Masalah Membayangi Pertemuan Menlu ASEAN yang dihadiri Rusia, China, dan Amerika Serikat

Biden menjamu para pemimpin ASEAN di Gedung Putih bulan Mei pada pertemuan puncak pertama ASEAN - Amerika Serikat di Washington.

Selama pertemuan itu, Biden mengumumkan dia mencalonkan salah satu pembantu keamanan nasional utamanya sebagai duta besar untuk kelompok itu, menggarisbawahi pentingnya kawasan Asia-Pasifik bagi AS.

Baru-baru ini, Lavrov berfokus pada Afrika, sementara Wang mengunjungi beberapa pulau Pasifik pada bulan Mei dan melakukan kunjungan lima negara melalui Asia Tenggara bulan lalu.

Selama perjalanan itu, dia mengatakan China mempercepat pembicaraan dengan ASEAN, yang mencakup empat negara yang bersengketa dengan Beijing atas klaim teritorial di Laut China Selatan, untuk membuat pakta non-agresi yang disebut "kode etik" untuk mengubah situasi ketegangan Laut China Selatan "menjadi lautan perdamaian dan kerjasama."

Pertemuan ASEAN juga mempertemukan beberapa negara yang telah atau sedang merundingkan kemitraan dengan ASEAN, antara lain India, Jepang, Korea Selatan, Turki, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Inggris, Australia, Selandia Baru, dan Kanada.

Australia, khususnya, menyoroti pentingnya negara-negara ASEAN, dengan Menteri Luar Negeri Penny Wong bulan lalu mengatakan mereka harus memperhatikan aliansi baru, termasuk kelompok "Quad" Australia, AS, India dan Jepang Baru dan kelompok "AUKUS" yang terdiri dari Australia, Inggris, dan AS, bermanfaat bagi kawasan.

Baca Juga: Suarakan Murka Negara Anggota, Ketua ASEAN Kecam Eksekusi Myanmar terhadap Aktivis

“Sentralitas ASEAN berarti kami akan selalu memikirkan keamanan kami dalam konteks keamanan Anda,” katanya dalam sebuah forum di Singapura.

"Kami sangat memahami cara itu saling berhubungan. Kami percaya Australia harus menemukan keamanannya di Asia, bukan dari Asia, dan itu berarti, di atas segalanya, di Asia Tenggara."

Myanmar, dimana militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis pada Februari 2021, adalah anggota dari kelompok 10 negara ASEAN.

Junta militer tidak mengirim delegasi apa pun setelah anggota ASEAN lain memutuskan tidak ada perwakilan politik Myanmar yang bisa hadir.

Meningkatnya kekerasan di Myanmar menonjol dalam agenda karena ASEAN berjuang menerapkan konsensus lima poin Myanmar yang disepakati tahun lalu, menyerukan dialog di antara semua pihak terkait, memberikan bantuan kemanusiaan, segera mengakhiri kekerasan dan kunjungan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan semua pihak.

Penggulingan Suu Kyi memicu protes damai yang meluas yang ditindas dengan kekerasan, dan berkembang menjadi perlawanan bersenjata. Beberapa pakar PBB mencirikan sebagai perang saudara.

Blinken mengkritik ASEAN karena tidak berbuat cukup terhadap Myanmar, yang sebelumnya dikenal sebagai Burma.

Baca Juga: Indonesia Nyatakan Masuknya Timor Leste ke ASEAN adalah Prioritas

Dimulainya kembali eksekusi yudisial pada akhir Juli, ketika junta militer menggantung empat tahanan politik, mendorong reaksi keras terhadap junta militernya, dengan Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah mengutuk tindakan itu sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan.”

Sanksi baru sedang dipertimbangkan dan Saifuddin mengatakan menjelang pertemuan, ASEAN harus mempertimbangkan untuk membatalkan atau merevisi konsensus lima poinnya.

Dia mengatakan utusan khusus ASEAN juga perlu bertemu dengan Pemerintah Persatuan Nasional dan pemerintahan sipil bayangan yang didirikan di luar Myanmar, untuk membantu mengembangkan kerangka politik baru.

“Tujuan akhirnya adalah Myanmar yang demokratis, inklusif dan adil, damai dan harmonis, makmur yang hak-hak sipil dan politiknya dijamin oleh konstitusi,” katanya.

Menlu Indonesia Retno Marsudi mengusulkan ASEAN mengadakan pertemuan khusus tentang Myanmar, khusus membahas perkembangan terakhir.

Lebih dari 2.100 orang dibunuh junta militer sejak mengambil alih kekuasaan dan hampir 15.000 ditangkap, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, sebuah organisasi non-pemerintah yang melacak pembunuhan dan penangkapan.

“Semua perkembangan di Myanmar, termasuk hukuman mati bagi tahanan politik, menunjukkan kemunduran daripada kemajuan dari implementasi konsensus lima poin,” kata Marsudi.

Kamboja saat ini memegang kepemimpinan bergilir ASEAN, yang juga mencakup Filipina, Malaysia, Indonesia, Laos, Singapura, Thailand, Vietnam dan Brunei selain Myanmar.