PBB: Perang Ukraina Ancam Hancurkan Negara Miskin, Indonesia dan 5 Negara Diminta Mobilisasi Bantuan

PBB, KOMPAS.TV - Serangan Rusia terhadap Ukraina mengancam akan menghancurkan ekonomi banyak negara berkembang yang sekarang menghadapi biaya makanan dan energi yang lebih tinggi dan kondisi keuangan yang semakin sulit, satuan tugas PBB memperingatkan hari Rabu, (13/4/2022) seperti dilaporkan Associated Press.

Indonesia dan lima negara diminta PBB memobilisasi para pemimpin politik guna memastikan negara-negara berkembang yang terjengkang dalam krisis bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres merilis laporan yang mengatakan perang "membebani" krisis pangan, energi dan keuangan di negara-negara miskin yang sudah kepayahan berjuang menangani pandemi Covid-19, perubahan iklim dan kurangnya akses yang memadai ke sumber daya pendanaan pemulihan ekonomi.

“Kita sekarang menghadapi badai sempurna yang mengancam akan menghancurkan ekonomi banyak negara berkembang,” kata Guterres pada konferensi pers,

Guterres menambahkan, “Sebanyak 1,7 miliar orang, sepertiga di antaranya sudah hidup dalam kemiskinan, sekarang sangat rentan terhadap gangguan dalam sistem pangan, energi dan keuangan yang memicu peningkatan kemiskinan dan kelaparan.”

Rebeca Grynspan, sekretaris jenderal badan PBB yang mempromosikan perdagangan dan pembangunan yang mengoordinasikan gugus tugas PBB untuk hal tersebut mengatakan mereka tinggal di 107 negara yang memiliki "paparan parah" terhadap setidaknya satu dimensi krisis, yaitu kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi dan pengetatan kondisi keuangan.

Di negara-negara ini, kata laporan itu, rakyatnya berjuang membeli makanan sehat, sehingga impor sangat penting untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi, dan “beban utang dan pengetatan sumber daya membatasi kemampuan pemerintah mengatasi anomali kondisi keuangan global.”

Laporan itu mengatakan 69 negara, dengan populasi 1,2 miliar orang, menghadapi "badai sempurna" dan sangat atau signifikan terkena ketiga krisis tersebut. Mereka termasuk 25 negara di Afrika, 25 di Asia dan Pasifik, dan 19 di Amerika Latin dan Karibia.

Baca Juga: Majelis Umum PBB Bekukan Rusia dari Badan HAM PBB, Indonesia Abstain, Dukung Penyelidikan Independen

Sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada 24 Februari, harga sudah naik, “tetapi perang memperburuk situasi yang sudah buruk,” kata Guterres.

Tiga puluh enam negara bergantung pada Rusia dan Ukraina untuk lebih dari setengah impor gandum mereka, termasuk beberapa negara termiskin di dunia, katanya, dan harga gandum dan jagung telah naik 30 persen sejak awal tahun.

Rusia juga merupakan pengekspor gas alam teratas dunia dan pengekspor minyak terbesar kedua, dan Rusia dan negara tetangga Belarusia mengekspor sekitar 20 persen pupuk dunia.

Guterres mengatakan harga minyak telah meningkat lebih dari 60 persen selama setahun terakhir, harga gas alam melonjak 50 persen dalam beberapa bulan terakhir, serta harga pupuk melonjak berlipat ganda.

Gugus tugas mengatakan dunia berada di ambang krisis utang global. Grynspan, yang mengepalai Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan, menunjuk ke peristiwa default Sri Lanka untuk pembayaran utang Selasa sementara negara-negara lain meminta bantuan.

Guterres mengatakan dunia dapat bertindak mengatasi “krisis tiga dimensi” dan “menahan pukulan.” tersebut.

Gugus tugas tersebut meminta negara-negara memastikan aliran makanan dan pupuk yang stabil melalui pasar terbuka, mencabut pembatasan ekspor, dan mengarahkan surplus serta cadangan kepada mereka yang membutuhkan.

Guterres mengatakan ini akan membantu menjaga harga pangan dan menenangkan volatilitas di pasar makanan.

Baca Juga: PBB: Hampir Dua Per Tiga Anak-anak Ukraina Harus Mengungsi dan Tinggalkan Rumah

Di bidang energi, gugus tugas mendesak pemerintah menahan diri dari penimbunan energi, segera melepaskan cadangan strategis minyak bumi dan cadangan tambahan, dan mengurangi penggunaan gandum untuk biofuel.

Guterres mendesak negara-negara untuk menggunakan krisis sebagai peluang untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan.

Di bidang keuangan, gugus tugas mengeluarkan "seruan mendesak adanya tindakan cepat dari masyarakat internasional" untuk membantu negara-negara berkembang menghindari dekade lain dari pembangunan ekonomi yang hilang, "krisis utang umum, dan ketidakstabilan sosial dan politik."

Gugus tugas tersebut mengatakan lembaga keuangan internasional harus memberikan pembiayaan lunak darurat kepada negara-negara yang mengalami tekanan sosial dan ekonomi.

Ini menyerukan Dana Moneter Internasional meningkatkan batasan bantuan keuangan yang cepat, menangguhkan biaya tambahan suku bunga selama dua tahun, dan menjajaki kemungkinan menyediakan lebih banyak likuiditas “melalui hak penarikan khusus atau tindakan khusus yang ditargetkan pada negara-negara yang rentan dan paling terkena dampak.”

Guterres mengatakan pertemuan musim semi mendatang antara IMF dan Bank Dunia pada 18-24 April adalah "momen penting" untuk mendapat keputusan tentang banyak masalah ini. Dia mengatakan sangat penting anggota mereka memahami kebutuhan untuk menggunakan uang yang tersedia untuk meringankan penderitaan orang-orang di seluruh dunia.

Sekjen PBB mengatakan kemauan politik adalah kuncinya, dan mengumumkan dia meminta enam pemimpin, yaitu presiden Senegal dan Indonesia serta perdana menteri Jerman, Barbados, Denmark dan Bangladesh, untuk memobilisasi para pemimpin politik guna memastikan negara-negara berkembang yang terjengkang dalam krisis bisa mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.