Hindari Penyimpangan, Kementerian Kesehatan Gandeng BPKP Audit Program Vaksinasi secara Berkala

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Kesehatan (Kemkes) menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan berbagai pihak untuk melakukan audit program vaksinasi secara berkala.

Hal tersebut guna mengawasi rantai distribusi dan pengelolaan stok vaksin.

Tak hanya itu, juga serta memastikan tidak terjadi penyimpangan pada ketepatan sasaran, jumlah, waktu, kualitas, dan jenis vaksin yang didistribusikan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pelaksanaan audit vaksinasi akan dibantu BPKP untuk tingkat pusat.

Sementara di daerah, tepatnya pada level provinsi dan kabupaten/kota akan dibantu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan juga TNI/Polri.

Tujuannya, agar pemerintah pusat bisa memonitor secara dini pergerakan stok vaksin dan penggunaan vaksin.

Termasuk sisa vaksin di masing-masing kabupaten/kota.

"Jadi kalau ada sesuatu yang perlu kami tindak lanjuti dan intervensi bisa dilakukan segera," tutur Budi, Selasa (10/8/2021).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Data Kematian Tetap Jadi Indikator Penilaian Level PPKM Daerah

Selain itu, Kemkes juga telah menyediakan aplikasi Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik Elektronik (SMILE).

Aplikasi SMILE merupakan platform yang memuat data seputar distribusi vaksin dan lokasi penyimpanannya mulai dari tingkat provinsi hingga Puskesmas.

Platform ini untuk memastikan data pusat dan daerah sama.

ekaligus sebagai bentuk transparansi terhadap pengelolaan vaksin Covid-19.

Budi menghimbau, pemerintah daerah bisa memanfaatkan platform tersebut dengan melakukan pemutakhiran data secara berkala mengenai ketersediaan stok vaksin di daerahnya.

Baca Juga: Masalah Data Covid-19, Angka Kematian Menumpuk Lebih dari 21 Hari di Sistem Pencatatan Kemenkes