Taliban akan Berlakukan Sementara Konstitusi Tahun 1964 Zaman Afghanistan Masih Kerajaan

KABUL, KOMPAS.TV - Pemerintahan Taliban di Afganistan mengatakan mereka akan mengadopsi sementara konstitusi Afganistan tahun 1964 yang memberikan hak pilih kepada perempuan, tetapi menghilangkan unsur-unsur yang tidak mereka setujui menurut interpretasi mereka terhadap hukum syariah Islam.

Penjabat menteri kehakiman Taliban mengeluarkan pernyataan pada Selasa (29/9/2021), mengatakan mereka berencana untuk memperkenalkan konstitusi yang digunakan selama masa keemasan demokrasi Afghanistan yang berumur pendek, tetapi hanya sebentar dan dengan amandemen, seperti dilansir Daily Sabah, dikutip dari AFP, Selasa (29/9/2021).

"Emirat Islam akan mengadopsi konstitusi masa mantan Raja Mohammad Zahir Shah untuk sementara waktu," kata Mawlavi Abdul Hakim Sharaee, menteri kehakiman sementara Taliban.

Tetapi apa pun dalam teks yang ditemukan bertentangan dengan hukum Syariah dan prinsip-prinsip Taliban akan dibuang, tambahnya.

Hampir enam dekade lalu, sebelum negara adidaya dunia campur tangan di negara itu, Afghanistan menikmati periode singkat monarki konstitusional pada masa pemerintahan Raja Mohammad Zahir Shah.

Raja meratifikasi konstitusi setahun setelah berkuasa pada tahun 1963, mengantarkan hampir satu dekade demokrasi parlementer sebelum ia digulingkan pada tahun 1973.

Konstitusi 1964, yang memberi perempuan hak untuk memilih untuk pertama kalinya dan membuka pintu bagi peningkatan partisipasi mereka dalam politik, tampaknya tidak sesuai dengan pandangan kaku Taliban.

Kelompok itu, yang meraih kekuasaan pada pertengahan Agustus, bersumpah akan melakukan pendekatan yang lebih lembut dan lebih inklusif daripada selama pemerintahan brutal mereka tahun 1996 hingga 2001, ketika sebagian besar perempuan dikucilkan dari kehidupan publik, termasuk pekerjaan dan pendidikan.

Tetapi ketika mereka mempresentasikan pemerintahan sementara mereka awal bulan ini, semua posisi teratas jatuh ke tangan garis keras, dan tidak ada perempuan yang disertakan.

Baca Juga: Utusan Khusus AS Ungkap Negosiasi dengan Taliban dan Afghanistan sebelum Kejatuhan Kabul

Setelah menderita melalui pendudukan Soviet pada 1980-an, diikuti oleh perang saudara dan kemudian pemerintahan Taliban yang keras, Afghanistan sekali lagi mengadopsi konstitusi setelah invasi pimpinan AS pada 2001.

Tetapi mereka memilih untuk tidak mengembalikan monarki lama, sebaliknya menyetujui teks baru pada tahun 2004 yang mempertimbangkan kepresidenan dan mengabadikan persamaan hak bagi perempuan.

Jan Egeland, direktur jenderal Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), mengatakan masalah pekerjaan perempuan dan pendidikan untuk anak perempuan telah menjadi pusat pertemuan yang dia adakan dengan pejabat Taliban sejak kedatangannya di akhir pekan.

NRC yang beroperasi selama bertahun-tahun di negara miskin itu, termasuk di daerah-daerah yang dikuasai Taliban, tidak akan kembali bekerja membantu jutaan orang miskin kecuali jika Taliban mengizinkan perempuan kembali bekerja untuk kelompok itu, katanya.

"Karyawan perempuan kami harus dapat bekerja secara bebas dengan rekan-rekan pria mereka di seluruh negeri," kata Egeland, setelah bertemu dengan para menteri dan administrator Taliban.

Hampir sepertiga pegawai NRC Afghanistan adalah perempuan.

Menurut Egeland, Taliban "pada dasarnya setuju" untuk mengizinkan perempuan bekerja, dan mereka mengakui bahwa "itu berjalan terlalu lambat di banyak tempat."

Dia mengatakan NRC, yang menyediakan layanan seperti bantuan makanan, air bersih, tempat tinggal dan pendidikan bagi para pengungsi, sedang mencoba untuk merundingkan kesepakatan lokal di tujuh dari 14 provinsi di mana mereka bekerja.

Tapi pengalaman mereka menyimpulkan, pemimpin-pemimpin Taliban di daerah kesulitan menguraikan dekrit yang dikeluarkan oleh pejabat Taliban di Kabul, dan bagaimana kebijakan di Kabul diterapkan di pedesaan.

Di beberapa wilayah, perempuan diizinkan bekerja bersama laki-laki, di kantor lain mereka diperintahkan untuk memisahkan jenis kelamin, sementara di tempat lainnya lagi, perempuan dilarang bekerja sepenuhnya, dan semua itu atas kemauan dan keputusan pejabat setempat.