Kompas TV internasional kompas dunia

Myanmar Penuh Pelanggaran HAM, Raksasa Energi Dunia Total Energies dan Chevron Pilih Hengkang

Kompas.tv - 22 Januari 2022, 05:45 WIB
myanmar-penuh-pelanggaran-ham-raksasa-energi-dunia-total-energies-dan-chevron-pilih-hengkang
Menara Total Energies di La Defense di luar Paris pada 7 September 2021. Konglomerat energi Prancis Total Energies meminta pemerintah Amerika dan Prancis mendukung sanksi yang ditargetkan terhadap dana minyak dan gas Myanmar, sumber pendapatan tunggal terbesar bagi para pemimpin militer negara itu. (Sumber: AP Photo/Rafael Yaghobzadeh, File)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Total mengatakan akan menarik diri tanpa kompensasi finansial dan menyerahkan kepentingannya kepada pemangku kepentingan lainnya.

Sekitar 50 persen mata uang asing Myanmar berasal dari pendapatan gas alam, dengan MOGE diperkirakan akan menghasilkan USD1,5 miliar dari proyek lepas pantai dan pipa pada 2021-2022, menurut perkiraan pemerintah Myanmar.

Putaran sebelumnya sanksi AS dan Eropa terhadap militer Myanmar mengecualikan minyak dan gas. Ladang Yadana memasok gas ke Myanmar dan negara tetangga Thailand.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis tak lama setelah pengumuman Total, Chevron mengatakan pihaknya juga berencana untuk pergi dengan alasan mengingat keadaan.

Chevron mengutuk pelanggaran hak asasi manusia HAM dan mengatakan akan mematuhi sanksi internasional. Tidak ada kerangka waktu yang pasti untuk keluarnya Chevron, tetapi Total mengatakan pihaknya memperkirakan kepergiannya akan diselesaikan dalam waktu enam bulan.

Human Rights Watch menyambut baik keputusan itu.

"Langkah selanjutnya adalah memastikan pendapatan gas tidak terus mendanai kekejaman itu," kata Ken Roth, direktur eksekutif organisasi tersebut.

PTT Exploration & Production, perusahaan Thailand, mengatakan sedang memeriksa opsi-opsi yang mereka miliki, seraya memprioritaskan keamanan energi Thailand dan Myanmar, dan mencegah dampak pada permintaan energi terhadap mata pencaharian orang-orang di kedua negara.

Lapangan Yadana diperkirakan akan habis dalam beberapa tahun ke depan dan mendekati akhir operasinya.

Kedua perusahaan sebelumnya menghentikan pembayaran dividen untuk proyek Myanmar. Tetapi keputusan itu berdampak terbatas pada pendapatan apa pun yang masuk ke MOGE atau pemerintah yang dikendalikan militer.

 




Sumber : Associated Press


BERITA LAINNYA



Close Ads x