Taliban Dirikan Kementerian Khutbah, Bimbingan, Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Maksiat

Pernyataan dari para pemimpin Taliban sering mencerminkan kesediaan untuk terlibat dengan dunia, berbicara tentang ruang publik yang terbuka untuk perempuan dan anak perempuan dan melindungi minoritas Afghanistan.

Tetapi perintah untuk staf Taliban di lapangan bertentangan. Alih-alih apa yang dijanjikan, ternyata pembatasan, terutama pada perempuan, sekarang malah diterapkan.

Suraj, seorang warga Afghanistan-Amerika yang kembali ke Afghanistan pada tahun 2003 untuk mempromosikan hak-hak perempuan dan pendidikan, mengatakan banyak rekan aktivisnya telah meninggalkan negara itu.

Dia mengatakan dirinya tetap di Afghanistan dalam upaya untuk terlibat dengan Taliban untuk menemukan jalan tengah, tetapi sampai sekarang belum bisa membuat kepemimpinan Taliban bertemu dengan aktivis yang tetap tinggal di negara itu, untuk berbicara tentang langkah kedepan dengan perempuan.

"Kita harus bicara. Kita harus mencari jalan tengah," katanya.

Baca Juga: Tuh Kan, Taliban Larang Siswi Sekolah Menengah Afghanistan Kembali Bersekolah

Direktur Jenderal UNESCO Audrey Azoulay hari Sabtu menambahkan suaranya kedalam arus besar keprihatinan yang berkembang atas pembatasan Taliban pada anak perempuan, setelah hanya anak laki-laki yang disuruh kembali ke sekolah.

“Jika larangan ini dipertahankan, itu akan merupakan pelanggaran penting terhadap hak dasar atas pendidikan bagi anak perempuan dan perempuan,” kata Azoulay dalam sebuah pernyataan setibanya di New York untuk pembukaan Majelis Umum PBB.

Seorang mantan penasihat kementerian wanita di bawah pemerintah Afghanistan sebelumnya mengirim pesan video ke The Associated Press dari rumahnya di Kabul, mengecam langkah Taliban untuk menutup kementerian tersebut.

"Ini adalah hak perempuan untuk bekerja, belajar dan berpartisipasi dalam politik di panggung nasional dan internasional,” kata Sara Seerat.

“Sayangnya, tidak ada ruang untuk itu di pemerintahan Emirat Islam Taliban saat ini. Dengan menutup kementerian perempuan, itu menunjukkan mereka tidak punya rencana di masa depan untuk memberi perempuan hak mereka atau kesempatan untuk melayani di pemerintahan dan berpartisipasi dalam urusan lain." tambahnya.

Awal bulan ini Taliban mengumumkan Kabinet Taliban yang semuanya laki-laki tetapi mengatakan itu adalah pengaturan sementara, menawarkan beberapa harapan bahwa pemerintah masa depan akan lebih inklusif seperti yang dijanjikan beberapa pemimpin mereka.