Sepi Penumpang, Bandara Kertajati Diterpa Isu PHK dan Langgar Aturan BUMD

MAJALENGKA, KOMPAS.TV – Bandara International Jawa Barat di Kertajati, Kabupaten Majalengka tengah menghadapi beberapa masalah setelah nyaris tidak melayani penerbangan lagi.

Selain diterpa isu pemutusan hubungan kerja (PHK), PT Bandarudara Internasional Jawa Barat atau BIJB (Perseroda) juga diduga melanggar aturan pemerintah terkait badan usaha milik daerah (BUMD).

Menurut penuturan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja PT Bandara Internasional Jabar (Sekabara) Ibnu Sabilhaq, perusahaan diduga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

”Jumlah dewan komisaris melebihi jumlah direksi,” katanya, Senin (8/11/2021).

Ibnu menilai, jumlah komisaris yang melebihi direksi tidak hanya bertentangan dengan aturan, tetapi juga membebani keuangan perusahaan. Melihat, berdasarkan PP No 54/2017 Pasal 41 Ayat (2), jumlah anggota komisaris paling banyak sama dengan jumlah direksi.

”Kami mengingatkan, jangan sampai digaung-gaungkan efisiensi, tetapi ternyata ada dua komisaris. Jadi, enggak efisien juga,” katanya.

Diketahui, dalam struktur PT BIJB terbaru tercatat komisaris utama adalah Yayat Hidayat dan anggota komisaris Purnomosidi Dicky Hastanto.

Untuk Direktur PT BIJB hanya Muhamad Singgih. Keputusan ini berdasarkan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) perusahaan pada 29 September.

Yayat Hidayat sebelumnya dikenal sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Jabar, sementara Purnomosidi merupakan Vice President Corporate Development Group PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II berdasarkan laporan tahunan perusahaan 2020.

Sementara Singgih, awalnya menjabat Direktur Keuangan PT BIJB.

Baca Juga: Tantangan Berat Dirut Baru Bandara Kertajati yang Sepi Penumpang hingga Jadi Bengkel Pesawat