Kompas TV internasional kompas dunia

Kelompok Anti Kudeta Myanmar Kecam Konsensus KTT Darurat ASEAN

Kompas.tv - 26 April 2021, 23:57 WIB
kelompok-anti-kudeta-myanmar-kecam-konsensus-ktt-darurat-asean
Pengunjuk rasa anti-kudeta memasang spanduk yang menyerukan perhatian pada pertemuan regional ASEAN selama unjuk rasa pada Selasa 20 April 2021 di Yangon, Myanmar.( (Sumber: AP)
Penulis : Edwin Shri Bimo | Editor : Hariyanto Kurniawan

Baca Juga: 3 Tuntutan Komitmen untuk Junta Myanmar dari Presiden Jokowi

Dalam foto ini dirilis Istana Kepresidenan Indonesia, dari kiri ke kanan; Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Presiden Indonesia Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Laos Saleumxay Kommasith dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin, menghadiri pertemuan para pemimpin di Sekretariat ASEAN di Jakarta, Indonesia, Sabtu, 24 April 2021 (Sumber: Laily Rachev, Indonesian Presidential Palace via AP)

Tetapi Ms Khin Sandar, juru bicara Komite Kolaborasi Pemogokan Umum yang mengkoordinasikan gerakan pembangkangan sipil, mempertanyakan penunjukan utusan ASEAN adalah taktik yang bertele-tele, karena sudah ada utusan khusus PBB untuk Myanmar - Ms Christine Schraner Burgener - yang sejauh ini ditolak masuk ke Myanmar.

Orang-orang Myanmar bertekad untuk tidak mengakui militer menentukan apapun untuk masa depan politik negara itu, kata Khin Sandar kepada The Straits Times.

"Kalau ASEAN tidak membantu, tidak apa-apa. Kami akan jalan sendiri," katanya. "Kami tidak akan mengizinkan junta mengatur rakyat kami."

Media pemerintah Myanmar sendiri tidak menyebutkan konsensus lima poin ASEAN.

Global New Light of Myanmar yang dikendalikan junta militer Myanmar hari Minggu (25/04/2021), hanya melaporkan bagaimana Jenderal Senior Min Aung Hlaing berbicara tentang bantuan berkelanjutan dari Myanmar dalam upaya rehabilitasi regional, kerja sama dengan ASEAN, dan perubahan politik di Myanmar dan program kerja di masa depan.

Baca Juga: Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI Sebut Junta Militer Myanmar Tak Pantas Ikut KTT ASEAN

Seorang warga etnis Karen yang terluka dari Myanmar beristirahat saat dia dirawat setelah menyeberangi sungai Salawin dengan perahu di Pusat Kesehatan Ban Mae Sam Laep, provinsi Mae Hong Son, Thailand pada Selasa 30 Maret 2021. (Sumber: AP Photo/Sakchai Lalit)

Dalam konferensi pers pada hari Senin, (26/04/2021), anggota parlemen Malaysia Charles Santiago, yang memimpin Parlemen ASEAN untuk urusan Hak Asasi Manusia, mengatakan pembebasan semua tahanan politik adalah prasyarat yang diperlukan untuk penghentian kekerasan atau segala bentuk negosiasi untuk berlangsung.

"Tidak ada yang bisa bernegosiasi dengan tangan terikat," katanya.

Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (APHR) mengatakan lebih dari 3.400 orang ditahan pada hari Minggu, termasuk penasihat negara Aung San Suu Kyi dan presiden Win Myint.

Setidaknya hingga saat ini diperkirakan sudah 751 rakyat Myanmar tewas dibunuh aparat keamanan mereka sendiri.

APHR sedang bekerja untuk menyiapkan mekanisme untuk memantau dan menilai bagaimana ASEAN menerapkan konsensus, kata Santiago.



Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA



Close Ads x