Eropa Larang Impor CPO Hasil Deforestasi, GAPKI: Tidak Takut, Masih Ada Pasar yang Lain

JAKARTA, KOMPAS.TV- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengakui tidak khawatir dengan Undang Undang Produk Bebas Defortasi Uni Eropa, yang melarang impor produk terkait defortasi termasuk minyak kelapa sawit.

Adapun minyak sawit dari Indonesia memang dihasilkan dari kebun sawit hasil membabat hutan Kalimantan dan Sumatera.

“Pasar sawit itu akan tetap tumbuh karena ini kan basic need ya untuk makan, energi, industri. Jadi Indonesia ketakutan kehilangan Eropa? Tidak ya karena pasar yang lain akan terus tumbuh dengan baik,” kata Ketua Umum GAPKI Joko Supriyono seperti dikutip dari Antara, Rabu (25/1/2023).

Joko menilai, Eropa sebenarnya juga tidak ingin melarang sawit dari Indonesia. Contohnya, pada saat Indonesia melarang ekspor sawit tahun 2022, Eropa juga kebingungan mencari negara pengekspor sawit akibat kebutuhan industri Eropa yang cukup tinggi,

“Buktinya pelarangan ekspor pun kebingungan dan ngejar-ngejar Presiden juga,” ujar Joko.

Indonesia, lanjutnya, seharusnya fokus untuk memperjuangkan sawit masuk dalam perdagangan global, di mana pun pasarnya. Pasalnya, kuota impor sawit dari negara-negara lain terus meningkat.

Baca Juga: Dakwaan: Grup Wilmar, Musim Mas dan Permata Hijau Raup Untung Ilegal dari Ekspor CPO di Kemendag

GAPKI mencatat sepuluh negara tujuan ekspor minyak sawit Indonesia berturut-turut adalah China, India, Amerika Serikat, Pakistan, Malaysia, Belanda, Bangladesh, Mesir, Rusia dan Italia.

Peringkat Amerika Serikat pun naik dari peringkat 5 pada tahun 2022 menjadi peringkat 3 sebagai negara pengimpor utama produk sawit Indonesia pada tahun 2022.

“Amerika Serikat sudah 2 juta lebih, padahal dulu cuma 400.000-an,” ucapnya.

Ia menyebut banyak negara bagian Amerika Serikat yang menggunakan biodiesel, sehingga dari sisi makanan dan energi pertumbuhannya cukup bagus karena permintaan yang juga terus naik.

“Yang jauh lebih penting bagaimana strategi diplomasi. Contohnya UU Deforestasi, Indonesia melakukan usaha termasuk melalui tim support dan kampanye jadi mestinya orang melihat kita bisa me-lobby,” tuturnya.

Sebagai informasi, Uni Eropa punya Undang-undang Produk Bebas Deforestasi (Deforestation Free Product) baru yang disetujui  6 Desember 2022 lalu.

Baca Juga: Malaysia Pertimbangkan Setop Ekspor Minyak Kelapa Sawit ke Uni Eropa, Ini Alasannya

Dengan begitu produk-produk seperti sawit, kopi, kakao, karet, kedelai, daging,  sampai produk turunannya yang masuk Uni Eropa, termasuk dari Indonesia, harus uji tuntas bebas deforestasi terlebih dahulu.

Aturan ini akan mewajibkan seluruh operator dan pedagang di Uni Eropa melakukan uji tuntas untuk memastikan bahwa semua produk komoditas beredar di wilayah itu terjamin legal, mematuhi semua peraturan yang berlaku, dan tidak menyebabkan atau terasosiasi dengan deforestasi serta degradasi hutan.

Berbagai kalangan mengatakan, UU Uni Eropa ini mesti jadi momentum bagi Indonesia berbenah dalam memperbaiki komoditas-komoditas yang selama ini masih berisiko bagi hutan.

Sementara itu, pada April 2022 Presiden Jokowi pernah mengeluarkan aturan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/ CPO) dan sejumlah produk turunannya.

Setelah pengumuman tersebut, aturan teknis pelarangan pun terbit. Yaitu Peraturan Menteri Perdagangan No 22/2022 tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Jokowi meminta kesadaran industri minyak sawit untuk memprioritaskan dan mencukupi kebutuhan minyak goreng di dalam negeri. Ia meyakini dengan kapasitas produksi yang ada kebutuhan minyak goreng dalam negeri dapat dengan mudah tercukupi.

Baca Juga: Perjalanan Proyek Sodetan Ciliwung, Digagas Jokowi, Terhenti Era Anies, Dilanjutkan Heru Budi Harton

"Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika kita semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dicukupi," ujar Presiden, Rabu (27/04/2022).

Presiden menilai, kesulitan masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng saat itu adalah sesuatu yang ironis mengingat Indonesia merupakan negara produsen minyak sawit terbesar di dunia.

Ia meminta pelaku usaha minyak sawit untuk melihat masalah ini dengan lebih baik dan jernih.

Langkah Presiden Jokowi itu pun diprotes oleh negara-negara importir minyak sawit.