Besok, Myanmar Tetap Gelar Pemilu di Tengah Pandemi Covid-19

YANGON, KOMPAS.TV – Myanmar akan menggelar pemungutan suara pada pemilihan umum tingkat nasional besok, Minggu (8/11/2020).

Aung San Suu Kyi dari Liga Nasional untuk Demokrasi NLD berupaya meraih suara terbanyak dan tetap memimpin pemerintahan.

Pemilu Myanmar diikuti 37 juta pemegang hak suara dari 56 juta penduduk.

Baca Juga: Menlu: Desak Pemerintah Myanmar Repratriasi 296 Pengungsi Rohingya di Indonesia

Pemilu kali ini diikuti 90 partai politik yang memajukan calon mereka untuk meraih dukungan dan duduk di kursi majelis rendah dan majelis tinggi parlemen Myanmar.

Associated Press melaporkan, kemenangan NLD pada pemilu 2015 diraih setelah negara itu berada di bawah pemerintahan militer selama 5 dekade.

Dunia internasional melihat pemilu demokratis Myanmar 2015 cukup bebas dan adil namun dengan satu pengecualian besar; militer yang menyusun konstitusi tahun 2008 secara otomatis memiliki 25% kursi parlemen, dimana jumlah tersebut cukup untuk menghadang upaya apapun yang bermaksud mengubah konstitusi.

Pemilu besok dihantui pandemi Covid-19 yang diprediksi akan menekan jumlah partisipasi pemilih, terlepas berbagai upaya pemerintah Myanmar menerapkan pembatasan sosial dan prosedur untuk mencegah penularan. 
 
Pada pemilu kali ini, NLD difavoritkan kembali menang dan menjadi parpol mayoritas di parlemen, namun dengan kursi tidak sebanyak pemilu sebelumnya.

Saat ini Aung San Suu Kyi tetap menjadi politisi paling terkenal di Myanmar dengan NLD yang memiliki jaringan paling kuat di seluruh negeri dan diperkuat dengan kekuasaan yang dimiliki partai dalam pemerintahan.

Popularitas dan kredibilitas NLD menurun beberapa waktu terakhir, serta kerap dilanda kritik karena dianggap kurang memiliki visi.

Selain itu NLD dipandang menggunakan pendekatan otoriter pemerintahan militer sebelumnya, terutama dalam menyasar para pengkritik NLD dengan membawa mereka ke pengadilan.

NLD hingga saat ini banyak kehilangan dukungan partai-partai minoritas berbasis kesukuan yang populer di wilayah perbatasan negara.

Padahal tahun 2015, mereka adalah sekutu yang sangat rapat, hingga bersepakat untuk tidak memecah suara pendukung, yang hanya akan menguntungkan pesaing mereka Partai Uni Solidaritas dan Pembangunan USDP yang didukung militer.