Dewan Keamanan PBB Desak Taliban Batalkan Pembatasan bagi Perempuan dan Anak

NEW YORK, KOMPAS.TV - Dewan Keamanan PBB hari Kamis, (27/4/2023) menyetujui resolusi agar Taliban Afghanistan segera membatalkan pembatasan terhadap perempuan dan anak perempuan, mulai dari sangat membatasi pendidikan hingga melarang perempuan dari sebagian besar pekerjaan, ruang publik, dan pusat kebugaran.

Dewan Keamanan PBB mengutuk larangan Taliban terhadap perempuan yang bekerja untuk PBB, sebuah keputusan yang disebut resolusi itu "belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Perserikatan Bangsa-Bangsa."

Pemungutan suara 15-0 dengan suara bulat, dengan dukungan Amerika Serikat, Rusia, dan China, adalah tanda kekhawatiran global yang meluas atas tindakan Taliban. 

Itu adalah momen persatuan yang jarang terjadi pada masalah profil tinggi pada saat perpecahan internasional yang tajam atas perang Ukraina, meskipun Rusia dan China mengkritik Amerika Serikat setelah pemungutan suara untuk peran masa lalunya di Afghanistan dan karena menolak mengembalikan semua US$7miliar dana pemerintah Afghanistan yang dibekukan.

Dewan Keamanan tidak pernah mempertimbangkan sanksi terhadap Taliban tetapi teguran keras oleh badan paling kuat PBB itu merupakan pukulan bagi prestise penguasa Afghanistan, yang berusaha mendapatkan kredibilitas di panggung global, termasuk pengakuan formal oleh PBB sebagai pemerintahan sah Afghanistan.

Taliban merebut kekuasaan pada Agustus 2021 ketika pasukan AS dan NATO menarik diri dari Afghanistan setelah perang selama dua dekade.

Taliban awalnya menjanjikan pemerintahan yang lebih moderat dibanding masa 1996 hingga 2001 namun Taliban secara bertahap menerapkan kembali interpretasi hukum Islam mereka, atau Syariah, pada perempuan dan anak perempuan.

Baca Juga: Jumlah Warga Miskin Afghanistan Melonjak hingga 34 juta dari 40 juta Penduduk Sejak Taliban Berkuasa

Selama 20 tahun setelah Taliban digulingkan pada tahun 2001 karena menyembunyikan al-Qaida dan Osama bin Laden, yang mendalangi serangan teroris 9/11 di Amerika Serikat, sekolah dan universitas dibuka untuk anak perempuan dan perempuan memasuki dunia kerja dan politik, dan menjadi hakim, menteri dan profesor.

Wakil duta besar AS Robert Wood mengatakan kepada DK PBB setelah pemungutan suara, “Hari ini, Dewan Keamanan memberikan pesan yang tegas untuk Taliban dan dunia, "Kami tidak akan mendukung penindasan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan.”

Resolusi tersebut, yang disponsori bersama oleh Uni Emirat Arab dan Jepang, mengungkapkan “keprihatinan yang mendalam atas semakin terkikisnya penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar perempuan dan anak perempuan di Afghanistan oleh Taliban” dan menegaskan kembali “peran yang sangat diperlukan” bagi mereka di Afghanistan.

Ini menyerukan kepada Taliban untuk segera memulihkan akses perempuan ke pendidikan, pekerjaan, kebebasan bergerak dan partisipasi yang setara dalam kehidupan publik serta mendesak semua negara anggota PBB lainnya untuk menggunakan pengaruh mereka mempromosikan "pembalikan mendesak" dari kebijakan dan praktik Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan.

Di bawah pemerintahan Taliban, anak perempuan dilarang bersekolah setelah kelas enam dan perempuan sekarang hampir dikurung di rumah mereka, tidak dapat keluar dan bepergian tanpa wali laki-laki. 

Pada akhir Desember, Taliban melarang kelompok bantuan nasional dan internasional mempekerjakan perempuan Afghanistan dan pada 4 April mereka memperpanjang larangan itu untuk perempuan Afghanistan yang bekerja untuk PBB.