Jokowi Soal Larangan Ekspor Timah: Kalau Sudah Matang, Saya Umumkan

BANGKA BARAT, KOMPAS.TV- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, pemerintah masih menghitung dampak larangan ekspor timah dan hilirisasinya. Termasuk soal kesiapan smelter dalam negeri.

“Baru dihitung. Nanti kalau sudah hitungannya matang ketemu kalkulasinya akan saya umumkan. Setop, misalnya tahun depan, atau setop tahun ini, bisa terjadi. Tapi saya kira kesiapan-kesiapan dari smelter, baik milik BUMN maupun milik swasta harus kita kalkulasi semuanya,” kata Jokowi kepada wartawan, saat meninjau pembangunan Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt PT Timah Tbk, di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Kamis (20/10/2022).

TSL Ausmelt adalah smelter baru milik PT Timah. Jokowi mengatakan, pembangunan fasilitas itu menunjukkan keseriusan dalam melakukan hilirisasi timah.

Ia berharap, hilirisasi timah berjalan seperti yang sebelumnya telah dilakukan terhadap nikel.

Baca Juga: Dirjen Minerba soal Larangan Ekspor Timah: Jangan Sampai Bisa Buat, tapi Tak Bisa Jual

“Ini nanti akan selesai November, dan kita harapkan pergerakan hilirisasi di timah akan segera mengikuti seperti yang kita lakukan di nikel,” ujar Presiden dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet.

“Yang nikel sudah, timah, bauksit, jadi semuanya akan saya ikuti,” imbuhnya.

Kepala Negara mengharapkan proses hilirisasi timah ini dapat berjalan dengan baik serta  memberikan nilai tambah untuk industri dalam negeri dan membuka lapangan pekerjaan.

“Nilai tambah di dalam negeri akan semakin banyak dan membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya,” sebut dia.

Pemerintah berencana melarang ekspor timah mentah, untuk meningkatkan hilirisasi produk timah di dalam negeri. Namun rencana itu menuai perdebatan, lantaran indistri dalam negeri dinilai belum siap menyerap produk jadi timah.

Baca Juga: Apa Kabar Hilirisasi Nikel Indonesia? Dilirik Elon Musk dan Sekarang Digugat Uni Eropa di WTO

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Ridwan Djamaluddin dalam Indonesia mengungkapkan, serapan hilirisasi balok timah (tin ingot) masih sangat rendah, yakni sebesar 5 persen.

"Dari sekian banyak produk, hanya kurang lebih 5 persen yang lebih hilir dari tin ingot yang dikelola di dalam negeri. Ini PR paling besar ketika pelarangan ekspor tin ingot terjadi," kata Ridwan seperti dikutip Antara, Rabu (19/10/2022).

Ridwan menyatakan, pemerintah juga memikirkan semua aspek sebelum nantinya resmi melarang ekspor timah. Dari data yang ada, memang belum banyak industri hilir yang bisa menyerap tin ingot hasil hilirisasi. Di sisi lain, industri hilir seperti otomotif dan elektronik yang sudah ada pun memiliki jaringan rantai pasok sendiri.

"Ketika hilirisasi ini nanti jadi kewajiban, bagaimana kita menyiapkan diri, misalnya, jangan sampai kita bisa buat tapi tidak bisa jual," ujar Ridwan.