Kompas TV nasional politik

Pemerintah Pastikan Data Kematian Tetap Jadi Indikator Penilaian Level PPKM Daerah

Kamis, 12 Agustus 2021 | 05:05 WIB
pemerintah-pastikan-data-kematian-tetap-jadi-indikator-penilaian-level-ppkm-daerah
Suasana pemakaman korban Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Rabu (23/6/2021). Kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di DKI Jakarta pada hari tersebut naik 3.514 kasus. Penambahan jumlah kasus tersebut menaikkan angka jumlah total kasus Covid-19 di DKI Jakarta menjadi 486.957 kasus. (Sumber: Kompas.id/Rony Ariyanto)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Pemerintah memastikan data kematian akibat Covid-19 tetap digunakan sebagai indikator dalam asesmen level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan, saat ini data kematian sedang dalam masa perbaikan.

Perbaikan ini karena ditemukannya data yang tidak faktual sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian level PPKM di suatu daerah.

Baca Juga: Ahli Epidemologi Sarankan Lebih Baik Perbaiki Data Kematian daripada Dihilangkan

Menurut Jodi, kendala angka kematian yang tidak faktual lantaran proses input data dilakukan secara ditumpuk atau dicicil, sehingga membuat pelaporan menjadi terlambat.

Selain itu tingginya kasus yang terjadi belakangan ini juga membuat proses pendataan kasus aktif, pasien sembuh dan kematian menjadi tidak mutakhir.

Untuk mengatasi hal ini, Jodi menegaskan, pemerintah terus mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. 

"Sedang dilakukan clean up (perapian) data, diturunkan tim khusus untuk ini. Nanti akan diinclude (dimasukkan) indikator kematian ini jika data sudah rapi," ujar Jodi melalui pesan tertulis, Rabu (11/8/2021).

Baca Juga: Masalah Data Covid-19, Angka Kematian Menumpuk Lebih dari 21 Hari di Sistem Pencatatan Kemenkes

Lebih lanjut Jodi menjelaskan, agar penilaian level PPKM di suatu daerah dapat berjalan, pemerintah sementara waktu menggunakan lima indikator lain sebagai asesmen.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV



BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
11:38
LINTASAN BALAP MOBIL TERTUA DI JERMAN, SIRKUIT F1 NURBURGRING, JADI PUSAT LOGISTIK BANTUAN BANJIR   MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSI   SEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG   TAMAN NASIONAL ALAS PURWO DI BANYUWANGI, JATIM, PERPANJANG MASA PENUTUPANNYA HINGGA 25 JULI 2021   PENUTUPAN 8 RUAS JALAN UTAMA DI SOLO DIPERPANJANG HINGGA 25 JULI 2021 SEIRING PENERAPAN PPKM   PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIEN   MENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INI   PEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI COVID-19 PERIODE JANUARI-MEI 2021   SEBANYAK 22 KG ORGAN HEWAN KURBAN TAK LAYAK KONSUMSI DI JAKARTA PUSAT DIMUSNAHKAN PETUGAS   KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021   SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIF   RANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 M   TEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPK   KAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA BANTU PERCEPAT PENYALURAN BANSOS SELAMA PANDEMI COVID-19