Erick Thohir Bingung Bansos Dipermasalahkan Sekarang: Itu Program Berjalan sudah Lama

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merasa heran banyak pihak mempermasalahkan bantuan sosial (bansos) saat ini.

Erick menyebut program bansos sudah lama dijalankan oleh pemerintah dan bukan keputusan sepihak. 

Hal itu ia ungkapkan saat meninjau pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di ritel modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). 

"Bansos itu merupakan kebijakan yang diambil pemerintah bersama DPR dan sudah dianggarkan oleh Menteri Keuangan. Program bansos itu berjalan sudah lama, jadi saya juga bingung kenapa mesti diributkan sekarang," kata Erick kepada wartawan. 

Erick menyatakan, Kementerian BUMN hanya membantu suplai bahan pangan yang diberikan sebagai bansos.

Pihaknya juga tidak pernah bertindak sebagai eksekutor bansos. 

Baca Juga: Bantuan Beras 10 Kg Disetop, Kenali Bedanya dengan Bansos PKH, BLT El Nino, BPNT, hingga Banpres

Ia juga menegaskan, bansos diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu.

"Program bansos ini sudah berjalan lama dan tentu sudah diprogramkan oleh Bu Mensos juga Bapak Presiden. Kami dari BUMN hanya membantu suplainya, saya pribadi tidak pernah melakukan bansos tetapi kalau intervensi pasar murah pada saat COVID-19 pun kami melakukan dan tidak ada yang diributkan," tuturnya. 

"Jadi, percayalah kebijakan ini memang diambil untuk melayani masyarakat yang belum mampu," tambahnya. 

Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Perum Bulog secara resmi telah memberhentikan sementara bantuan pangan beras menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. 

Penyaluran bantuan pangan beras ini mulai disetop sementara dari tanggal 8 Februari hingga 14 Februari dan akan kembali dilanjutkan pada 15 Februari 2024. 

Baca Juga: Bapanas Sebut Kelangkaan Beras Premium di Ritel Modern Bukan karena Program Bantuan Pangan

Kebijakan ini dikeluarkan untuk menghormati Pemilu dan tidak mengganggu proses demokrasi serta menghindari kesan politisasi, sehingga Pemilu dapat berlangsung aman dan tenang. 

“Kami pastikan bahwa bantuan pangan beras telah ditunda sementara sejak 8 Februari di semua wilayah Indonesia demi menghormati Pemilu. Ini juga sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar menghindari polemik dan kesan politisasi,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari laman resmi Bapanas, Minggu (11/2/2024). 

“Namun demikian, yang perlu dipahami masyarakat adalah bantuan pangan beras ini adalah salah satu dari sekian program bantalan ekonomi pemerintah kepada masyarakat berpendapatan rendah," ujarnya. 

"Bantuan pangan beras ini dikelola sepenuhnya oleh Badan Pangan Nasional bersama Bulog. Bantuan ini memang terlihat masif karena kita terus koordinasikan dengan baik bersama pemerintah daerah dan penyalurannya ke seluruh Indonesia,” tambahnya. 

Baca Juga: Ciri-ciri KTP yang Berhak Menerima Bansos Pengganti El Nino Rp600 Ribu, Simak Cara Ceknya Pakai HP!

Arief juga membantah jika bantuan beras pemerintah menjadi penyebab kelangkaan beras premium di ritel moderen.

Ia menegaskan, jika bantuan beras pemerintah tidak membebani suplai beras premium. 

"Sebenarnya kalau bansos itu enggak ada kaitannya sama harga. Tetapi ini memang negara hadir kepada, bukan bansos saya koreksi ya, bantuan pangan beras pemerintah, itu memang ditiadakan dari tanggal 8 Februari sampai 14 Februari 2024 untuk penghormatan kepada Pemilu yang dijalankan saat ini. Kalau bantuan pangan tidak mempengaruhi itu," terang Arief kepada Tim Liputan Kompas Tv di Kompleks Istana Negara, Senin (12/2/2024). 

Arief mengakui saat ini stok beras untuk konsumsi tengah kekurangan. Sehingga harga beras pun mahal di pasaran.

Namun ia yakin saat masuk musim panen di bulan Maret, stok beras akan melimpah dan harga kembali turun. 

"Khusus untuk beras kita berharap Maret 2024 ini produksi kita sesuai dengan BPS itu di atas 34 juta ton. Artinya bulan Maret kita harapkan harga beras bisa turun sedikit," ujarnya.