Arab Saudi ke AS: Jangan Main Ancam, Pemotongan Produksi OPEC Plus Hasil Konsensus dan Murni Ekonomi

KAIRO, KOMPAS.TV - Arab Saudi menolak ancaman Amerika Serikat secara bilateral, termasuk pernyataan "tidak berdasarkan fakta" setelah OPEC+ pekan lalu memutuskan memangkas target produksi minyak meskipun ada keberatan Amerika Serikat seperti laporan Bloomberg, Kamis, (13/10/2022).

Arab Saudi menegaskan keputusan itu diambil secara konsensus anggota OPEC Plus karena keputusan pemotongan produksi melayani kepentingan konsumen dan produsen.

Keputusan OPEC+ diadopsi melalui konsensus, mempertimbangkan keseimbangan penawaran dan permintaan, dan bertujuan untuk membatasi volatilitas pasar, tegas Kementerian Luar Negeri Saudi dalam sebuah pernyataan hari Kamis, (13/10/2022) seperti laporan Bloomberg.

Presiden Amerika Serikat Joe Biden awal pekan menyuarakan ancaman dengan menjanjikan "akan ada konsekuensi" untuk hubungan Amerika Serikat dengan Arab Saudi setelah OPEC+ mengatakan pekan lalu akan memangkas target produksi minyaknya sebesar 2 juta barel per hari.

OPEC+, kelompok produsen yang terdiri dari Organisasi Negara Pengekspor Minyak OPEC plus sekutu yang mencakup Rusia, mengumumkan target produksi barunya setelah berminggu-minggu melobi pejabat AS terhadap langkah tersebut.

Dalam sebuah wawancara dengan CNN hari Selasa, (12/10/2022) Biden mengulangi kemarahan AS atas langkah tersebut. Dia mengatakan akan ada "beberapa konsekuensi untuk apa yang telah mereka lakukan".

Baca Juga: Biden Kini Janjikan Konsekuensi Bagi Arab Saudi Karena Opec Plus Abaikan Permintaan AS

Biden bersumpah untuk terlibat dengan anggota Kongres, beberapa di antaranya menyarankan untuk melarang penjualan senjata ke Arab Saudi, dan mengatakan sudah waktunya bagi AS untuk memikirkan kembali hubungannya dengan kerajaan Arab Saudi.

Pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi, mengutip seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya, menekankan "konteks ekonomi murni" dari pemotongan produksi minyak OPEC+.

"Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pertama-tama ingin menyatakan penolakan totalnya terhadap pernyataan-pernyataan yang tidak didasarkan pada fakta, dan yang didasarkan pada penggambaran keputusan OPEC+ di luar konteks ekonomi murni," katanya.

Kementerian mengatakan Arab Saudi "mengklarifikasi melalui konsultasi berkelanjutan dengan pemerintah AS bahwa semua analisis ekonomi menunjukkan, menunda keputusan OPEC+ selama sebulan, menurut apa yang telah disarankan, akan memiliki konsekuensi ekonomi negatif".

Ia menambahkan Arab Saudi memandang hubungannya dengan AS "sebagai hubungan yang strategis", tetapi itu harus ada sikap saling menghormati.

"Kerajaan menekankan, sementara berusaha untuk menjaga kekuatan hubungannya dengan semua negara sahabat, Arab Saudi menegaskan penolakannya terhadap setiap perintah, tindakan, atau upaya untuk mendistorsi tujuan mulia untuk melindungi ekonomi global dari volatilitas pasar minyak," kata kementerian luar negeri Arab Saudi.

Baca Juga: Pemimpin UEA Dukung Pembatasan Produksi OPEC+, Putin Sanjung Persahabatan Moskow-Abu Dhabi

Pernyataan Arab Saudi sebagian menanggapi laporan berita yang mengatakan AS dan negara-negara lain meminta OPEC+ untuk menunda keputusannya selama sebulan.

Para pejabat yang mengetahui masalah tersebut mengatakan pada saat itu, bahwa beberapa anggota OPEC+, terutama Uni Emirat Arab dan Irak, menentang pemotongan itu tetapi akhirnya setuju.

Arab Saudi berusaha untuk mengecilkan peran sentralnya, menggambarkan keputusan itu diambil secara konsensus dengan suara bulat.

Mengatasi serangan terhadap Ukraina, Arab Saudi padahal mendukung resolusi PBB yang disponsori AS, yang mengutuk serangan Rusia terhadap Ukraina.

Dukungan itu termasuk suara "ya" yang mengejutkan pada hari Rabu, (12/10/2022) yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB yang menentang aneksasi Rusia atas empat wilayah di Ukraina timur.

“Menyelesaikan tantangan ekonomi membutuhkan dialog konstruktif yang tidak dipolitisasi, dan mempertimbangkan secara bijaksana dan rasional apa yang melayani kepentingan semua negara,” kata Kementerian Luar Negeri Saudi