Jokowi Sebut Pembahasan Penambahan Saham RI di Freeport dan Perpanjangan Izin Kelar Akhir November

JAKARTA, KOMPAS.TV- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, proses pembahasan penambahan saham Freeport di Indonesia hingga perpanjangan izin tambang perusahaan asal Amerika Serikat tersebut akan selesai akhir November 2023. 

Hal itu ia sampaikan saat Chairman Freeport McMoRan, Richard Adkerson di Hotel Waldorf Astoria, Washington DC, Amerika Serikat (AS), Senin (13/11/2023). 

“Saya senang mendengar pembahasan penambahan 10 persen saham Freeport di Indonesia dan perpanjangan izin tambang selama 20 tahun telah capai tahap akhir,” kata Jokowi kepada Richard Adkerson dalam pertemuan itu. 

Presiden Jokowi pun berharap agar hal tersebut dapat diselesaikan pada akhir November tahun ini.

Baca Juga: Bahlil Harap Presiden Terpilih Lanjutkan Hilirisasi: Kalau Tidak Bahaya, Bisa Kembali ke Zaman VOC

“Selesai di akhir bulan ini,” ucap Jokowi seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet. 

Sebelumnya, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah mewajibkan Freeeport untuk membangun pabrik pemurnian dan pengolahan mineral logam atau smelter konsentrat di Papua.

Menurut Bahlil, hal tersebut merupakan salah satu syarat dari pemerintah untuk memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Syarat lainnya adalah memberikan 10 persen saham PTFI kepada perusahaan milik negara melalui induk holding BUMN tambang, Mind ID.

"Kita minta harus ada smelter satu di Papua. Kenapa? Itu menyangkut kedaulatan dan harga diri orang Papua juga, jangan kita ditipu-tipu terus," ujar Bahlil beberapa waktu lalu. 

Baca Juga: Catat! CASN yang Mundur Setelah Dinyatakan Lulus, Tak Bisa Ikut Seleksi Periode Berikutnya

Namun demikian, Bahlil belum bisa memastikan lokasi pasti dari pendirian smelter konsentrat tersebut. Ia pun menyebutkan beberapa daerah yang memungkinkan untuk pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan, seperti Fakfak, Papua Barat ataupun Timika, Papua Tengah.

Menurut Bahlil, hal ini akan ditentukan berdasarkan hasil studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang saat ini masih dalam proses.

"Nanti kita lihat FS-nya, FS-nya kan belum. Boleh di Timika, boleh di mana saja. Boleh di Fakfak. Tapi kita belum khususkan di mana," sebutnya. 

Baca Juga: Pemerintah Terbitkan Aturan Baru soal Upah Buruh, UMP 2024 Dihitung dengan 3 Variabel Ini

Sebagai informasi, PTFI mendapat perpanjangan IUPK dari pemerintah setelah 2041 dengan syarat pemberian saham 10 persen. Saat ini pemerintah Indonesia memilik saham PTFI sebanyak 51 persen. Apabila syarat tersebut dipenuhi, maka Indonesia akan memiliki saham sebanyak 61 persen.

Penambahan saham tersebut bertujuan agar eksplorasi emas dan tembaga di Indonesia bisa mencapai 100 persen pada 2052. Rencana perpanjangan kontrak ini pun, disebut masih dalam pembahasan.