Perempuan Dalam Pusaran Politik Selandia Baru

WELLINGTON, KOMPAS.TV – Ketika pandemi Covid-19 menghantam, mata dunia terpaku pada sebuah negara kepulauan di Pasifik, yaitu Selandia Baru. Hingga saat ini, Selandia Baru seringkali disebut sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam meredam penyebaran virus corona. Keberhasilan ini tentu tak terlepas dari kepemimpinan sang Perdana Menteri, Jacinda Ardern.

Jacinda Ardern, memang bukan Perdana Menteri biasa. Dia muda, dan dia perempuan. Dia bisa tegas, dia bisa lembut. Dia bisa mendengar dan dia bisa mengobservasi permasalahan. Dia memetakan dan memimpin jalan rakyat Selandia Baru untuk keluar dari jerat pandemi Covid-19.

Perempuan memang memegang peran sentral dalam politik di Selandia Baru. Jabatan-jabatan strategis di negeri ini dipegang oleh perempuan, seperti Perdana Menteri dan Gubernur Jenderal.

Mereka bukan hanya pemanis, bukan hanya sekedar pemenuh kuota dalam parlemen. Lebih dari itu, perempuan di Selandia Baru tampil sebagai pengambil keputusan penting, yaitu sebagai pucuk pimpinan di pemerintahan dan partai politik.

Pada 17 Oktober mendatang, negara kiwi ini akan menggelar perhelatan akbar, yakni pemilihan umum. Sesuatu yang unik dalam gelaran pemilu kali ini adalah, Jacinda Ardern sebagai pemimpin Partai Buruh akan ditantang oleh pemimpin Partai Nasional yang juga seorang perempuan, dia bernama Judith Collins.

Dengan kata lain, Perdana Menteri Selandia Baru yang selanjutnya dipastikan adalah seorang perempuan lagi. Bisa jadi Jacinda kembali terpilih, atau digantikan oleh Judith Collins.

Bagaimana mungkin perempuan bisa memegang begitu banyak posisi sentral dalam pemerintahan dan partai politik di Selandia Baru? Untuk mencapainya, ternyata memang tidak dibangun dalam semalam. Sejarah keterlibatan perempuan dalam politik di Selandia Baru memiliki sejarah yang panjang.

Selandia Baru tercatat sebagai negara pertama di dunia, yang memberikan hak pilih kepada perempuan. Pada 19 September 1893, Undang-undang untuk memberikan hak pilih kepada perempuan disahkan.

Peristiwa ini merupakan tonggak sejarah besar dalam peta politik di dunia, dimana negara maju sekalipun seperti Inggris dan Amerika Serikat, baru memberikan hak pilih kepada perempuan setelah perang dunia pertama.

Setelah itu, berturut-turut perempuan Selandia Baru maju dalam perpolitikan di negerinya. Pada 29 November 1893, Elizabeth Yates terpilih sebagai Walikota Auckland. Pada 13 September 1933, Elizabeth McCombs dari Partai Buruh adalah perempuan pertama yang terpilih sebagai anggota parlemen di Selandia Baru. Kemudian pada 29 Mei 1947, Mabel Howard dipilih sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai menteri. Dia merupakan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Anak.

Hingga pada pemilu 2017 lalu, 38% anggota parlemen di Selandia Baru merupakan perempuan. Ini merupakan kenaikan yang pesat jika dibandingkan hanya 9% jumlah perempuan di parlemen pada tahun 1981.

“Banyaknya perempuan yang duduk menjadi anggota parlemen di Selandia Baru, tidak terlepas dari suasana kerja parlemen yang ramah pada keluarga,” kata anggota parlemen perempuan Selandia Baru dari Partai Buruh, Marja Lubeck, Rabu (30/9/2020) di KBRI Wellington.

Marja mengatakan hal ini dalam sebuah diskusi bertajuk “Peran Perempuan dalam Demokrasi”, yang diadakan oleh Kedutaan Besar RI di Wellington dan Dharma Wanita Persatuan KBRI Wellington.

Diundangnya Marja sebagai pembicara dalam acara ini bukan tanpa alasan. Ia merupakan anggota parlemen perempuan Selandia Baru, yang memiliki darah Indonesia. Marja lahir di Belanda, dari orangtua yang merupakan orang Indonesia. Ayah Marja lahir di Sumatra Barat.

Dalam diskusi ini, Marja menunjukkan foto bagaimana suasana kerja di parlemen Selandia Baru. Dalam foto, tampak anggota parlemen perempuan membawa bayi ketika sedang melakukan sidang parlemen. Bahkan dalam salah satu foto, terlihat Ketua Parlemen Trevor Mallard, sedang memberi susu kepada seorang bayi pada saat sidang parlemen.

Sebelumnya, Perdana Menteri Jacinda Ardern membuat sejarah dengan menjadi Perdana Menteri pertama di dunia dalam 30 tahun terakhir, yang melahirkan ketika sedang menjabat. Setelah melahirkan, dia kemudian kembali bekerja di kantor, sedangkan pasangannya Clarke Gayford bertindak sebagai ayah yang mengasuh anak di rumah.

Jacinda bahkan pernah terlihat membawa bayinya dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York tahun 2018.

“Di Asia Tenggara, perempuan juga pernah menjadi kepala negara atau kepala pemerintahan. Seperti yang kita lihat di Indonesia, Filipina, Thailand, Singapura, dan Myanmar. Namun, masih ada ruang untuk mengejar kesetaraan gender yang lebih besar di negara kita masing-masing dan (meningkatkan) faktor-faktor untuk membantu memajukan agenda ini,” ujar Ketua Dharma Wanita Persatuan KBRI Wellington, Dewi Yahya.

Dewi Yahya melanjutkan, budaya dan tradisi dapat bekerja sama dengan nilai-nilai modern untuk mencapai tujuan itu. Misalkan tempat kelahiran orang tua Marja di Sumatra Barat, dikenal sebagai tempat dengan tradisi matrilineal terbesar di dunia. Masyarakat Minangkabau terbiasa dengan tradisi matrilineal yang memungkinkan perempuan tampil sebagai pemimpin.

“Mungkin bukan suatu kebetulan bahwa banyak tokoh perempuan Indonesia juga berasal dari bagian itu (Sumatra Barat), sehingga nanti bisa kita telusuri bagaimana nilai-nilai tradisional akan berkontribusi pada program pemberdayaan perempuan nasional,” ujar Dewi Yahya.

Dalam diskusi ini, Marja menyebutkan, perempuan memiliki kelebihan sebagai pemimpin. “Kelebihan perempuan adalah lebih kolaboratif dan memiliki banyak jaringan,” ujar Marja.

Mengenai kuota perempuan di parlemen, Marja mengingatkan bahwa yang perlu kita perhatikan bukan hanya kuantitas dari kuota perempuan, tetapi juga kualitasnya.

“Jika ada 50% kuota untuk perempuan di parlemen, apakah jumlah itu benar-benar diduduki oleh perempuan yang mampu untuk berada di posisi itu? Kita jangan hanya berbicara tentang jumlah, tapi juga tentang orang yang tepat untuk berada di posisi yang tepat, ujarnya.

Duta Besar RI untuk Selandia Baru Tantowi Yahya, yang sejak awal memperhatikan diskusi dari kursi bagian belakang ruangan, akhirnya ikut berbicara di penghujung diskusi.

Menurut Dubes Tantowi, ada empat atribut yang melekat pada perempuan, yang membuat mereka menjadi pemimpin yang baik.

“Keempat kelebihan perempuan adalah, mereka memiliki kemampuan untuk mendengar dengan baik. Perempuan mampu mendengar pendapat orang lain, bahkan hingga berjam-jam lamanya. Kedua, perempuan memiliki kemampuan untuk mengamati. Ketiga, perempuan lebih sabar. Dan keempat, perempuan memiliki pemikiran serta perhatian yang baik,” ujarnya.

Perempuan-perempuan seharusnya tumbuh dalam lingkungan yang penuh kesetaraan. Pekerjaan besar yang harus kita lakukan adalah melepas stereotype usang, tentang perempuan yang baik seharusnya hanya berada di rumah untuk mengurus keluarga. Sebaliknya, perempuan berhak diberikan kesempatan dan lingkungan yang mendukung, untuk mengejar karir yang dicintainya.

Kita membutuhkan lebih banyak anggota parlemen yang bisa mendengarkan aspirasi masyarakat. Kita membutuhkan pemimpin yang sabar dan mampu mengamati persoalan di sekitarnya. Kita membutuhkan lebih banyak perempuan yang duduk di posisi yang tepat dalam sistem politik kita.