Rubel Bangkit Lebih Kuat dari Sebelum Invasi ke Ukraina walau Ditekan Barat, Sanksi Dipertanyakan

WASHINGTON, KOMPAS.TV — Rubel bukan lagi puing-puing, nilai tukar Rusia itu bangkit lebih kuat dari sebelum negara itu menginvasi Ukraina di tengah tekanan sanksi ekonomi dahsyat dari Amerika Serikat, Uni Eropa dan sekutunya, menimbulkan pertanyaan tentang dampak sanksi Barat terhadap Rusia atas invasinya ke Ukraina, seperti dilaporkan Associated Press, Kamis, (31/3/2022)

Rubel Rusia pada hari Rabu, (30/3/2022) bangkit kembali dari kejatuhan yang terjadi setelah AS dan sekutu Eropa bergerak untuk mengubur ekonomi Rusia di bawah ribuan sanksi baru atas invasinya ke Ukraina. Tercatat pada 30 Maret 2022, nilai tukar rubel menguat ke 76 rubel per 1 dollar AS, bahkan lebih kuat dari sebelum invasi ke Ukraina.

Pada 24 Februari di hari penyerbuan Rusia ke Ukraina, nilai tukar rubel terhadap dollar Amerika adalah 83 per 1 dollar Amerika. Menyusul serangkaian sanksi ekonomi Amerika Serikat dan Barat terhadap Rusia, Rubel terjun bebas, anjlok ke tingkat terendah 150 Rubel per 1 dollar AS pada 7 Maret, dan per 30 Maret, atau hanya dalam waktu 23 hari, Rubel Rusia menguat ke 76 Rubel per 1 dollar AS, lebih kuat dari sebelum penyerbuan ke Ukraina.

Presiden Rusia Vladimir Putin menggunakan langkah-langkah keuangan ekstrem untuk menumpulkan hukuman Barat dan menggelembungkan nilai mata uangnya.

Sementara Barat memberlakukan tingkat sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap ekonomi Rusia, Bank Sentral Rusia mendongkrak suku bunga hingga 20 persen dan Kremlin memberlakukan kendali modal yang ketat pada mereka yang ingin menukar rubel mereka dengan dollar atau euro.

Ini adalah pertahanan moneter yang mungkin tidak dapat dipertahankan Putin karena sanksi jangka panjang membebani ekonomi Rusia.

Tetapi pemulihan rubel bisa menjadi tanda bahwa sanksi dalam bentuknya saat ini tidak bekerja sekuat yang diperhitungkan oleh sekutu Ukraina ketika harus menekan Putin untuk menarik pasukannya dari Ukraina.

Baca Juga: 7 Negara Kaya Tolak Bayar Gas Rusia Pakai Rubel, Cari Gantinya dengan Gas AS

Ini juga bisa menjadi tanda upaya Rusia untuk menopang mata uangnya secara artifisial berhasil dengan memanfaatkan sektor minyak dan gasnya.

Rubel telah jatuh serendah sekitar 150 terhadap dollar pada 7 Maret, ketika muncul berita pemerintahan Biden akan melarang impor minyak dan gas Rusia dari AS.

Berbicara kepada parlemen Norwegia hari Rabu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendesak sekutu Barat untuk menimbulkan kerugian keuangan yang lebih besar di Rusia.

“Satu-satunya cara mendesak Rusia untuk mencari perdamaian adalah sanksi,” kata Volodymyr Zelensky dalam pesan video dari negaranya yang terkepung.

Dia menambahkan: "Semakin kuat paket sanksi, semakin cepat kita akan mengembalikan perdamaian."

Pembelian minyak dan gas alam Rusia oleh negara-negara Eropa semakin disorot sebagai celah dan jalur kehidupan bagi ekonomi Rusia.

“Untuk Rusia, semuanya tentang pendapatan energi mereka. Itu setengah dari anggaran federal mereka. Itu adalah hal yang menopang rezim Putin dan perang,” kata Tania Babina, seorang ekonom di Universitas Columbia yang lahir di Ukraina.

Baca Juga: Kremlin: Tidak Ada Kiriman Gas ke Eropa bila Tidak Bayar Pakai Rubel, Rusia Tak Kirim Gratisan

Babina saat ini bekerja dengan sekelompok 200 ekonom Ukraina untuk lebih akurat mendokumentasikan seberapa efektif sanksi Barat dalam menghalangi kemampuan perang Putin.

Rubel juga meningkat di tengah laporan bahwa Kremlin lebih terbuka untuk pembicaraan gencatan senjata dengan Ukraina.

Para pejabat AS dan Barat menyatakan skeptisisme tentang pengumuman Rusia bahwa mereka akan menghentikan operasi.

Presiden Joe Biden menggaungkan keberhasilan sanksi, beberapa sanksi terberat yang pernah dijatuhkan pada suatu negara, ketika dia berada di Polandia minggu lalu. "Rubel hampir segera direduksi menjadi puing-puing," kata Biden.

Sanksi terhadap lembaga dan perusahaan keuangan Rusia, pada perdagangan dan pialang kekuasaan Putin menghancurkan pertumbuhan ekonomi negara itu dan mendorong ratusan perusahaan internasional untuk berhenti melakukan bisnis di sana, kata Biden.

Upaya Rusia untuk melawan sanksi tersebut dengan menopang rubel hanya bisa sejauh ini.

Bank Sentral Rusia tidak dapat terus menaikkan suku bunga karena hal itu pada akhirnya akan menghentikan kredit ke bisnis dan peminjam.

Baca Juga: Dihajar Sanksi Amerika Serikat dan Barat, Ekspor Minyak Bumi Rusia ke Asia Naik Tajam

Pada titik tertentu, individu dan bisnis akan mengembangkan cara untuk mengatasi kontrol modal Rusia dengan memindahkan uang dalam jumlah yang lebih kecil.

Ketika hukuman menekan ekonomi Rusia, para ekonom mengatakan pada akhirnya akan membebani rubel. Tanpa upaya ini, mata uang Rusia hampir pasti akan melemah.

Tetapi ekspor minyak dan gas Rusia terus berlanjut ke Eropa serta ke China dan India.

Ekspor tersebut telah menjadi landasan ekonomi bagi perekonomian Rusia yang didominasi oleh sektor energi.

Di Uni Eropa, ketergantungan pada gas Rusia untuk listrik dan pemanas telah membuatnya secara signifikan lebih sulit untuk mematikan keran, yang dilakukan pemerintahan Biden ketika melarang jumlah minyak yang relatif kecil yang diimpor AS dari Rusia.

“AS melarang impor minyak dan gas alam Rusia, dan Inggris akan menghapusnya secara bertahap pada akhir tahun ini. Namun, keputusan ini tidak akan memiliki dampak yang berarti kecuali dan sampai Uni Eropa mengikutinya,” tulis Benjamin Hilgenstock dan Elina Ribakova, ekonom di Institute of International Finance, dalam sebuah laporan yang dirilis Rabu, (30/3/2022)

Hilgenstock dan Ribakova memperkirakan bahwa jika Uni Eropa, Inggris, dan AS melarang minyak dan gas Rusia, ekonomi Rusia dapat berkontraksi lebih dari 20 persen tahun ini. Itu dibandingkan dengan proyeksi kontraksi hingga 15 persen, karena sanksi berlaku sekarang.

Baca Juga: Putin Wajibkan Ekspor Gas Rusia dengan Mata Uang Rubel, Harga Gas Eropa Langsung Melonjak 21 Persen

Mengetahui hal ini, Putin sangat memanfaatkan ketergantungan Eropa pada ekspor energinya untuk keuntungan Rusia.

Hari Rabu, (30/3/2022) kantor berita Anadolu Turki melaporkan, sebulan sejak perang Rusia di Ukraina dimulai, sanksi ekonomi Barat terhadap pemerintah Rusia dan oligarki mulai berdampak pada pengiriman minyak keluar Rusia.

Efek paling signifikan sejauh ini adalah pergeseran tujuan ekspor minyak mentah Laut Hitam Rusia dan Laut Baltik, menurut data Vortexa.

Ekspor Rusia ke Eropa turun sekitar 280.000 barel per hari dari 1-22 Maret, hingga menjadi 1,3 juta barel per hari. Sementara ekspor ke Asia, yang secara historis bukan pembeli reguler minyak mentah Rusia Baltik dan Laut Hitam, naik 220.000 barel per hari selama periode yang sama.

Pangsa Asia bulan ini mencapai 25 persen produksi minyak mentah Rusia, tertinggi sejak April 2020.

Putin meminta Bank Sentral Rusia untuk memaksa importir gas asing dari negara-negara yang dianggap tidak bersahabat dengan Rusia unutk membeli rubel dan menggunakannya untuk membayar pemasok gas milik negara Gazprom. Belum jelas apakah Putin dapat memenuhi ancamannya.

Baca Juga: Polandia Umumkan Stop Impor Minyak Rusia Akhir 2022, Jerman Minta Warganya Berhemat Gas

Gedung Putih dan para ekonom berpendapat dampak sanksi membutuhkan waktu, berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk meraih efek penuh karena industri ditutup akibat kekurangan bahan baku, atau modal atau keduanya.

Tetapi para kritikus pemerintah mengatakan pemulihan rubel menunjukkan Gedung Putih perlu berbuat lebih banyak, “Rebound rubel tampaknya menunjukkan sanksi AS belum secara efektif melumpuhkan ekonomi Rusia, yang merupakan harga yang harus dibayar Putin untuk perangnya,” kata Senator Pat Toomey di AS.

"Untuk memberi Ukraina kesempatan bertarung, AS harus memutuskan aliran pendapatan Putin dengan memotong penjualan minyak dan gas Rusia secara global," kata Toomey dalam email kepada The Associated Press.

Senator Sherrod Brown, ketua Komite Perbankan, Perumahan dan Urusan Perkotaan Senat, mengatakan pada hari Rabu anggota Senat AS sedang mempertimbangkan cara untuk memperluas sanksi yang baru-baru ini dijatuhkan Biden kepada anggota parlemen Rusia "dan mungkin memperluasnya ke pemain politik lainnya." 

Para pemimpin Barat, di bawah dorongan Biden, menerima sanksi sebagai senjata terberat mereka untuk mencoba memaksa Rusia membalikkan invasinya ke Ukraina, yang bukan anggota NATO dan tidak dilindungi di bawah kebijakan pertahanan bersama blok itu.

Beberapa sekutu sekarang mengakui pemerintah mereka mungkin perlu melipatgandakan hukuman finansial terhadap Rusia.

Baca Juga: Badan Antariksa Rusia juga Minta Pembayaran Layanan Luar Angkasa dengan Mata Uang Rubel

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan pada hari Rabu, negara-negara industri besar Kelompok Tujuh harus “mengintensifkan sanksi dengan program bergulir sampai setiap pasukan (Putin) keluar dari Ukraina.”

Tapi itu permintaan yang lebih keras untuk negara-negara Eropa lainnya seperti Jerman, yang bergantung pada Rusia untuk gas alam dan minyak yang vital bagi Jerman.

Uni Eropa secara keseluruhan mendapatkan 10 persen minyaknya dari Rusia dan lebih dari sepertiga gas alamnya.

Banyak dari negara-negara itu berjanji untuk melepaskan diri dari ketergantungan itu - tetapi tidak segera.

Jika negara-negara Eropa benar-benar bergerak lebih cepat melepaskan diri dari minyak Rusia, tulis analis Charles Lichfield dari Dewan Atlantik, “embargo yang lebih komprehensif dari Eropa akan mengancam surplus neraca berjalan Rusia — tiba-tiba membuatnya lebih sulit untuk membayar gaji sektor publik dan perang upah.”

Dia mencatat bahwa "hasil seperti itu mungkin di luar jangkauan konsensus Barat."