Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol Pilih Tidak Temui Nancy Pelosi di Seoul, Dianggap Meremehkan

SEOUL, KOMPAS.TV - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol tidak memandang perlu untuk bertemu langsung dengan Ketua DPR AS Nancy Pelosi yang datang ke Seoul, dan memilih untuk hanya menelepon, seperti laporan Bloomberg, Jumat, (5/8/2022)

Jajak pendapat Yoon Suk-yeol beberapa waktu terakhir anjlok hanya tiga bulan setelah menjabat, dan keputusannya untuk tidak membatalkan liburan terjadwal dengan keluarga untuk menemui Nancy Pelosi menuai pandangan beragam.

"Jadwal liburan Presiden Yoon dan kunjungan Ketua Pelosi ke Republik Korea tumpang tindih, dan kami tidak mengatur ulang jadwal kami," kata kantor presiden dalam sebuah pernyataan.

Yoon adalah satu-satunya pemimpin yang tidak bertemu langsung dengan Pelosi selama perjalanannya yang berisiko tinggi ke Asia, termasuk menjadi pejabat tertinggi AS yang mengunjungi Taiwan dalam 25 tahun terakhir, serta ketua Kongres AS pertama yang mengunjungi Korea Selatan setelah 20 tahun.

Meskipun Yoon berjanji membangun kembali hubungan keamanan dengan sekutu lama Amerika di negara itu dan mengambil garis keras dengan China, popularitasnya dengan cepat jatuh dalam beberapa pekan terakhir karena banyak salah langkah.

Menunda pertemuan dengan salah satu politisi AS paling kuat berisiko menambah kerusakan yang ditimbulkan sendiri yang telah mengganggu pemerintahannya sejak mengambil alih kekuasaan pada Mei.

"Optiknya terlihat sangat buruk," kata Duyeon Kim, seorang rekan senior di Seoul di Center for a New American Security. "Itu bisa menimbulkan pertanyaan serius di Washington tentang kemampuan Yoon untuk menjalankan pembicaraan tentang menjadi negara yang memproklamirkan diri penting secara global, pemain tim yang kuat di Tim Demokrasi, dan mampu menghadapi China untuk melindungi kepentingan nasionalnya sendiri."

Baca Juga: Warga Taiwan Tenang Meski China Mengancam karena Kedatangan Pelosi: Kami Sudah Biasa

Setiap presiden Korea Selatan lainnya bertemu Pelosi sejak dia pertama kali menjadi ketua Kongres tahun 2007, dan Presiden Roh Moo-hyun bertemu dengannya pada tahun 2006 selama kunjungan ke Washington.

Dia adalah ketua Kongres AS pertama yang tiba di Korea Selatan sejak Dennis Hastert pada tahun 2002.

Pelosi bertemu dengan PM Jepang Fumio Kishida hari Jumat di Tokyo dalam perjalanan terakhirnya sebelum pulang.

Selama perhentian singkatnya di Korea Selatan, Pelosi dan delegasi kongresnya bertemu dengan anggota parlemen di gedung parlemen Seoul, di mana mereka setuju untuk bekerja mengakhiri pengembangan senjata nuklir Korea Utara.

AS dan Korea Selatan memperingatkan bahwa rezim Kim Jong Un akan segera melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak 2017, saat ia memodernisasi gudang senjata yang dirancang untuk mengirimkan hulu ledak atom ke daratan AS dan sekutunya di Asia.

Pelosi juga pergi ke desa gencatan senjata Panmunjom di Zona Demiliterisasi yang memisahkan Korea, tempat di mana tentara dari kedua belah pihak saling menatap, simbol ketegangan militer yang mendidih sejak AS datang membantu pertahanan Korea Selatan tahun 1950 setelah Korea Utara menyerbu dan memulai Perang Korea.

Yoon Young-chan, seorang anggota parlemen untuk Partai Demokrat oposisi yang menjabat sebagai sekretaris pers untuk pendahulu Yoon, mantan Presiden Moon Jae-in, mengatakan keputusan untuk tidak bertemu dengan ketua Kongres AS "mungkin mengirim pesan yang salah kepada sekutu kita."

Baca Juga: Temui CEO Perusahaan Korea Selatan, Jokowi Tegaskan Lebih Mudahnya Regulasi Investasi di Indonesia

"Akan sulit untuk meyakinkan Washington dan orang-orang kami bahwa dia tidak bertemu Pelosi karena tumpang tindih dengan jadwal liburannya," tambah Yoon Young-chan.

Kantor kepresidenan mengatakan dia sedang menonton pertunjukan pada malam kedatangan Pelosi.

Sejak memenangkan pemilihan presiden pada bulan Maret yang diputuskan oleh margin tertipis dalam sejarah negara itu, Yoon melihat dukungan kepadanya makin terkikis.

Beberapa keputusan besar terbukti tidak populer dan memicu gelombang kritik, termasuk merelokasi kantor kepresidenan, mengumumkan rencana untuk menutup Kementerian Kesetaraan Gender, memberi pemerintahannya lebih banyak kekuasaan atas polisi dan menurunkan usia anak-anak mulai sekolah setahun.

Tingkat dukungan Yoon mencapai 28,9 persen dalam survei yang dilakukan kurang dari seminggu yang lalu oleh Institut Opini Masyarakat Korea, dengan jumlah persetujuan peringkat pemerintahannya di antara yang terendah untuk presiden mana pun sejak Korea Selatan menjadi negara demokrasi penuh pada 1987.

Meskipun ada cukup waktu untuk membalikkan arah dalam masa jabatan lima tahun tunggalnya yang dimulai pada Mei, kesalahan awal mantan jaksa itu menimbulkan pertanyaan tentang apakah dia dapat melakukan transisi untuk menjalankan pemerintahan.

Yoon mendapat pujian dari pemerintahan Biden karena membawa perubahan pada postur keamanan Korea Selatan.

Baca Juga: Buntut Pelosi ke Taiwan, China Jatuhkan Sanksi Larang Ekspor Buah Hingga Pasir

Itu membantu AS untuk membangun aliansi di antara mitra untuk front persatuan melawan Rusia atas serangannya ke Ukraina, melawan China yang dipandang makin berangasan terhadap kepentingan AS dan mencoba untuk mengakhiri ambisi nuklir Korea Utara.

Pemerintahannya juga meningkatkan status Korea Selatan dalam kelompok internasional seperti NATO, dan melakukan kembali latihan militer bersama dengan AS yang sebelumnya diperkecil atau dihentikan di bawah mantan Presiden Donald Trump untuk memfasilitasi negosiasi nuklirnya dengan Korea Utara.

Tetapi pemerintah Yoon bingung untuk bergabung dengan kelompok yang diusulkan pemerintahan Biden seperti aliansi Chip 4 untuk melindungi pasokan semikonduktor, yang penting untuk teknologi modern dan teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan.

Pembuat chip Korea Selatan seperti SK Hynix Inc. dan Samsung Electronics Co. Ltd. dapat terkena gibasan langkah yang akan menyebabkan reaksi dari China, di mana kedua perusahaan tersebut memiliki basis produksi untuk chip memori mereka.

Meskipun baik Yoon maupun menteri luar negerinya tidak bertemu Pelosi dapat dilihat sebagai "ketidaksopanan diplomatik," itu tidak akan menyebabkan kerusakan besar pada aliansi antara Korea Selatan dan AS, menurut Yang Seung-ham, seorang profesor emeritus ilmu politik di Universitas Yonsei di Seoul.

"Pada saat Pelosi menciptakan kontroversi di Taiwan, kantor kepresidenan mungkin ingin menjauhkan diri dari konflik politik apa pun," kata Yang.

"Bagaimanapun, dia masih nomor tiga di AS, dan tidak ada salahnya bagi Yoon untuk menyapanya secara langsung."