PM Malaysia Anwar Ibrahim Potong Subsidi Orang Kaya untuk Tekan Utang Negara

KUALA LUMPUR, KOMPAS.TV- Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan, pemerintahannya akan mengurangi subsidi golongan kaya untuk menekan utang negara. Hal itu ia sampaikan dalam sesi dengar pendapat di Gedung Dewan Rakyat, Kuala Lumpur, Selasa (14/2/2023).

Mengutip Antara, Anwar Ibrahim tidak berencana mengenakan pajak barang dan jasa atau cukai tambahan kepada rakyat untuk mengatasi kenaikan utang negara.

Anwar menjawab akan mengurangi subsidi untuk golongan kaya seperti yang dilakukan kepada subsidi listrik.

"Seperti saya jelaskan di Dewan pada sesi lalu, walaupun ada keputusan pemerintah sebelumnya menaikkan tarif listrik, pemerintah sekarang telah membatalkan usulan itu dan hanya tetap dikenakan kepada golongan T20 (berpenghasilan RM10,970 lebih atau sekitar Rp38,26 juta per bulan), perusahaan multinasional dan perusahaan besar lainnya kecuali perusahaan yang terlibat dalam keamanan pangan,” kata Anwar.

Baca Juga: PM Malaysia Anwar Ibrahim Bantah Nepotisme karena Angkat Putrinya Jadi Penasihat yang Tidak Digaji

Pengurangan subsidi lain untuk golongan kaya juga diterapkan guna penekanan yang sama. Contohnya subsidi solar yang pada 2022 mencapai 20 miliar ringgit (sekitar Rp69,76 triliun).

Tapi dalam kajian Ketua Audit Negara, separuh dari volume itu telah dijual melalui stasiun minyak.

"Karenanya kalau kita bisa selamatkan 5 sampai 6 miliar ringgit dari kebocoran, (maka) itu akan membantu,” ujar Anwar.

Dari segi pertumbuhan ekonomi, mengingat investor domestik dan asing mulai masuk, Anwar meyakini penyelesaian utang negara akan meningkat tanpa harus membebani rakyat.

Sejumlah langkah diambil, termasuk membenahi tata kelola pemerintahan. Anwar menjelaskan, Malaysia telah kehilangan miliaran ringgit karena manajemen yang buruk dan kebocoran. 

Sehingga utang menjadi lebih besar dari pertumbuhan ekonomi negara. 

Baca Juga: Partai UMNO Malaysia Gonjang-ganjing, Pecat Mantan Menkes dan Menhan Pemerintahan Sebelumnya

Anwar dan para menterinya juga berupaya memastikan basis pendapatan rakyat ditingkatkan dan meninjau pengeluaran pemerintah. 

Tujuannya, untuk meninjau metode belanja pemerintah tanpa membebani rakyat, terutama bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar.

"Yang lainnya akan dipisahkan dalam presentasi anggaran 2023 pada 24 Februari mendatang. Insya Allah,” ucapnya. 

Anwar menyebut, utang pemerintah Malaysia mencapai 1,5 triliun ringgit (sekitar Rp5.227 triliun) atau 82 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) negara ini.

Pada 2022 Malaysia membayar debt service charge sebesar 41 miliar ringgit (sekitar Rp142,892 triliun), sedangkan pada 2023 mencapai 46 miliar (sekitar Rp160,318 triliun).