Jepang Larang Impor Vodka dan Investasi di Rusia, serta Usir 8 Diplomat Moskow

TOKYO, KOMPAS.TV — Jepang pada Jumat (8/4/2022) mengumumkan pengusiran 8 diplomat Rusia dan pejabat perdagangan, melarang impor vodka, dan akan menghentikan impor batu bara dan minyak Rusia.

Perdana Menteri Fumio Kishida mengatakan, Moskow harus bertanggung jawab atas "kejahatan perang" di Ukraina, seperti dilansir  Associated Press.

Selain melarang impor kayu Rusia dan barang-barang lainnya, Kishida menyebut Jepang juga akan melarang investasi baru Jepang di Rusia.

Upaya terbaru Jepang ini akan meningkatkan sanksi keuangan terhadap bank-bank Rusia.

Dalam konferensi pers di Tokyo, Jumat, Kishida mengatakan Jepang membekukan aset sekitar 400 lebih individu dan kelompok, termasuk organisasi terkait militer Rusia.

Kekejaman terhadap warga sipil dan serangan terhadap fasilitas nuklir di Ukraina, kata Kishida, adalah "pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan sama sekali tidak diizinkan."

“Kita berada pada saat kritis dalam upaya kita untuk membuat Rusia menghentikan invasi kejamnya ke Ukraina dan memulihkan perdamaian. Semuanya, tolong bekerja sama," kata Kishida, merujuk pada dampak sanksi di Jepang, seperti harga bensin, listrik, dan makanan yang lebih tinggi.

Baca Juga: Perang Ukraina Dorong Jepang Pertimbangkan Tambah Anggaran Militer Memperkuat Pertahanan

Sebelumnya pada Jumat, Kementerian Luar Negeri Jepang mengumumkan pengusiran delapan diplomat Rusia dan pejabat perdagangan. Negara-negara Eropa telah mengusir puluhan diplomat Rusia.

Kishida mengatakan, pengusiran itu didasarkan pada “keputusan komprehensif dengan mempertimbangkan invasi Rusia ke Ukraina.”

Dia menambahkan, Jepang akan melakukan yang terbaik untuk memastikan keselamatan warga negara Jepang dan perusahaan yang masih berada di Rusia jika terjadi pembalasan.

Eropa dan Amerika Serikat juga meningkatkan sanksi terhadap Rusia, termasuk pembatasan impor batu bara. Sanksi yang diperberat itu dikeluarkan menyusul terungkapnya kekejaman yang mengerikan terhadap warga sipil di kota-kota Ukraina.

Kishida mengatakan, sanksi tambahan itu sejalan dengan kesepakatan oleh negara-negara industri G7.