Warga Tanah Merah Tolak Pembuatan Zona Aman Depo Plumpang, Pemerintah Beda Sikap

JAKARTA, KOMPAS.TV – Warga Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara, menolak pembuatan zona aman dari Depo Pertamina Plumpang karena berarti akan menggusur mereka. Pemerintah pun dalam hal ini tak satu suara.

Hal ini menanggapi pernyataan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang akan membuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar depo berjarak 50 meter dari pagar. Dengan kata lain, permukiman warga yang berada dalam radius tertentu akan tergusur.

Warga Tanah Merah meminta agar zona aman diarahkan dari pagar ke dalam, bukan sebaliknya.

Bendahara Forum Komunikasi Tanah Merah Bersatu (FKTMB) Muktar menegaskan, pembangunan zona aman itu seharusnya tidak mengorbankan warga.

“Jangan atas nama keamanan, lantas bisa dibenarkan penggusuran,” kata Muktar di RT 012 RW 009 Rawa Badak Selatan, Koja, Selasa (7/3/2023), dikutip dari Kompas.id.

Ia mengungkapkan, lebih kurang 500 warga telah berembuk pada rapat Senin malam. Kemudian menghasilkan beberapa keputusan, antara lain menolak pembuatan buffer zone.

Baca Juga: Pertamina Telusuri Surat Pernyataan Tidak Menggugat yang Didapat Korban Kebakaran Depo Plumpang

Warga juga menuntut Pertamina segera bertanggung jawab pada warga yang terdampak, baik mereka yang terluka, meninggal, atau yang rumahnya hancur dan terbakar.

“Kalau depo Pertamina mau dipindah, silakan dipindah. Yang jelas, kami menolak relokasi. Soal keamanan dan keselamatan ke depannya, seharusnya Pertamina memikirkannya tanpa mengorbankan nasib warga,” ucap Muktar.

Warga Tanah Merah, lanjutnya, akan tetap tinggal di situ. Pada Rabu besok, mereka bahkan berencana untuk membersihkan puing-puing kebakaran secara bersama-sama.

Selain agar tidak menjadi “obyek wisata”, hal itu dilakukan agar warga bisa segera kembali bermukim di sana. Sembari menunggu uang ganti rugi dari Pertamina, mereka akan membangun tenda di bekas rumah yang terbakar.

Pemerintah tak satu suara

Sebelumnya, pada Senin (6/3/2023), Erick Thohir mengatakan, Depo Pertamina Plumpang akan dipindahkan ke tanah milik PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo.

Pemindahan ke lahan milik PT Pelindo mulai dikerjakan pada akhir 2024. Pembangunan memerlukan 2,5 tahun. Artinya masih ada waktu 3,5 untuk rampung.

Baca Juga: 5 Jenazah Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang Teridentifikasi, 7 Masih dalam Proses

Erick juga menuturkan, akan dibuat buffer zone atau wilayah aman di sekitar depo berjarak 50 meter dari pagar. Tidak hanya depo, penerapan ini juga akan dilakukan di sejumlah kilang, pabrik, hingga smelter nantinya.

Sementara, Menko Marves Luhut Panjaitan mengatakan warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang yang harus dipindahkan. Pasalnya daerah di sekitar depo disiapkan untuk daerah penyangga atau buffer zone dan bukan untuk permukiman.

“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” ucapnya.

Selain itu, kata Luhut, pihak yang memberi izin kepada warga untuk tinggal di sekitar kawasan Depo Pertamina Plumpang harus bertanggung jawab.

“Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut.

Luhut pun menambahkan, pemerintah bakal mengkaji kompensasi bagi warga yang menjadi korban terdampak kebakaran Depo Pertamina.

Baca Juga: Erick Thohir Sebut Relokasi Depo BBM Plumpang ke Lahan Pelindo Bakal Dimulai Akhir 2024