Utusan Khusus PBB Tekan Junta Militer Myanmar, Rakyat Berhak atas Demokrasi

Baca Juga: Pusing soal Krisis Myanmar, Utusan Khusus ASEAN: bahkan Superman pun Tak Bisa Selesaikan Masalah Ini

Menurut pernyataan PBB yang dikeluarkan oleh kantor Dr Heyzer, dia mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Suu Kyi.

"Saya sangat prihatin dengan kesehatan dan kesejahteraan Daw Aung San Suu Kyi dalam situasinya saat ini, dan meminta agar dia segera kembali ke rumah," kata Heyzer.

"Saya ingin memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya sesegera mungkin, baik karena saya peduli padanya secara pribadi dan saya percaya dia adalah pemangku kepentingan yang penting untuk dialog saya dengan semua pihak terkait."

ASEAN melarang Jenderal Senior Min Aung Hlaing serta Menlu Wunna Maung Lwin dari pertemuan puncaknya dengan bersikeras memutuskan bahwa Myanmar hanya boleh mengirim "perwakilan non-politik".

Junta menanggapi dengan tidak mengirimkan perwakilan, meninggalkan kursi untuk Myanmar kosong.

Para menteri luar negeri ASEAN mengatakan dalam komunike bersama 3 Agustus 2022 bahwa mereka "sangat kecewa dengan kemajuan yang terbatas dan kurangnya komitmen dari otoritas di Naypyitaw untuk melaksanakan Konsensus Lima Poin dengan tepat waktu dan secara lengkap".

Konsensus itu merekomendasikan para pemimpin ASEAN yang berkumpul di KTT November untuk mengatasi situasi tersebut.

Baca Juga: ADB: Big Data Bisa Hasilkan Lebih dari 100 Miliar Dolar di ASEAN, Termasuk Indonesia

Konsensus ini antara lain menyerukan penghentian kekerasan dan dialog konstruktif di antara semua pihak.

Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah meminta ASEAN untuk melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional NUG, pemerintahan bayangan Myanmar.

Junta Militer Myanmar, bagaimanapun, telah melabeli NUG sebagai kelompok teroris.

Dalam konferensi pers pada hari Rabu, Wakil Menteri Penerangan Zaw Min Tun mengecam sikap ASEAN terhadap Myanmar.

"Jika kursi yang mewakili suatu negara kosong, maka itu tidak boleh dicap sebagai KTT ASEAN" katanya.

Dia mengulangi pengulangan sikap junta bahwa ASEAN melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota.

"Apa yang mereka inginkan adalah agar kita bertemu dan berbicara dengan para teroris," katanya.