Putin Murka, Resmi Berlakukan Pelarangan Penjualan Minyak ke Negara yang Terapkan Batasan Harga

MOSKOW, KOMPAS.TV - Presiden Vladimir Putin pada hari Selasa (27/12/2022) menandatangani dekrit yang melarang pasokan minyak mentah dan produk minyak Rusia mulai 1 Februari selama lima bulan ke negara-negara yang memberlakukan pembatasan harga minyak bumi Rusia.

Kelompok Tujuh negara besar G7, Uni Eropa, dan Australia bulan ini menyetujui batas harga USD60 per barel untuk minyak mentah lintas laut Rusia yang efektif mulai 5 Desember atas "operasi militer khusus" Moskow di Ukraina.

Dekrit tersebut, yang diterbitkan di portal pemerintah dan situs web Kremlin, disajikan sebagai tanggapan langsung terhadap "tindakan yang tidak bersahabat dan bertentangan dengan hukum internasional oleh Amerika Serikat dan negara asing serta organisasi internasional yang bergabung dengan mereka".

“Pengiriman minyak dan produk minyak Rusia ke entitas dan individu asing dilarang, dengan syarat dalam kontrak pasokan, penggunaan mekanisme penetapan harga maksimum secara langsung atau tidak langsung dipertimbangkan,” kata keputusan tersebut, merujuk secara khusus pada Amerika Serikat dan negara asing lainnya yang memberlakukan batasan harga, dalam laporan Straits Times, Rabu (27/12/2022).

Baca Juga: UE dan G7 Tetapkan Pembatasan Harga Minyak Rusia, India Tak Mau Ikutan: Harga Murah Untungkan Kami

Dekrit tersebut, yang mencakup klausul yang memungkinkan Putin membatalkan larangan tersebut dalam kasus-kasus khusus, menyatakan, "Ini... mulai berlaku pada 1 Februari 2023, dan berlaku hingga 1 Juli 2023."

Ekspor minyak mentah akan dilarang mulai 1 Februari, tetapi tanggal larangan produk minyak akan ditentukan oleh pemerintah Rusia dan bisa jadi setelah 1 Februari.

Batas harga, yang tidak terlihat bahkan di masa Perang Dingin antara Barat dan Uni Soviet, ditujukan untuk melumpuhkan pundi-pundi negara Rusia dan upaya militer Moskow di Ukraina.

Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov mengatakan, defisit anggaran Rusia bisa lebih luas dari yang direncanakan 2 persen dari PDB pada tahun 2023, dengan batas harga minyak menekan pendapatan ekspor, rintangan fiskal tambahan untuk Moskow karena menghabiskan banyak uang untuk kampanye militernya di Ukraina.

Namun, beberapa analis mengatakan pembatasan tersebut akan berdampak kecil pada pendapatan minyak yang saat ini diperoleh Moskow.