Pembentukan Koalisi Malaysia Sengit, Barisan Nasional Klaim Belum Diajak Bicara Perikatan Nasional

Kebangkitan PAS memicu ketakutan akan Islamisasi yang lebih besar di negara itu.

Aliansi multietnis reformis yang dipimpin tokoh oposisi Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan, menduduki puncak persaingan dengan 82 kursi federal, tetapi jauh dari 112 yang dibutuhkan untuk menjadi mayoritas.

Baca Juga: Pemilu Malaysia Bakal Bikin Perlemen Menggantung, Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin Bersaing Ketat

Anwar menegaskan kembali pada Minggu bahwa dia mendapat dukungan yang cukup dari anggota parlemen untuk menjadi mayoritas sederhana. Tetapi menolak untuk membocorkan rincian sampai Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memberikan persetujuannya.

Peran raja sebagian besar bersifat seremonial di Malaysia, tetapi dia menunjuk orang yang dia yakini mendapat dukungan mayoritas di parlemen sebagai perdana menteri.

“Dengan tingkat dukungan tersebut, saya yakin akan diberikan kesempatan untuk memimpin negara ini,” ujar Anwar.

Istana mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Sultan Abdullah meminta para pemimpin politik untuk menyerahkan pilihan mereka sebagai perdana menteri dan aliansi yang akan dibentuk untuk mayoritas parlemen pada Senin (21/11/2022).

Raja mengatakan keputusannya akan bersifat final karena dia mendesak warga Malaysia untuk menerima hasilnya guna memastikan pemerintahan yang stabil.

"Pemilihan ini telah memperkuat politik identitas. Mengingat tidak ada partai yang memiliki mayoritas langsung, pemerintah koalisi yang baru dibentuk perlu mempersatukan bangsa," kata Amir Fareed Rahim, direktur strategi urusan publik di konsultan risiko politik, KRA Group.

Banyak orang Melayu pedesaan, yang merupakan dua pertiga dari 33 juta penduduk Malaysia – termasuk minoritas besar etnis China dan India – khawatir mereka akan kehilangan hak mereka dengan pluralisme yang lebih besar di bawah aliansi Anwar.

Hal ini dan korupsi di tubuh UMNO, menguntungkan blok Muhyiddin.