Ahok Beri Saran Kementerian BUMN Dibubarkan, Apa Alasannya?

JAKARTA, KOMPAS TV - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berbicara mengenai banyak hal terkait jabatannya, saran terkait pembubaran kementerian hingga sengkarut di PT Pertamina (Persero).

Semula, Ahok yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) menilai bahwa posisinya saat ini bukanlah sebagai pengawas para Direksi Pertamina.

Tetapi, kata Ahok, lebih dari itu. Ahok mengaku jika dirinya saat ini bertindak sebagai eksekutor.

Baca Juga: Pertamina Rugi Rp 11 Triliun, Ahok Dicibir Netizen Sampai Trending Topik di Media Sosial

Sebab, ia mengatakan, jabatan komisaris di BUMN itu sebetulnya ibarat 'neraka lewat, surga belum masuk'.

Alasan Ahok mengibaratkan demikian karena semua keputusan rapat umum &pemegang saham (RUPS) yang menentukan Key Performance Indicator (KPI) penilaian dewan kerja komisaris dan direksi dilakukan di Kementerian BUMN.

Menurut dia, Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan saja. Sebagai gantinya, pemerintah membangun semacam Temasek Holding di Singapura dengan nama Indonesia Incorporation.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," kata Ahok dikutip pada Selasa (15/9/2020) dari sebuah video yang diunggah akun POIN di YouTube.

Baca Juga: Begini Jawaban Ahok Ketika Ditanya Maukah Dicalonkan Kembali Jadi Gubernur DKI Jakarta

Lebih lanjut, Ahok berbicara jabatan di perusahaan BUMN. Dia mengungkapkan
dirinya sebagai Komisaris Utama tidak mengetahui perubahan posisi direksi Pertamina.

Pasalnya, direksi langsung melobi menteri untuk urusan pergantian posisi. Ahok pun mengaku tidak pernah diberi tahu. Terkait hal ini, ia punmengaku sempat marah juga.

"Ganti direktur tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga. Direksi-direksi semua mainnya lobi ke menteri, karena yang menentukan itu menteri," ujar Ahok.

Tak hanya itu, Ahok bahkan mengungkap selain direksi, komisaris pun rata-rata merupakan titipan para kementerian-kementerian terkait.

Baca Juga: Ahok Tentang Jakob Oetama: Pernah Merasakan Nasihat Beliau dalam Tegakkan Kebenaran dan Keadilan

Ahok juga mempermasalahkan soal pencopotan jabatan di perusahaan BUMN. Tapi bukan karena jabatan yang ia soroti, tetapi karena masalah gaji.

Ahok menyebut sejumlah orang di PT Pertamina (Peesero) yang telah dicopot dari jabatannya, tetap memiliki gaji besar sesuai jabatan awal.

Ahok mencontohkan untuk jabatan direktur utama anak perusahaan Pertamina dengan gaji Rp100 juta lebih dicopot.

"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan anda kan," ujarnya.

Baca Juga: Peruri Minta Rp 500 Miliar, Ahok: Sama Saja Sudah Dapat Uang Pertamina Enggak Mau Kerja Lagi

"Mereka bikin gaji pokok gede semua. Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp75 juta. Dicopot, gak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih."

Ahok mengatakan, sistem di Pertamina yang demikin akan dia ubah. Selain itu, dia pun akan memotong birokrasi soal pangkat. Nantinya, sistem pangkat akan melalui jalur lelang terbuka.

Menurut Ahok, Indonesia membutuhkan seorang pekerja yang jujur. Dia berharap, Indonesia memiliki ladang yang siap untuk ditaburkan benih-benih yang baik.

"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci," kata Ahok.

Baca Juga: Ahok Kesal Pertamina Utang 16 Miliar Dollar AS Tapi Masih Cari Pinjaman: Otaknya Minjam Duit Terus

"Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih baik ditaburkan."