Heru Budi Ingatkan Warga Jakarta yang Mudik Tak Bawa Saudara Saat Kembali ke DKI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengimbau agar warga yang mudik ke kampung halaman, untuk tidak mengajak kolega maupun saudara saat kembali ke Jakarta.

Heru meminta agar petugas gabungan seperti Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memantau warga yang kembali setelah mudik.

"Dari Dinas Kependudukan bersama Satpol PP mungkin bersama (Dinas) Perhubungan juga untuk bisa menjaga atau memberitahukan kepada warganya untuk tidak kembali membawa kolega, kira kira seperti itu, sanak saudara," kata Heru saat memimpin Apel Kesiapsiagaan Pemprov DKI Jakarta di Lapangan Monas, Jakarta, Selasa (11/4/2023). 

Heru menjelaskan, bahwa Jakarta kini sudah memiliki penduduk hingga 11,7 juta orang.

Menurut Heru, warga diperbolehkan membawa kolega atau saudara sepanjang memiliki pekerjaan dan keterampilan.

"Boleh aja tapi memiliki pekerjaan, memiliki keterampilan, yang memang bertugas di Jakarta, kira-kira begitu," ujar Heru seperti dikutip dari Antara. 

Adapun dalam rangka memfasilitasi warga ke kampung halaman, Pemprov DKI Jakarta menyediakan mudik gratis dengan menggunakan 482 bus yang dapat mengangkut 19.280 penumpang.

Baca Juga: Meski Ada One Way di Tol Cikampek, Pemudik dari Bandung ke Jakarta Tetap Bisa Lewat, Ini Jadwalnya

Lalu 23 truk yang dapat mengangkut 690 sepeda motor untuk 6 provinsi dan 19 kabupaten/kota.

Pelaksanaan mudik gratis akan dilakukan pada 16-17 April 2023 untuk angkutan mudik dan 27-28 April 2023 untuk angkutan balik.

Sebelumnya, Heru juga pernah mengatakan penanganan kemiskinan di Ibu Kota terkendala adanya penambahan pendatang baru.

Ia menyebut, pengurus Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) harus tanggap untuk selalu mendata warga pendatang yang ada di wilayahnya.

Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Guyub Ketua Rukun Warga (RW) se-Jakarta Barat di kawasan Tambora, Jakarta Barat, akhir pekan lalu.

"RT dan RW perlu membantu camat dan lurah dalam menangani pendatang baru," kata Heru beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Sedih Bun, Tupperware Mau Bangkrut Karena Penjualan Merosot

Ia menjelaskan, dalam percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, Pemprov DKI Jakarta menetapkan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu, salah satunya dengan memberikan bantuan/layanan sosial.

Adapun pemerintah pusat memberikan target penurunan kemiskinan pada 2024 sebesar tujuh persen dan nol persen untuk kemiskinan ekstrem.

Heru berharap seluruh pihak di Ibu Kota, termasuk pengurus RT/RW, dapat bersinergi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) masing-masing dalam upaya-upaya memastikan bantuan-bantuan yang diberikan sudah tepat sasaran.

"Dengan adanya bantuan/layanan sosial yang diberikan Pemprov DKI Jakarta kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)," ujar Heru.

Sementara itu, untuk target stunting di bawah 14 persen pada 2024, Heru mengimbau para pengurus RT dan RW terus membantu para ibu hamil untuk rutin memeriksakan kehamilannya.

Serta membawa anaknya usia di bawah dua tahun (baduta) dan di bawah lima tahun (balita) ke posyandu agar gizi anak bisa terus terpantau.

Baca Juga: Jelang Lebaran 2023, Ramai Kasus Minta THR Warga, dari Ketua RT, Ormas hingga BNN Tasikmalaya

"Dengan kondisi anak terduga stunting terpantau, pengurus RT/RW bersama Dasawisma bisa sekaligus memastikan apakah bantuan dalam Program Intervensi Kemiskinan Terpadu yang diberikan sudah tepat sasaran," katanya.

Heru mengerahkan petugas lintas sektor untuk melakukan validasi data kemiskinan ekstrem di Jakarta, guna mendapatkan data lebih akurat sehingga intervensi bisa dipercepat.

"Saya minta agar seluruh jajaran turun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data berbasis nama dan alamat yang akurat," ucap Heru.

Petugas lintas sektor itu mulai dari aparat kelurahan, Dinas Sosial DKI, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI, serta melibatkan petugas Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) dan Dasa Wisma.

Menurut dia, validasi dan pemuktahiran data kemiskinan ekstrem merupakan bagian dari empat program intervensi kemiskinan terpadu.

Selain itu, upaya intervensi kedua yakni melalui program pengurangan beban pengeluaran bagi keluarga tidak mampu yang meliputi program bantuan/layanan sosial.

Baca Juga: Operasi Ketupat Digelar 18 April-1 Mei 2023, 146.475 Lokasi jadi Obyek Pengamanan

Program sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), bantuan pendidikan masuk sekolah untuk swasta dan Kartu Anak Jakarta untuk kebutuhan dasar nutrisi anak usia 0-6 tahun.

Selanjutnya, Kartu Peduli Anak dan Remaja Jakarta untuk anak dan remaja yang orang tuanya meninggal karena COVID-19, Kartu Lansia Jakarta dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta.

Kemudian, Jaminan Sosial Kesehatan, subsidi pangan, subsidi air bersih, subsidi tangki septik, subsidi rusunawa dan subsidi transportasi.

Program intervensi ketiga yakni melalui program produktivitas dan pendapatan, seperti pelatihan keterampilan kerja, bursa kerja, dan kewirausahaan terpadu bagi wirausaha pemula.

Intervensi keempat yaitu melalui program pengurangan kemiskinan berbasis kewilayahan, meliputi penataan kualitas permukiman, program Keluarga Berencana (KB) bagi pasangan usia subur, serta pemberian makanan tambahan bagi lansia dan balita.

Heru menyebutkan tantangan untuk menekan kemiskinan ekstrem di antaranya mobilitas penduduk pendatang ke Jakarta dan kemudahan perpindahan penduduk dari luar KTP DKI.

Baca Juga: Tenaga Honorer Dihapus November 2023, MenPANRB Sebut Tak Ada PHK Massal

Meski begitu, ia memastikan penerima program intervensi kemiskinan terpadu tetap tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS) mendata tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta per Maret 2022 sebesar 0,89 persen dari total penduduk DKI mencapai sekitar 10,7 juta jiwa.

Merujuk Bank Dunia pada 2020, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk dengan pengeluaran kurang atau sama dengan Rp11.633 per orang per hari atau Rp348.990 per orang per bulan.