Aliansi Quad Sepakat Peristiwa di Ukraina Tidak Boleh Terjadi di Kawasan Indo-Pasifik

TOKYO, KOMPAS.TV - Pemimpin negara-negara aliansi Quad yang terdiri dari Amerika Serikat (AS), India, Australia dan Jepang, pada Kamis (3/3/2022) kemarin menyepakati apa yang terjadi di Ukraina tidak boleh dibiarkan muncul di Indo-Pasifik. 

Pertemuan virtual pengelompokan empat negara itu diadakan pada saat meningkatnya kekhawatiran tentang Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri namun diklaim oleh China, yang saat ini dipantau meningkatkan tingkat kewaspadaannya. 

Aliansi Quad khawatir China mengambil keuntungan dari Barat yang saat ini tersita dengan konflik Rusia - Ukraina.

“Kami sepakat perubahan sepihak pada status quo dengan kekuatan seperti ini tidak boleh diizinkan di kawasan Indo-Pasifik,” kata Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, merujuk pada invasi Rusia ke Ukraina seperti dilansir dari Straits Times, Jumat (4/3).

"Kami juga sepakat perkembangan ini membuatnya semakin penting untuk bekerja mewujudkan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Kishida kepada wartawan setelah pertemuan dengan Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh Gedung Putih mengatakan para pemimpin Quad bertemu guna menegaskan kembali komitmen mereka untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.

"Di mana kedaulatan dan integritas teritorial semua negara dihormati dan negara-negara bebas dari paksaan militer, ekonomi, dan politik," bunyi pernyataan bersama itu.

Mereka juga menegaskan kembali dedikasi mereka pada Quad sebagai mekanisme untuk mempromosikan stabilitas dan kemakmuran regional.

Pernyataan itu tidak menyebutkan secara spesifik tentang Taiwan, tetapi mengatakan para pemimpin membahas konflik dan krisis kemanusiaan di Ukraina.

Baca Juga: KTT Quad di Amerika Serikat Hasilkan Desakan Agar Indo-Pasifik Tetap Bebas dan Terbuka

“Mereka sepakat untuk membentuk mekanisme bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana baru yang akan memungkinkan Quad untuk memenuhi tantangan kemanusiaan masa depan di Indo-Pasifik dan menyediakan saluran komunikasi saat mereka masing-masing menangani dan menanggapi krisis di Ukraina,” katanya.

"komitmen kami terhadap kedaulatan dan integritas teritorial di seluruh dunia, termasuk di Indo-Pasifik," sambung Biden dalam yang men-tweet pertemuan dengan para pemimpin Quad tersebut.

Sementara itu Kurt Campbell, koordinator Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, mengatakan pada Senin (28/2) lalu, Amerika Serikat akan tetap fokus pada Indo-Pasifik walau ada krisis Ukraina, meskipun ini akan sulit dan mahal.

Dia mengatakan Washington terlibat secara mendalam di dua teater secara bersamaan sebelumnya, termasuk selama Perang Dunia II dan Perang Dingin.

Amerika Serikat juga melihat Quad dan hubungan AS yang berkembang dengan India sebagai hal yang penting untuk upaya Negeri Paman Sam menandingi China di Pasifik.

Walau begitu, AS perlu melakukan penyeimbangan yang rumit dengan New Delhi, mengingat hubungan lama India dengan Rusia.

Baca Juga: Menlu Indonesia: Kompetisi di Indo-Pasifik Harus Sehat agar Tidak Jadi Konflik Terbuka

Dari empat negara Quad, hanya India yang tidak mengutuk invasi Rusia ke Ukraina. Rusia adalah pemasok utama senjata untuk militer India dan India menghadapi kemungkinan sanksi AS atas pembelian sistem pertahanan udara S-400 Rusia.

Analis mengatakan, setiap langkah yang dilakukan sayap penentang keras Rusia di pemerintahan Biden untuk menjatuhkan sanksi pada India karena bekerja dengan Moskow dapat menjadi bumerang dan menghambat kerja sama di Quad.

Donald Lu, asisten menteri luar negeri AS untuk Asia Selatan, mengatakan pada sidang subkomite Senat pada Rabu (1/3) bahwa Amerika Serikat melakukan 'pertempuran sengit' dengan India di saluran diplomatik untuk mendesaknya mengambil posisi yang jelas menentang tindakan Rusia di Ukraina.

Dia juga mengatakan sedang mengkaji 'sangat dalam' apakah akan menerapkan sanksi terhadap India atas kesepakatan senjata Rusia di bawah Countering America's Adversaries through Sanctions Act (CAATSA), atau mengabaikannya.