Pemerintah Kazakhstan Klaim Demonstrasi Berdarah Disusupi Kelompok Islamis Radikal

NURSULTAN, KOMPAS.TV - Pemerintah Kazakhstan mengklaim demonstrasi rusuh yang terjadi sepanjang pekan lalu telah disusupi “ekstremis”. Hal tersebut disampaikan saat situasi sudah terkendali pada Senin (10/1/2022).

Pemerintahan Kassym-Jomart Tokayev menyebut situasi di Kazakhstan “sudah stabil dan dalam kontrol”. Sebelumnya, kerusuhan yang menewaskan 164 orang meledak di sejumlah wilayah Kazakhstan, termasuk dua kota utama, Almaty dan Nursultan.

Presiden Tokayev sendiri menyebut demonstrasi rusuh itu sebagai “agresi teroris”. Sang presiden juga membantah laporan bahwa demonstrasi awalnya damai sebelum tindakan represif aparat memicu kerusuhan.

Demonstasi besar meletus sejak 2 Januari 2022 menyusul kenaikan harga elpiji atau liquified petroleum gas (LPG) yang juga menjadi BBM utama warga Kazakhstan. 

Pemerintahan Tokayev menanggapi tuntutan ekonomis dengan menetapkan pembatasan harga BBM dan menerapkan moratorium harga kebutuhan pokok.

Baca Juga: 164 Orang Meninggal Dunia dalam Kerusuhan Kazakhstan, Bagaimana Kabar WNI di Sana?

Akan tetapi, demonstrasi tetap berlangsung penuh kekerasan selama beberapa hari. Massa membakar gedung pemerintahan dan banyak orang tewas dalam kerusuhan.

Di Almaty, kota terbesar Kazakhstan, demonstran bahkan sempat menguasai bandara. Tembakan sporadis pun dilaporkan terdengar di jalanan kota.

Pemerintahan Tokayev kemudian menetapkan keadaan darurat dan mengancam tembak mati bagi demonstran yang enggan menyerah.

Tokayev juga membubarkan kabinet dan membebastugaskan mantan presiden Nursultan Nazarbayev dari pos ketua Komisi Keamanan Nasional.

Tokayev kemudian meminta bantuan dari Traktat Pertahanan Keamanan Kolektif (CSTO), aliansi militer enam negara bekas Uni Soviet yang dipimpin Rusia.