam beberapa minggu terakhir.

Serangan pada hari Sabtu terjadi satu hari setelah para pemimpin Arab yang berkumpul dalam sebuah pertemuan di Arab Saudi mendesak para jenderal Sudan yang bertikai untuk menghentikan pertempuran.

Upaya gencatan senjata telah gagal berkali-kali sejak pertempuran dimulai, dan perwakilan dari kedua belah pihak telah melakukan pembicaraan di Arab Saudi.

Ditanya tentang pembicaraan tersebut, Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan, hari Jumat mengatakan fokusnya adalah "mencapai gencatan senjata yang memungkinkan warga sipil Sudan untuk bernapas sejenak".

Perebutan kekuasaan antara panglima resmi angkatan darat reguler, Abdel Fattah al-Burhan, dan mantan deputinya yang menjadi rival, Mohamed Hamdan Dagalo, yang mengepalai pasukan paramiliter Rapid Support Forces RSF, pecah menjadi pertempuran pada 15 April.

Konflik ini menewaskan hampir seribu orang, sebagian besar di antaranya warga sipil, dan membuat lebih dari satu juta orang mengungsi.

Baca Juga: Negosiasi Damai Militer dan Paramiliter di Jeddah Belum Selesai, Rakyat Sudan Harap-harap Cemas

Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan tentang situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di negara terbesar ketiga di Afrika ini, di mana satu dari tiga orang sudah bergantung pada bantuan sebelum perang terjadi.

Pada hari Jumat, Burhan memberhentikan Dagalo, memberikan gelar wakil presiden Dewan Penguasaan yang berkuasa kepada mantan pemimpin pemberontak Malik Agar, dan menunjuk tiga sekutunya untuk menduduki jabatan penting dalam militer.

Agar, mantan pemimpin pemberontak yang menandatangani kesepakatan perdamaian dengan pemerintah Khartoum pada tahun 2020, mengatakan dalam pernyataan pada hari Sabtu bahwa ia bertekad untuk "mengakhiri perang" dan mendorong negosiasi.

Dia juga secara langsung mengajak Daglo dengan mengatakan "stabilitas Sudan hanya dapat dipulihkan melalui tentara yang profesional dan bersatu".

Integrasi RSF ke dalam angkatan bersenjata resmi menjadi poin perselisihan utama antara Dagalo dan Burhan.

Pasukan ini bermula dari milisi terkenal Janjaweed yang direkrut awal tahun 2000 untuk menghancurkan pemberontakan kelompok minoritas etnis di Darfur, punya mobilitas tinggi tetapi terkenal dengan reputasi tidak disiplin.

Baca Juga: PBB Kirim Kepala Badan Bantuan Darurat ke Sudan, Gegara Krisis Kemanusiaan Kian Memburuk

Para personelnya dituduh melakukan perampokan dan penjarahan yang meluas, termasuk di misi diplomatik dan kantor kelompok bantuan.

Meskipun pertempuran utama terjadi di Khartoum, kekerasan juga menyebar ke wilayah barat yang dilanda perang, yaitu Darfur, di mana RSF berakar.

Di ibukota Darfur Selatan, Nyala, pertempuran sejak Kamis telah menewaskan 22 orang dan memaksa warga sipil untuk melarikan diri ke daerah yang lebih aman saat proyektil jatuh di rumah-rumah mereka, demikian yang dikatakan oleh asosiasi bar di Darfur.

Pada hari Jumat, kepala bantuan PBB, Martin Griffith, mengatakan ia mengalokasikan USD22 juta dana darurat untuk membantu warga Sudan yang mengungsi.

Dana tersebut akan membantu upaya bantuan di Chad, Republik Afrika Tengah, Mesir, dan Sudan Selatan, di mana warga Sudan mencari perlindungan, katanya.

Amerika Serikat berjanji memberikan USD103 juta untuk Sudan dan negara-negara tetangga guna mendukung orang-orang yang mengungsi.