Kepulauan Solomon Yakinkan Tidak akan Ada Pangkalan Militer China, Australia Sambut Baik

SYDNEY, KOMPAS.TV - Australia, Sabtu (18/6/2022), menyambut baik jaminan dari Kepulauan Solomon yang berjanji tidak akan mengizinkan China untuk membangun pangkalan militer di wilayahnya.

Pernyataan Kepulauan Solomon itu dipandang membantu meredakan kekhawatiran tentang pengaruh Beijing yang semakin besar di Pasifik, seperti dikutip dari Bloomberg, Minggu (19/6/2022)

Menteri Luar Negeri Australia yang baru, Penny Wong, Jumat (17/6/2022), bertemu dengan Perdana Menteri Kepulauan Solomon Manasseh Sogavare, yang menegaskan kembali kepadanya bahwa Australia tetap menjadi mitra pilihan pertama negara itu dalam hal keamanan dan pembangunan.

PM Sogavare juga mengatakan kepada Menlu Wong, tidak akan ada kehadiran militer asing yang terus-menerus di negaranya, bahkan setelah menandatangani pakta keamanan dengan China pada bulan April yang memicu kekhawatiran Canberra dan Washington atas motif Beijing di wilayah tersebut.

"Kami berbicara banyak tentang menjadi bagian dari keluarga Pasifik, dan kami bersungguh-sungguh," kata Wong kepada wartawan di Honiara, ibu kota Kepulauan Solomon.

"Pandangan Australia tetap bahwa keluarga Pasifik harus bertanggung jawab atas keamanan kami, dan keluarga Pasifik lebih dari mampu memberikan keamanan itu," tandas Wong.

Selain keamanan regional, kedua pemimpin juga membahas isu-isu infrastruktur, kesehatan, pendidikan, mobilitas tenaga kerja dan perubahan iklim, tambahnya.

Baca Juga: China Kirim Menlu Wang Yi dan Delegasi ke Kepulauan Solomon, Pasifik Selatan Bergetar

Sejak dilantik sebagai Menlu Australia pada Mei di bawah pemerintahan Partai Buruh yang baru, kunjungan tersebut merupakan perjalanan ketiga Wong ke kawasan Pasifik saat ia berupaya memperkuat hubungan diplomatik untuk melawan Beijing.

Beberapa kunjungan Wong bertepatan dengan lawatan langka selama seminggu ke wilayah tersebut oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi yang dilihat sebagai tanda persaingan yang semakin intensif antara Beijing dan AS serta Australia untuk mendapatkan pengaruh di Pasifik.

Penandatanganan perjanjian keamanan antara Kepulauan Solomon dan China pada April merupakan kemenangan diplomatik besar bagi Beijing dan kesepakatan seperti itu yang pertama di Pasifik.

Hal ini juga menggarisbawahi hubungan yang tegang antara Canberra dan Honiara setelah Sogavare menuduh Australia, pada saat itu di bawah kepemimpinan mantan PM Scott Morrison dan negara-negara Barat lainnya, memperlakukan negaranya seperti anak-anak dengan senjata yang perlu "diawasi".

Namun, upaya China di kawasan itu menemui hambatan yang signifikan setelah rencananya untuk menandatangani kesepakatan perdagangan dan keamanan dengan 10 negara Kepulauan Pasifik dibatalkan karena beberapa dari mereka menyatakan keprihatinan tentang elemen spesifik dalam proposal tersebut.