Ekonom Senior Soroti Program Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran: Bukan Ide Jelek, Tapi...

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ekonom senior, Agustinus Prasetyantoko, menyoroti program makan siang gratis dari pasangan capres-cawapres nomot urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Prasetyantoko mengatakan, program makan siang gratis bukan ide yang jelek, akan tetapi akan ada permasalahan terkait anggaran dan operasionalnya.

"Ide tentang makan siang gratis itu bukan jelek dan pengalaman di negara lain membuktikan itu bisa. Jadi sama sekali bukan jelek dan manfaatnya banyak sekali," kata Prasetyantoko dalam Program ROSI KompasTV, Kamis (14/3/2024).

Seperti yang diketahui, untuk menjalankan program makan siang gratis, dibutuhkan dana yang mencapai Rp 450 triliun.

Prasetyantoko mengakui, dana besar tersebut masih bisa dicari dengan mengalokasikan dana dari sejumlah program lain atau dengan menambah utang tapi dengan batas yang wajar.

Namun, ia lebih menyoroti bagaimana nanti operasional program makan siang gratis yang akan diberikan kepada anak-anak.

Baca Juga: Pelajaran dari India: Makan Siang Gratis Tingkatkan Prestasi Siswa, tapi Luput Atasi Kekurangan Gizi

"Saya merujuk pada satu studi yang dilakukan oleh Bappenas. Dalam studi itu bertanya, problem mendasar dari Indonesia itu apa? Apakah infrastruktur, apakah SDM, apakah fiskal? Jawabannya iya, tapi itu bukan yang pertama," lanjutnya.

"Jawabannya adalah soal regulasi dan institusi. Dan itu sangat menentukan sekali operasionalisasi sebuah program."

"Saya khawatir, program makan siang gratis yang menelan biaya Rp 450 triliun kalau itu diselenggarakan dalam konteks regulasi dan institusi sekarang ini, itu bisa jadi kebocoran. Itu dari sisi efektivitas dan efisiensi anggaran," ucapnya.

Prasetyantoko juga menyebut akan ada banyak problematika yang harus diantisipasi dalam program makan siang gratis ini.

Ia menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban program ini, apakah aman dari segi kualitas, kesehatan dan sebagainya.

Maka dari itu menurutnya, program makan siang gratis sebaiknya tidak masuk dalam program strategis nasional namun program yang mendorong munculnya gerakan sosial dari kelompok lokal.

"Jadi saya kira, responsibility-nya itu harus pada level yang menyelenggarakan sehingga desain programnya tidak program strategis nasional tapi memang program yang didorong ownership-nya dari kelompok lokal sehingga lebih menjadi gerakan sosial," jelasnya. 

Baca Juga: India Beri Makan Siang Gratis untuk 118 Juta Anak dengan Rp21,77 Triliun, Ini Skemanya