Korea Utara Tembakkan Rudal ke Arah Jepang, Perintah Evakuasi Digaungkan

Dia mengatakan akan meminta sidang Dewan Keamanan Nasional untuk membahas situasi tersebut.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Hirokazu Matsuno mengatakan tidak ada kerusakan yang dilaporkan dari rudal yang terbang 22 menit dan mendarat di perairan di luar zona ekonomi eksklusif negara itu.

Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan pihaknya mendeteksi rudal itu ditembakkan dari pedalaman utara di Korea Utara.

Dikatakan militer Korea Selatan meningkatkan postur pengawasannya dan mempertahankan kesiapannya dalam koordinasi yang erat dengan Amerika Serikat.

Baca Juga: Sehari sebelum Wapres AS Kunjungi Seoul, Korea Utara Kembali Luncurkan Uji Coba Rudal Balistik

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan jangkauan rudal adalah 4.000 kilometer, yang menempatkan Guam dalam jarak serang.

Yoon mengatakan dia mengadakan pertemuan Dewan Keamanan Nasional untuk membahas peluncuran, meyakini "provokasi nuklir sembrono" Korea Utara akan mendapat tanggapan keras dari Selatan dan masyarakat internasional.

Peluncuran itu adalah uji coba senjata putaran kelima oleh Korea Utara dalam 10 hari terakhir dalam apa yang dilihat sebagai tanggapan nyata terhadap latihan militer bilateral antara Korea Selatan dan Amerika Serikat dan pelatihan lain para sekutu termasuk Jepang pekan lalu.

Rudal yang ditembakkan selama empat putaran peluncuran terakhir adalah jarak pendek dan jatuh di perairan antara Semenanjung Korea dan Jepang. Rudal-rudal itu mampu mengenai sasaran di Korea Selatan.

Korea Utara telah menguji coba sekitar 40 rudal di sekitar 20 acara peluncuran yang berbeda tahun ini ketika pemimpinnya Kim Jong Un bersumpah untuk memperluas persenjataan nuklirnya dan menolak untuk kembali ke diplomasi nuklir dengan Amerika Serikat.

Beberapa ahli mengatakan Kim pada akhirnya akan mencoba menggunakan persenjataannya yang diperbesar untuk menekan Washington agar menerima negaranya sebagai negara nuklir, sebuah pengakuan yang menurutnya perlu untuk memenangkan pencabutan sanksi internasional dan konsesi lainnya.