Bukannya untuk Bantu Masyarakat, Dana Pemda Hanya Dipakai Belanja Pegawai dan Disimpan di Bank

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, kebijakan belanja pemda masih belum sinkron dengan pemerintah pusat. Disaat pemerintah pusat menggunakan anggaran untuk memulihkan  ekonomi dan menangani Covid-19, belanja daerah  masih rendah.

Sebagian besar anggaran pemda habis untuk belanja pegawai dan sisanya masih mengendap di bank. Sri Mulyani memaparkan, realiasi belanja daerah hingga April 2021 baru sebesar Rp143,89 triliun atau 12,7 persen dari APBD.

"Belanja daerah kita masih rendah pada saat kita melakukan counter cyclical in action, yaitu pemerintah pusat menggunakan belanjanya untuk melindungi rakyat, memulihkan ekonomi, belanja daerah masih belum sinkron," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN KITA, Selasa (25/05/2021).

"Karena tadi, lebih banyak hanya untuk belanja pegawainya daripada menolong kepada masyarakat, atau belanja-belanja yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," tambahnya.

Baca Juga: Airlangga Hartarto Sebut 27 Perusahaan Telah Jalani Program Vaksin Gotong Royong

Menurut Sri Mulyani, simpanan dana pemda di bank sampai akhir April 2021 mencapai Rp194,54 triliun. Dalam 3 bulan terakhir, jumlahnya dana simpanan pemda di bank selalu meningkat.

Pada Januari 2021, dana simpanan pemda di ban sebesar Rp133,5 triliun. Kemudian naik pada Februari menjadi Rp163,95 triliun. Lalu pada Maret menjadi sebesar Rp182,34 triliun.

Padahal seharusnya dana itu digunakan untuk membantu masyarakat di masa pandemi.

Sedangkan simpanan Pemda yang mengendap di bank ini paling banyak berasal dari Jawa Timur, yaitu Rp25 triliun, Jawa Tengah yaitu Rp19 triliun dan Jawa Barat Rp18 triliun. Serta, terendah ada Kepulauan Riau yang sebesar Rp810 miliar.