Luhut Ingin Pipa dan Kabel Bawah Laut Ditata: Jangan Kita Pura-pura Bodoh, Negara Rugi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah akan menata kabel atau pipa bawah laut agar tidak lagi memiliki alur yang rumit.

Pemerintah pun sudah membuat tim khusus sejak tahun lalu, yang bertugas merancang peta jalan penataan alur pipa dan kabel bawah laut.

Pemerintah ingin kabel dan pipa bawah laut dibuat dari sumber langsung ke lokasi tujuan, tanpa ada singgah atau transit di titik tertentu. Menurut Luhut, para pelaksana jangan berpura-pura tidak tahu sehingga tidak melakukan efisiensi.

Baca Juga: Perusahaan Suami Puan Maharani Garap Proyek Pipa Rp 4,3 T dengan Pertagas

"Itu membuat kita lebih efisien. Jadi jangan kita pura-pura bodoh yang akhirnya merugikan negara kita. Indonesia ini negara besar, jadi jangan membuat diri kita kerdil," kata Luhut dalam acara virtual sosialisasi Kebijakan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, Senin (22/03/2021).

Tim khusus yang disebut Luhut, sudah melaporkan hasil kerjanya kepada pemerintah. Kemudian pada Februari lalu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pun akhirnya mengeluarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 tahun 2021, tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

"Negeri kita jangan jadi korban dari ketidakdisiplinan kita dan dimanfaatkan oleh banyak pihak. Itu saya minta supaya bisa dipahami. Kita makin bangga Indonesia yang tertib, bukan Indonesia yang semrawut," ujar Luhut.

Baca Juga: Jokowi Pecat Pejabat Akibat Impor Pipa, Luhut: Pertamina Ngawurnya Minta Ampun

Regulasi itu mengatur 43 segmen alur pipa bawah laut, 217 segmen alur kabel bawah laut dan 209 beach manhole. Termasuk 4 tempat landing station yang ditetapkan lokasinya di Batam, Kupang, Manado dan Jayapura.

Aturan ini dapat dievaluasi sebanyak 1 kali dalam 5 tahun jika terjadi perubahan terkait kebijakan nasional yang bersifat strategis, kondisi lingkungan dan bencana.

Trenggono berharap aturan itu dapat menjadi jaminan penataan alur pipa dan kabel bawah laut menjadi lebih tertib.

Baca Juga: Luhut Bantah Bisa Ambil Semua Pekerjaan: Dia Pikir Kalau Jadi Menteri Bisa Selesai Semuanya

"Ke depan seluruh kegiatan pergelaran kabel dan pipa bawah laut akan kami tertibkan dan kami kontrol sehingga tidak ada lagi kesemrawutan dan tumpang tindih pemanfaatan kegiatan ruang laut," terangnya dalam kesempatan yang sama.

Regulasi itu juga diharapkan dapat memperkuat Rencana Tata Ruang Laut, atau Rencana Zonasi Laut. Sehingga memberikan kepastian hukum berusaha dalam pemanfaatan ruang laut, antara lain untuk kegiatan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut.

"Terakhir, tentunya memberikan solusi terhadap permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang laut, untuk penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut, dengan kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya," imbuhnya.

Selama ini, pipa dan kabel bawah laut yang belum teratur menyulitkan pemerintah dalam memanfaatkan ruang laut secara optimal untuk kegiatan kapal penangkap ikan, pelayaran, kegiatan hulu dan hilir migas, penambangan, dan kegiatan lainnya.

Baca Juga: Menteri KKP Trenggono Buat Trobosan, Nelayan Akan Dapat Uang Pensiun